Menpora Dito Hadiri Pidato Presiden Jokowi Tentang RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan di Gedung DPR

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo menghadiri pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/8).

Menpora Dito Hadiri Pidato Presiden Jokowi Tentang RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan di Gedung DPR Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo menghadiri pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/8). (foto: bagus/kemenpora.go.id)

Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo menghadiri pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/8). 

Presiden menyampaikan keterangan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. 

Kepala Negara mengatakan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia yang cepat pascaterdampak pandemi Covid-19 telah berhasil membawa Indonesia naik kelas menjadi negara yang berpenghasilan menengah keatas. 

“Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas. Masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas di tahun 2022,” kata Presiden. 

Disamping itu, Presiden menerangkan tingkat pengangguran berhasil ditutunkan dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,45 persen pada Februari 2023. Kemudian juga tingkat kemiskinan terus menurun hingga 9,36 persen pada Maret 2023. 

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan kebijakan fiskal Indonesia termasuk salah satu yang efektif dalam menangani pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. 

“Defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3 persen PDB, satu tahun lebih cepat dari rencana awal. Rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN, bahkan sudah menurun dari 40,7 persen PDB di tahun 2021 menjadi 37,8 persen per Juli 2023,” ujarnya

Pada kesempatan ini, Presiden menekankan pentingnya strategi dan kebijakan yang tepat dalam menghadapi perubahan lanskap global yang sangat cepat, khususnya karena pergeseran geopolitik. Kondisi ini dapat menciptakan disrupsi rantai pasok yang meningkatkan risiko krisis pangan, energi, serta keuangan dunia.

“Konstelasi global harus disikapi dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif. Kebijakan ekonomi dan fiskal harus mampu mentransformasi ekonomi untuk menghadapi tantangan hari ini dan ke depan. Ketahanan pangan dan energi serta transformasi manufaktur menjadi sangat penting,” jelas Presiden.

Presiden menambahkan, saat ini dunia dihadapkan pada potensi krisis akibat perubahan iklim. Untuk itu, transisi ke penggunaan energi hijau perlu dilaksanakan secara progresif, namun tetap adil dan terjangkau.

“Potensi nilai ekonomi hayati Indonesia harus kita manfaatkan sebagai faktor penting dalam mengembangkan dan meningkatkan investasi ekonomi hijau di dalam negeri,” ujarnya.

Dikatakan Presiden, transformasi ekonomi juga perlu dilanjutkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan pembukaan lapangan kerja yang layak secara masif. Presiden pun mendorong partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya pada sektor berteknologi tinggi dan ramah lingkungan.

“Perbaikan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama transformasi ekonomi. Pembangunan kualitas SDM yang sehat, produktif, dan inovatif juga menjamin inklusivitas serta keadilan terus dilakukan. Maka, upaya menghapus kemiskinan ekstrem, stunting, dan pembangunan daerah terpencil harus berhasil,” tutur Presiden. 

Kemudian, Presiden juga menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024.  Penerimaan tersebut ditargetkan berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan lainnya.

“Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp0,4 triliun,” pungkas Presiden. (jef)

BAGIKAN :
PELAYANAN