Menpora Dito Hadiri Pidato Kenegaraan Presiden RI Penyampaian RUU APBN TA 2025 dalam Sidang Paripurna DPR Ke-1

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo menghadiri Sidang Paripurna DPR RI Ke-1 dalam agenda Pidato Kenegaraan Presiden RI Penyampaian RUU APBN TA 2025 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6 Senayan, Jumat (16/8) siang.

Menpora Dito Hadiri Pidato Kenegaraan Presiden RI Penyampaian RUU APBN TA 2025 dalam Sidang Paripurna DPR Ke-1 Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo menghadiri Sidang Paripurna DPR RI Ke-1 dalam agenda Pidato Kenegaraan Presiden RI Penyampaian RUU APBN TA 2025 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6 Senayan, Jumat (16/8) siang.(foto:herry/kemenpora.go.id)

Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo menghadiri Sidang Paripurna DPR RI Ke-1 dalam agenda Pidato Kenegaraan Presiden RI Penyampaian RUU APBN TA 2025 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6 Senayan, Jumat (16/8) siang.

Dalam pidatonya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, selama satu dekade kepemimpinannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang stabil. Selain itu kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan.

Presiden menyampaikan apresiasi atas ketangguhan bangsa Indonesia yang selama sepuluh tahun ini sanggup melewati beragam tantangan berat. Mulai dari pandemi Covid-19, gejolak geopolitik global, perang dagang dan berbagai ancaman krisis, serta perubahan iklim yang menimbulkan banyak bencana.

“Alhamdulillah, walau diterpa banyak tantangan dan ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi kita tetap stabil, bahkan mampu tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Presiden Jokowi.

Kata Presiden, dalam kepemimpinannya ini pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga pada kisaran 5,0 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global sebesar 3,4 persen. 
Pun begitu, terdapat penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015 hingga 2024.

“Rasio utang kita juga menjadi salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara-negara G20 dan ASEAN. Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70 persen, mencapai 259 miliar US dollar di tahun 2023,” sebut Presiden Jokowi.

“Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat. Dan, neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir ini,” imbuh orang nomor satu di Republik ini.

Presiden menambahkan, dari sisi kesejahteraan indikator kesejahteraan masyarakat juga meningkat signifikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8 persen di tahun 2024 dan tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03 persen di tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrem juga turun signifikan menjadi 0,83 persen di tahun 2024.

“Selain itu, kita juga telah merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesiasentris. Mulai dari jalan tol, jalan nasional, bendungan, irigasi, pelabuhan, bandara, pembangunan IKN Nusantara, dan masih banyak yang lainnya,” papar Presiden Jokowi.

Lebih lanjut disampaikan, Pemerintah terus bekerja keras membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, produktif, dan inovatif. Melalui reformasi pendidikan, transformasi sistem kesehatan, dan penguatan jaring pengaman sosial.

“Bantuan pendidikan terus diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan. Program Indonesia Pintar (KIP) untuk pendidikan sekitar 20 juta siswa per tahun diberikan. Program KIP Kuliah dan Bidik Misi untuk pendidikan 1,5 juta mahasiswa. Serta, beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk pendidikan sekitar 45 ribu mahasiswa,” urai Presiden.

Sementara di sektor kesehatan, upaya perbaikan sektor kesehatan juga menunjukkan hasil yang baik di mana angka kematian bayi turun dari sebelumnya 27 per seribu kelahiran menjadi 17 per seribu kelahiran di tahun 2023. Angka prevalensi stunting turun dari sebelumnya 37 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023.

“Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga meningkat dari sebelumnya 133 juta menjadi sekarang 273 juta di tahun 2024. Di mana separuh dari jumlah tersebut adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah,” tegas Presiden Jokowi.

Disampaikan, Pemerintah optimistis perekonomian Indonesia terus tumbuh positif dengan mengoptimalkan penerimaan negara dari berbagai sektor. Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun, dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik.

Presiden berkomitmen melanjutkan reformasi perpajakan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur. Bersama dengan itu, Pemerintah juga akan melakukan upaya peningkatan PNBP.

“Upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan,” ucap Presiden Jokowi.

Sedangkan defisit anggaran tahun 2025, sambung Presiden, direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau sebesar Rp616,2 triliun. Defisit itu akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati. 

Pemerintah juga terus mendorong peningkatan efektivitas pembiayaan investasi melalui berbagai kebijakan.

“Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Usaha Ultra Mikro,” terang Presiden.

Presiden berharap tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 dapat ditekan menjadi 4,5–5 persen. Angka kemiskinan dapat diturunkan dalam rentang 7–8 persen, rasio gini dapat diturunkan pada kisaran 0,379–0,382, Indeks Modal Manusia (IMM) ditekan pada level 0,56, Nilai Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di kisaran 115–120, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijaga di kisaran 105–108. 

Berdasarkan penjelasan itu, Presiden Jokowi turut berharap RAPBN tahun 2045 menjadi sarana untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2025 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan makmur sesuai visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Presiden. (luk)

BAGIKAN :
PELAYANAN