Divisi Humas Polri bekerja sama dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) mengadakan kegiatan dengan Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Grand Kemang, Jalan Kemang Raya No.2 H, Bangka, Jakarta, Selasa (10/9).
Divisi Humas Polri bekerja sama dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) mengadakan kegiatan dengan Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Grand Kemang, Jalan Kemang Raya No.2 H, Bangka, Jakarta, Selasa (10/9). (foto:humaspolri)
Jakarta: Divisi Humas Polri bekerja sama dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) mengadakan kegiatan dengan Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Grand Kemang, Jalan Kemang Raya No.2 H, Bangka, Jakarta, Selasa (10/9).
Acara ini menghadirkan tiga narasumber salah satunya yaitu Brigadir Jenderal Polisi Endi Sutendi, Karodalops Sops Polri. Dalam paparannya Sutendi menjelaskan mengenai dasar hukum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang tertuang pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.
Undang-undang tersebut menjelaskan tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.
Menurutnya ada tiga indikator keberhasilan dari Pilkada Tahun 2024. ”Ada tiga indikator keberhasilan pilkada tahun ini pertama berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku. Kedua partisipan yang tinggi, dan yang terakhir adalah tidak terjadinya konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Khususnya konflik kekerasan dan pemerintahan di pusat maupun daerah tetap berjalan lancar baik.” ujarnya.
Sementara, Direktur Komunikasi PT. Indonesia Indicator sekaligus Penasehat Ahli Kapolri Bidang Media Sosial Rustika Herlambang menjelaskan mengenai Framing Media Dalam Pilkada.
Menurutnya, media merupakan salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat yang berperan besar dalam pembentukan opini publik dan mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat terhadap berbagai isu.
Lebih lanjut Herlambang menilai bahwa media memiliki kekuatan untuk menentukan isu yang dianggap penting oleh publik (agenda setting) dan membingkai sebuah peristiwa (framing) sehingga mempengaruhi publik dalam memahami serta menilai suatu isu.
Oleh karenanya, Humas perlu mengembangkan strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan tersebut dan menjaga stabilitas keamanan.
”Pada situasi Pilkada kita harus memasang target misalnya Gen Z. apa yang harus dilakukan? kita harus eksploitasi data melalui media sosial. dari sana kita akan mengetahui karakter generasi tersebut, dari situ kita dapat membuat cerita inspiratif yang emosional," ujarnya.
Menutup kegiatan, FGD Ratri Istania, Associate Professor Politeknik STIA LAN Jakarta/Senior Researcher Populi Center menjelaskan mengenai Literasi Digital Dalam Menyikapi Dinamika Pilkada.
Istania berpendapat bahwa saat ini peran Artificial Intelligent (AI) pertama kalinya diterapkan secara masif khususnya politik Indonesia. Beberapa penggunaan generative AI dalam kampanye pilkada yang dilakukan adalah konsultan politik digital.
”Teknologi berkembang sangat pesat, disini peran Polri harus dapat melek pada literasi media dan pengawasan AI. Saya harap saat ini Polri sudah mulai mitigasi terhadap ancaman teknologi digital khususnya terhadap keamanan informatif. Beberapa cara yang dapat ditempuh yaitu dengan berkolaborasi antara Polri, lembaga pemilu, komunitas penggiat literasi digital dan anti-hoax," ujarnya.
Hadir dalam kegiatan Divisi Humas Polri RI Bakohumas selain para anggota Bakohumas yang berasal dari Humas Pemerintah di Kementerian dan Lembaga.(fan)
