Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali, Hari Jumat (9/12) pagi ikut mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk membuka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022 di Gedung Bidakara, Jakarta.
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali, Hari Jumat (9/12) pagi ikut mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk membuka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022 di Gedung Bidakara, Jakarta. (foto: Jeriwongiyanto/Setwapres)
Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali, Hari Jumat (9/12) pagi ikut mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk membuka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022 di Gedung Bidakara, Jakarta.
Pada acara tersebut Wapres mengatakan korupsi adalah musuh utama semua bangsa selayaknya pandemi Covid-19 yang dianggap sebagai musibah global. "Kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia setiap tahun, sebagai penanda sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa. Sama halnya dengan Covid-19, korupsi juga merupakan musibah global," kata Wapres.
Ma'ruf menyebutkan, seluruh negara mengakui bahwa korupsi merupakan pusat dari berbagai persoalan karena korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian.
Ia mengatakan, perjuangan untuk pulih dari krisis akibat tantangan ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan hanya akan berhasil bila menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, bebas dari korupsi. "Situasi sulit yang tengah kita hadapi sekarang, akan semakin terasa berat dengan perilaku koruptif," ujarnya.
Ia menegaskan, sumber daya yang bernilai tinggi mesti dikelola dan digunakan demi kepentingan rakyat, bukannya untuk memperkaya individu, kelompok atau korporasi. Ma'ruf mencontohkan, korupsi di pelayanan air dan tanah akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan para petani, sehingga dapat memperparah dampak dari krisis pangan.
Sementara, pola pengelolaan perizinan yang tidak transparan dan pengambilan kebijakan yang tidak berintegritas akan menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral. "Oleh karena itu, segala upaya pemulihan sosial ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari KPK dan semua pemangku kepentingan agar tidak tumbang oleh perilaku koruptif," kata Ma'ruf.
Beberapa pejabat yang hadir pada acara tersebut diantaranya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menaker Ida Fauziyah, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menkes Budi Gunadi Sadikin. Selain itu, ada juga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.(amr)
