Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021 dari Ketua BPK RI kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat secara daring dari Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, hari Kamis (23/6).
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021 dari Ketua BPK RI kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat secara daring dari Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, hari Kamis (23/6).(Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021 dari Ketua BPK RI kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat secara daring dari Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, hari Kamis (23/6).
Presiden Joko Widodo merasa bersyukur pemerintah pusat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021. Meski demikian, Presiden menyebut jika predikat WTP bukan menjadi tujuan akhir pemerintah pusat.
Jokowi mengatakan bahwa tujuan pemerintah pusat adalah bagaimana dapat menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya. "Predikat WTP bukanlah tujan akhir. Tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya, bagaimana kita mampu mengelola dan memanfaatkan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya," kata Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Di samping itu, Kepala Negara menerangkan kalau WTP tersebut menjadi pencapaian yang baik meski 2021 terasa berat dijalani pemerintah karena pandemi Covid-19. Jokowi menyebut kalau hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menjadi landasan untuk pemerintah terus melakukan perbaikan.
"Pemerintah akan menindaklanjuti tadi yang disampaikan ibu Ketua BPK, semua kelemahan harus segera diperbaiki," ucap Presiden.
"Terutama sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berdampak terhadap kepada kewajaran penyajian LKPP 2021 sehingga ke depannya dengan perbaikan-perbaikan maka tata kelola keuangan negara kita akan semakin baik lagi," tambah Presiden.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan performa pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif. Terus bekerja melaksanakan program-program dengan memperhatikan tata kelola yang baik, tata kelola keuangan yang baik.
"Saya ingin menegaskan lagi kepada para Menteri, Kepala Lembaga maupun Kepala Daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua rekomendasi pemeriksaan BPK. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang selalu memberikan masukan dan dukungan dalam pengelolaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kita bekerja bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan serta yang semakin efektif dan terpercaya," pungkas Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Ketua BPK RI Isma Yatun menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksanaan BPK terhadap LKPP, LKKL, LKBUN Tahun 2021, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP tahun 2021 dalam semua hal yang material sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan.
"Opini WTP atas LKPP tahun 2021 tersebut didasarkan pada opini WTP atas 83 laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan 1 laporan keuangan bendahara umum negara tahun 2021 yang berpengaruh signifikan terhadap LKPP tahun 2021," tutur Isma. (ben)
