Hari Kamis (21/10) pagi, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menghadiri Grand Launching Pendapat (Strategic Foresight) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) secara virtual dari Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta.
Hari Kamis (21/10) pagi, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menghadiri Grand Launching Pendapat (Strategic Foresight) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) secara virtual dari Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta.(foto:raiky/kemenpora.go.id)
Jakarta: Hari Kamis (21/10) pagi, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menghadiri Grand Launching Pendapat (Strategic Foresight) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) secara virtual dari Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta.
Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna menyampaikan dengan diselesaikannya Foresight BPK untuk yang pertama kali maka, BPK RI akan menjadi BPK ke-12 di dunia yang telah mencapai peran tertinggi ini, menjadi BPK ke-2 di Asia setelah Korea Selatan dan yang pertama di Asia Tenggara.
"Apa yang kami lakukan ini bukan launching buku tetapi kami mengumumkan hasil foresight BPK. Setiap tahun BPK RI menyerahkan dan mengumumkan hasil hasil pemeriksaan keuangan mandatorinya dan disampaikan kepada entitas dan pemerintah pusat dan diacarakan secara khusus," kata Agung.
Menurutnya, tindak lanjut hasil pendapat BPK itu terbatas pada entitas pengelolaan keuangannya. Foresight ini diharapkan melibatkan peran serta seluruh masyarakat, untuk itu diumumkan secara terbuka.
"Foresight BPK dilakukan dalam rangka menghadapi keadaan yang serba ketidakpastian dengan cara menyusun kajian, perspektif jangka panjang mengenai kondisi, peluang, tantangan dan resiko yang mungkin terjadi. Saat ini kita susun dalam kondisi pandemi Covid-19," ujarnya.
Foresight BPK melibatkan berbagai kelompok mulai dari para pengambil kebijakan publik, pimpinan kementerian/lembaga, para praktisi, akademisi, industri, termasuk dari kesehatan dan jasa keuangan dan sebagainya yang dipandang dapat memberikan masukan terkait dengan mendeskritsikan masa depan Indonesia.
"Yang kami susun ini secara bertahap dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun prosedurnya. Juga adalah skenario Indonesia untuk tahun 2026," tuturnya.
Tahapan pertama BPK berhasil mengindentifikasi 1.350 entry, sebagai gambaran betapa banyak hal-hal yang dianggap dapat mempengaruhi masa depan Indonesia.
"Dari 1.350 dipilah menjadi 139 kemudian menjadi 26 dan akhirnya menjadi 5 fundamental uncertainties. Kemudian menyusun kerangka skenario. Dan dari 5 fundamental uncertainties menjadi 2 critical uncertainties," urainya.
"BPK telah menyerahkan hasil foresight BPK ini kepada Presiden RI pada 15 Oktober 2021 di Istana Negara. Keterlibatan berbagai pihak dalam membawa Indonesia menuju arah lebih baik menjadi hal penting yang perlu dilembagakan. Untuk itu dibutuhkan situs resmi yang bisa diakses secara terbuka semua pihak. Untuk itu website strategic BPK secara resmi di launching. Mari Bersatu untuk Indonesia lebih baik, untuk Indonesia lebih tangguh," tutup Agung.(ben)
