Hattrick WTP dari BPK, Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf Apresiasi Menpora Amali Fokus Lakukan Penataan Internal Kemenpora

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dede Yusuf Macan Effendi menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali yang telah melakukan penataan dan tata kelola biroraksi sehingga berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun anggaran 2021.

Hattrick WTP dari BPK, Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf Apresiasi Menpora Amali Fokus Lakukan Penataan Internal Kemenpora Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dede Yusuf Macan Effendi menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali yang telah melakukan penataan dan tata kelola biroraksi sehingga berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun anggaran 2021. (foto:raiky/kemenpora.go.id)

Jakarta: Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dede Yusuf Macan Effendi menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali yang telah melakukan penataan dan tata kelola biroraksi sehingga berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun anggaran 2021. 

Kemenpora sudah tiga tahun berturut-turut sejak 2019, 2020 dan 2021 meraih hasil WTP. Padahal, Kemenpora dalam beberapa tahun sebelumnya, sejumlah pejabatnya harus berurusan dengan kasus hukum. 

“Saya apresiasi langkah Menpora yang fokus penataan ke dalam (internal Kemenpora). Karena memang Kemenpora ini jadi momok karena sudah beberapa kali terkena kasus (pidana korupsi),” ujar Dede Yusuf dalam keterangan, Minggu (17/7). 

Politisi Partai Demokrat ini menilai, Menpora Amali paham dengan anggaran yang ada di Kemenpora nilainya kecil dibanding kementerian lain. Sehingga yang harus diutamakan adalah perbaikan tata kelola internal. 

“Jadi pak Menpora paham dengan anggaran yang kecil saat ini. Yang bisa dilakukan adalah pembenahan ke dalam dulu. Agar kepercayaan masyarakat dan Presiden kepada lembaga ini menjadi kembali,” tukasnya.(ded)

BAGIKAN :
PELAYANAN