Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Siaran Pers No. 13/Kom-Publik/Kemenpora/4/2017: Kewajiban Verifikasi Oleh BOPI Menjelang Kompetisi Liga 1 PSSI

Minggu, 02 April 2017

(Jakarta, 2 April 2017). Kemenpora pada tanggal 31 Maret 2017 telah mengirimkan surat  No. 3.31.8/SET/III/2017 kepada Ketua Umum PSSI perihal pelaksanaan verifikasi BOPI dalam penerbitan rekomendasi untuk perizinan kompetisi sepakbola Liga 1. Pengiriman surat tersebut (yang ditembuskan kepada Kapolri, Kepala Badan Intelkam Mabes Polri dan Ketua Umum BOPI) didasari oleh kenyataan, bahwa sejumlah media sudah cukup intensif memberitakan dalam beberapa hari terakhir ini tentang rencana Pengurus PSSI melalui PT Liga Indonesia Baru ((LIB) yang akan mulai menggelar Kompetisi Liga 1 pada tanggal 15 April 2017, yang menurut rencana dalam laga perdana tersebut akan mempertandingkan antara Persib Bandung melawan Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Terhadap kepastian rencana penggelaran kompetisi Liga 1 tersebut, Kemenpora menyampaikan apresiasi dan mendukung sepenuhnya kompetisi tersebut dan tentu saja juga diharapkan akan segera  diikuti dengan kompetisi di Liga 2 dan Liga 3 dalam suasana era pembenahan persepakbolaan nasional yang sedang berlangsung saat ini.

 

Namun demikian, Kemenpora memandang perlu untuk mengingatkan kepada Pengurus PSSI, bahwa sebelum kompetisi Liga 1 tersebut diadakan, maka Pengurus PSSI dan khususnya Managemen PT Liga Indonesia Baru sudah seharusnya sejak awal (jauh-jauh hari) melakukan koordinasi dan menyampaikan permohonan verifikasi kepada BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia) mengingat BOPI masih tetap diakui keberadaannya sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menerbitkan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan keolahragaan profesional (khususnya untuk melakukan verifikasi) berdasarkan:

1.      UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, khususnya Pasal 51 ayat (1) dan (2).

2.      PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, khususnya Pasal 37.

3.      Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 0009 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia, khususnya Pasal 5.

 

Ini sama sekali bukan maksud Kemenpora mendorong BOPI untuk mempersulit PSSI dalam mempersiapkan segera bergulirnya kompetisi sepakbola Liga 1, tetapi justru membantu PSSI untuk melakukan pembenahan agar era reformasi PSSI yang saat ini bergulir dapat secara konsisten diterapkan di semua lini, khususnya terkait kepatuhan PSSI terhadap aturan FIFA dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang pada intinya adalah:

1.      Regulasi lisensi ini juga bisa menjaga kredibilitas dan integritas kompetisi klub, sehingga klub dan kompetisi dapat mempromosikan nilai-nilai olahraga sesuai dengan prinsip-prinsip fair play.

2.      Soal finansial juga sangat penting, karena beberapa di antaranya cenderung terkendala untuk menanggung beban kompetisi, namun sering berakibat terlambat membayar gaji pemain, akomodasi tidak layak, tidak memiliki stadion sendiri dan lain-lain.  Dampak destruktifnya, pemain berpotensi sering mudah tergoda untuk melanggar etika dan peraturan.

3.      Ketentuan Club Licensing Regulation (CLR) ini tidak dibuat oleh Pemerintah (dalam hal ini Kemenpora) tetapi oleh FIFA dan AFC yang wajib dipatuhi.

 

Adapun yang dipersyaratkan oleh  BOPI adalah sebagai berikut:

1.      Seluruh klub peserta kompetisi Liga 1 harus segera melunasi tunggakan kewajibannya kepada seluruh pemain, pelatih, dan official tim dengan menyertakan bukti pelunasan (jika ada yang masih memiliki tunggakan).

2.      Seluruh klub peserta kompetisi Liga 1 harus menyertakan dokumen kontrak kerja professional pemain, pelatih dan official tim kepada BOPI.

3.      Operator kompetisi Liga 1 (PT Liga Indonesia Baru) dan seluruh klub peserta harus menyerahkan NPWP,  bukti pembayaran dan pelunasan pajak, serta persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh BOPI.

4.      Khusus mengenai persyaratan garansi bank dapat dipenuhi oleh seluruh klub paling lambat pada pertengahan musim kompetisi Liga 1.

5.      Dalam penyelenggaraan kompetisi Liga 1, rekomendasi BOPI menjadi salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam proses perijinan keramaian yang dikeluarkan oleh Polri.

 

Sebagai informasi latar belakang, Pengurus PSSI seharusnya menyadari bahwa keberadaan BOPI masih sah sesuai ketentuan yang berlaku dan harus dilakukan koordinasi lebih awal untuk proses verifikasi oleh BOPI berdasarkan pengalaman tingginya tingkat persoalan (meskipun waktunya cukup panjang) yang mengawali kompetisi ISL 2015 yang kemudian tidak berlanjut. Namun demikian faktanya, Pengurus PSSI sejauh ini belum  pernah mengajukan permohonan verifikasi kepada BOPI dan seandainya dalam waktu dekat ini harus dilakukan, maka waktunya sangat terbatas.

 

Sejauh ini Kemenpora berpretensi positif bahwa PSSI dan khususnya PT Liga Indonesia Baru ((LIB) tentu akan kooperatif pada proses verifikasi sehingga jadwal kick off yang sudah ditetapkan dapat berlangsung sesuai dengan rencana. Bahwasanya waktunya sudah sangat singkat itu pemanfaatannya akan sangat tergantung sejauh mana PSSI dan khususnya PT Liga Indonesia Baru ((LIB) akan berusaha semaksimal mungkin mematuhi kewajiban persyaratan yang harus dipenuhi oleh BOPI. Sudah barang tentu berdasarkan pengalaman kendala verifikasi di awal tahun 2015, maka PSSI tentu sudah banyak mengambil pelajaran yang sangat berharga supaya tidak terulang kembali. Dan lagi proses verifikasi kali ini lebih ringan dari pada persyaratan di awal tahun 2015, karena persyaratannya tidak kaku dalam mengacu pada AFC Club Licensing Regulation dan FIFA Club Licensing Regulation (karena dikhawatirkan tidak terpenuhi persyaratannya di saat yang sangat singkat ini dan selain itu juga di era kepengurusan PSSI saat ini telah ada indikasi signifikan ke arah pembenahan yang konstruktif meski masih terbatas), yang pada intinya adalah:

1.      Club Licensing Regulation (CLR)  oleh AFC sebagai "standar baku mutu", yang sesungguhnya sudah mulai diterapkan sejak 2010 (meski pertama disetujui sejak 2004) yang ditopang sosialisasi FIFA, sehingga PSSI pun seharusnya sudah menyadari.

2.      Ini merupakan persyaratan minimal yang klub sepakbola harus capai dalam rangka untuk dilisensikan agar bisa berpartisipasi dalam kompetisi tingkat nasional, tingkat benua, dan tingkat internasional.

3.      Persyaratan minimal: Kriteria Olahraga, Infrastruktur, Personel dan Administrasi, Hukum, dan Keuangan.

4.      Sebuah elemen penting dari sistem perizinan klub adalah poin-poin yang berbeda dari kriteria-kriteria di atas yang dibagi ke dalam kategori A, B, dan C. Masing-masing dari lima kriteria dibagi menjadi berbagai poin, masing-masing dinilai dari segi kebutuhan mereka. Kelas A dan B adalah persyaratan wajib, sedangkan kelas C merupakan 'praktik terbaik' yang diinginkan dan dapat dibuat wajib di masa depan.

5.      Untuk klub, regulasi lisensi ini tentunya akan memprofesionalkan manajemen sepakbola klub dan administrasi kompetisi, mempromosikan kelayakan dan stabilitas finansial, mempromosikan transparansi dalam keuangan, kepemilikan, dan kontrol dari klub.

6.      Regulasi lisensi ini juga bisa menjaga kredibilitas dan integritas kompetisi klub, sehingga klub dan kompetisi dapat mempromosikan nilai-nilai olahraga sesuai dengan prinsip-prinsip fair play.

 

 

==============

Sesmenpora merangkap sebagai Kepala Komunikasi Publik Kemenpora (Gatot S Dewa Broto, HP: 0811899504, Email: gsdewabroto@gmail.com, Twitter: @gsdewabroto). 

 

September 2017
Min
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30