Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Diberitahukan bahwa saat ini Call Center Kemenpora (1500 928) sudah aktif kembali.

Siaran Pers No. 2/Kom-Publik/Kemenpora/1/2017: Hak Atlet dan Pelatih Kontingen DKI Dalam PON 2016 Untuk Memperoleh Bonus Penghargaan Sesuai Permenpora dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta

Jumat, 06 Januari 2017

(Jakarta, 6 Januari 2016). Sebagaimana yang sudah dijanjikan saat pertemuan Deputi  Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora  dengan Forum Pengprov Cabang Olahraga Provinsi DKI  yang mewakili 28 cabang olahraga se DKI, pada tanggal 4 Januari 2016, akhirnya pada tanggal 6 Januari 2016 Plt Sekretaris Kemenpora Yuni Purwanti telah menanda-tangani surat resmi yang ditujukan kepada Plt Gubernur DKI Jakarta. Surat bernomer 1.6.5/SET/I/2017 tersebut intinya adalah sebagai berikut:

 

1.      Kementerian Pemuda dan Olahraga pada prinsipnya mendukung upaya konkret Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan apresiasi  atas capaian prestasi para atlet peraih medali yang tergabung dalam Kontingen DKI Jakarta pada keikut-sertaan PON XIX 2016 Jawa Barat melalui pemberian penghargaan lain berupa bonus dalam bentuk uang. Apresiasi tersebut tentunya menjadi komitmen nyata antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sinkronisasi kebijakan terkait pemberian kompensasi kesejahteraan yang diharapkan semakin menunjukkan peningkatan  setiap tahunnya atas kontribusi prestasi para atlet beserta pelatih dalam keikut sertaan pada penyelenggaraan multi event nasional maupun internasional.

2.      Pemberian penghargaan lain dalam bentuk bonus berupa uang pada para peraih medali dalam PON Tahun 2016 di Jawa Barat dengan besaran nilai nominal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2293  Tahun 2016 tentang Komponen dan Satuan Biaya Kegiatan Keolahragaan Dan Kepemudaan Serta Penghargaan Prestasi Olahraga Dan Pemuda Pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  secara yuridis merupakan kewenangan implementasi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistim Keolahragaan Nasional dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden No. 44  Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

3.      Selanjutnya memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga, terdapat  frasa “tidak melebihi penghargaan yang diberikan Pemerintah” yang secara grammatical dimaknai sebagai semangat untuk menjaga akuntabilitas dan justifikasi agar pemberian penghargaan dalam bentuk bonus berupa uang tidak dijadikan ajang yang dapat merusak prinsip-prinsip penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan Pasal 5  UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dengan demikian, penetapan besaran nilai nominal pemberian penghargaan dalam bentuk bonus berupa uang secara yuridis formal  tetap merupakan kewenangan pemberi penghargaan (dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) yang tentunya tetap memperhatikan dan menyesuaikan dengan kapasitas / kemampuan keuangan Pemerintah Daerah mengingat kewenangan penuh untuk kebijakan pelaksanaan APBD merupakan kewenangan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan Pasal 5 UU No. 1  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

 

Sehubungan hal tersebut, guna menjaga konsistensi kebijakan Pemerintah Provindi DKI Jakarta berkenaan dengan pemberian penghargaan lain dalam bentuk bonus berupa uang, kiranya dapat ditempuh langkah-langkah strategis, yakni:

1.      Pemberian penghargaan kepada atlet, pelatih, maupun induk organisasi cabang olahraga berprestasi pada keikut-sertaan multi event baik national maupun internasional tetap berpedoman pada Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2293  Tahun 2016 tersebut.

2.      Terhadap pemaknaan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 1684 Tahun 2015 bersifatnya final sebagaimana penjelasan pada butir 3.

3.      Kemenpora tidak dalam kapasitas mengatur mengenai teknis besaran yang harus diberikan mengingat hal tersebut merupakan domain kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian, point krusial yang patut menjadi perhatian bahwa pelaksanaan pemberian penghargaan kiranya dilakukan setelah besaran bonus teralokasi dalam APBD-Perubahan Tahun  2017 mengingat pagu indikatif untuk APBD Tahun 2017 sudah ditetapkan pada tahun 2016.

4.      Untuk menghindari adanya potensi persoalan hukum di kemudian hari terkait penggunaan anggaran dimaksud, kiranya Pemerintah Provinsi DKI dapat merujuk butir 2 dan butir 3 penjelasan pada saat pelaksanaan audit oleh APIP.

 

-------------------

Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga merangkap sebagai Kepala Komunikasi Publik Kemenpora (Gatot S Dewa Broto, HP: 0811899504, Email: gsdewabroto@gmail.com, Twitter: @gsdewabroto).

Nopember 2017
Min
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30