Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Diberitahukan bahwa saat ini Call Center Kemenpora (1500 928) sudah aktif kembali.

Pengumuman

Sabtu, 30 September 2017

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2017

Download file

Sumber: Biro Perencanaan dan Organisasi - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga


Kamis, 28 September 2017

Calon Peserta Program Pemuda Mandiri Membangun Desa (PMMD) Tahun 2017 yang Dinyatakan Lulus dan Diterima untuk Mengikuti Pembekalan Calon Peserta PMMD Tahun 2017

Download file

Sumber: Asisten Deputi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda - Deputi Bidang Pengembangan Pemuda


Selasa, 26 September 2017

Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2017

Download file

Sumber: Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan - Deputi Bidang Pengembangan Pemuda


Selasa, 26 September 2017

Pemilihan Pramuka Penegak/ Pandega Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2017

Download file

Sumber: Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan - Deputi Bidang Pengembangan Pemuda


Rabu, 20 September 2017

[NARASI TUNGGAL] - Simulasi Pandemi Influenza

Waspada Pandemi Influenza, Kemenkes Simulasi Siaga

19 September 2017

Indonesia merupakan negara beriklim tropis dengan keanekaragaman hayati, namun ditelisik sebagai pusat pandemi atau terpapar kasus pandemi impor dari luar negeri.

Sebagai komponen kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan wajib menanggapi keadaan darurat kesehatan masyarakat dan ancaman pandemi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Kesehatan lnternasional (IHR) 2005 untuk meningkatkan kapasitas negara dalam melakukan deteksi, verifikasi, pelaporan dan tanggapan terhadap Keadaan Kesehatan Masyarakat Kepedulian lnternasional (PHEIC) yang menekankan peningkatan kapasitas dan kemitraan negara untuk memperbaiki kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.

"Simulasi ini dilakukan untuk menguji kapasitas Indonesia dalam menghadapi pandemi. Dalam kondisi pandemi, kita semua harus siap siaga," terang Menkes RI Prof Nila Moeloek di tengah simulasi yang dilaksanakan di area Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 19-20 September 2017 ini, diakuinya membutuhkan integrasi lintas sektoral, mulai dari kementerian dan lembaga, dunia usaha, dan berbagai unsur publik yang sangat penting. Seperti badan kesehatan dunia WHO, Kemenkes, BNPB, Kementerian Pertanian, Kementerian Kominfo, dan TNI.

Simulasi episenter pandemi influenza terutama untuk mengatasi beberapa jenis virus seperti H5N1 dan H7N9 layak dilakukan karena peta situasi flu burung pada manusia di Indonesia bersifat endemis di sebagian besar pulau Jawa, Sumatera, hingga Nusa Tenggara. Sebelumnya, simulasi serupa dilakukan pada tahun 2008 di Jembrana, Bali dan berlanjut pada tahun 2009 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Pilihan simulasi pandemi ketiga ini dipilih di Tangsel, Banten karena kepadatan distribusi unggas di Jawa Barat dan Banten juga merembet ke DKI Jakarta yang rentan terhadap kasus potensial pandemi impor internasional karena menerima lebih dari 3 juta unggas/bulan dari berbagai sumber.

Dalam konteks mendukung proteksi masyarakat, Kementerian Kesehatan RI secara aktif menjadi salah satu pilar kesiapsiagaan dan respon pandemi dengan mewujudkan koordinasi lintas sektor antara Pilar Komando dan Koordinasi, Surveilans Epidemiologi, Respon Medis, lntervensi Farmasi, lntervensi Non Farmasi, Pengawasan Perimeter, Mobilisasi Sumber Daya, dan Komunikasi Risiko melalui Simulasi Episenter Pandemi Influenza.

Fakta Flu Burung & Simulasi Pandemu

Surveilans AI (Avian Influenza) baru-baru ini pada unggas di Indonesia mendeteksi dua klade Avian Influenza A (H5N1) yang beredar pada unggas (klade 2.3.2.1 dan klade 2.1.3). Hingga saat ini, 199 kasus manusia dengan 84% CFR telah dilaporkan dari 15 provinsi se-Indonesia.

Simulasi kali ini fokus pada pemantauan potensi AH7N9 yang harus diantisipasi. Dalam simulasi, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Non Alam terkait terdeteksinya beberapa kasus tambahan yang  positif Influenza A H7N9, setelah sebelumnya Pemerintah Kota Tangsel menetapkan kondisi kejadian luar biasa (KLB) Influenza A H7N9 sebagai Darurat Bencana (Siaga Darurat) untuk masa 2 minggu (2 kali masa inkubasi).

Berdasarkan analisis risiko penyakit didapatkan sinyal epidemiologi bahwa virus Influenza A H7N9 menular antarmanusia di Kelurahan Setu. Hal ini didasarkan atas temuan satu kasus cluster positif H7N9 dan kasus tambahan tanpa riwayat kontak dengan unggas.

Kasus kluster atas nama A (L, 45 tahun), B (L, 11 tahun), dan T (P, 9 tahun), sementara dua kasus tambahan tanpa riwayat kontak dengan unggas, atas nama A (L, 40 tahun) dan B (L, 36 tahun). Seluruhnya saat ini mendapat perawatan di ruang isolasi RSUD Kabupaten Tangerang. Satu pasien dinyatakan meninggal dan telah dimakamkan sesuai SOP.

Hasil evaluasi tim gerak cepat (TGC) Tangsel membuat pihak terkait mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB) untuk melakukan penanggulangan seperlunya yang meliputi isolasi kasus, surveilans aktif, pelacakan kasus, karantina rumah, pendirian posko penanggulangan tanggap darurat.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan email kontak@kemkes.go.id.

*Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat*

drg.Oscar Primadi, MPH

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia


Senin, 11 September 2017

[NARASI TUNGGAL] - Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial, Kini Masyarakat Legal Mengelola Hutan

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu, 6 September 2017. Membangun Indonesia dari pinggiran, didefinisikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), salah satunya melalui program Perhutanan Sosial, sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Perhutanan Sosial juga menjadi benda legal untuk masyarakat disekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar.

Akses legal pengelolaan kawasan hutan ini, dibuat dalam lima skema pengelolaan, yaitu Skema Hutan Desa (HD) hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa. Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalm rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Hutan Adat (HA), dimana hutan ini adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hutan adat. Skema terakhir adalah Kemitraan Kehutanan, dimana adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Pelaku Perhutanan Sosial adalah kesatuan masyarakat secara sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia, yang tinggal di kawasan hutan, atau di dalam kawasan hutan negara, yang keabsahannya dibuktikan lewat Kartu Tanda Penduduk, dan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan tergantung pada hutan, dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
 
Perhutanan Sosial mulai di dengungkan sejak tahun 1999, keadaan Indonesia yang masih gamang pasca reformasi, menjadikan agenda besar ini kurang diperhatikan. Pada tahun 2007 program Perhutanan Sosial ini mulai dilaksanakan, namun selama lebih kurang tujuh tahun  hingga tahun 2014, program ini berjalan tersendat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat selama periode 2007-2014, hutan yang terjangkau akses kelola masyarakat hanya seluas 449.104,23 Ha. Untuk itu setelah periode tersebut dilakukan percepatan-percepatan, dan selama kurang lebih tiga tahun masa Kabinet Kerja, telah tercatat seluas 604.373,26 Ha kawasan hutan, legal membuka akses untuk dikelola oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya hingga saat ini, sejumlah 239.341 Kepala Keluarga (KK), telah memiliki akses legal untuk mengelola kawasan hutan nusantara, dan sejauh ini sosialisasi dan fasilitasi juga telah dilakukan kepada 2.460 kelompok, dimana fasilitasi yang diberikan adalah dalam bidang Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki target untuk membentuk dan memfasilitasi lebih kurang 5000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di Indonesia hingga tahun 2019.

Niatan menyejahterakan masyarakat Indonesia ini, bukan tidak memiliiki tantangan. Jauhnya masyarakat dari akses infrastruktur menjadi salah satu kendala terlaksananya verifikasi kelompok masyarakat, dan sering kali menjadi hal yang membuat terlambatnya sosialisasi program ini. Dalam pendampingan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan multi pihak, termasuk LSM, dan program ini tentu saja membutuhkan banyak pendamping yang turun ke lapangan, yang memberikan pengetahuan dan pengidentifikasian potensi kawasan hutan, pengembangan usaha, serta pemasaran hasil usaha masyarakat, yang sering kita sebut sebagai akses ekonomi,hingga penguatan legal, sehingga masyarakat mampu mengadvokasi dirinya sendiri.

Akses legal mengelola kawasan hutan ini, diharapkan menjadi jembatan yang mampu memberikan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, dan memberi kesejahteraan bagi masyarkat daerah terdepan Indonesia. Perhutanan Sosial, ini saatnya hutan untuk rakyat.  Ini juga menggambarkan implementasi dari Nawacita ke enam, yang  ertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat serta daya saing di tingkat internasional, sehingga bisa bersaing dengan negara-negara ditingkat ASEAN lainnya. Mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi melalui sektor-sektor ekonomi strategis domestik, juga menjadi landasan dari program Perhutanan Sosial ini dilaksanakan.(***)   

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Djati Witjaksono Hadi - 081375633330
Bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

Sumber: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo


September 2017
Min
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30