Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Pengumuman

Senin, 31 Juli 2017

[NARASI TUNGGAL] – Pendidikan Vokasi Industri

Kemenperin Transformasi Pendidikan Kejuruan Sesuai Kebutuhan Dunia Industri

Kementerian Perindustrian kembali meluncurkan Pendidikan Vokasi Industri yang berbasis kompetensi untuk menjawab tantangan kebutuhan SDM Industri. Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran pendidikan vokasi industri yang diperkuat oleh kerjasama antara 140 perusahaan dan 372 SMK di Provinsi Jawa Barat. Program peluncuran ini akan menghasilkan 780 perjanjian kerja sama karena beberapa SMK dibina oleh lebih dari satu industri, sesuai dengan program keahlian yang dimiliki.
 
Peluncuran ini merupakan yang terbesar setelah dua tahap yang memfasilitasi kerja sama sebanyak 166 perusahaan dengan 626 SMK di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dalam acara tersebut, Presiden juga didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan turut hadir dalam peresmian ini.

Untuk memfasilitasi hasil karya yang gemilang dari sekolah vokasi, pada hari ini juga dilangsungkan pameran produksi hasil karya SMK yang diisi oleh SMK Binaan Kementerian Dikbud, SMK Kementerian Perindustrian, SMK Binaan PT. Astra Group, Pondok Pesantren, dan Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Ketenagakerjaan.

“Kami mendorong pendidikan kejuruan ini untuk diubah sistemnya, dari yang awalnya menitik beratkan ke pelajaran umum, menjadi spesialis. Jadi, siswa itu nanti belajar 50 persen di kelas dan 50 persen di industri,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (27/7).

Menperin menjelaskan, saat ini lulusan dari sekolah tingkat menengah di Indonesia mencapai 3,3 juta siswa, sementara perguruan tinggi yang ada hanya mampu menyerap sebanyak 1,7 juta siswa. Oleh karena itu, sekitar 1,6 juta siswa harus diarahkan untuk masuk ke pasar kerja agar tidak menambah tingkat pengangguran.

“Namun, mayoritas dari mereka, setelah lulus belum siap bekerja,” ungkapnya. Kondisi ini, menurut Airlangga, karena fasilitas dan peralatan praktik yang dimiliki rata-rata SMK di Indonesia tertinggal dua generasi. Dengan program link and match, diharapkan para siswa SMK bisa belajar secara langsung mesin produksi generasi saat ini yang digunakan oleh industri dalam proses produksinya,

“Misalnya di industri otomotif, para siswa SMK akan diajarkan mengenai pengelasan dan permesinan. Dan, untuk industri pertokimia, tentunya siswa SMK dari program studi kimia. Jadi sesuai,” imbuhnya. Di dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri, disebutkan bahwa industri dapat membina sebanyak lima SMK di wilayahnya, dan setiap SMK bisa dibina lebih dari satu industri.

“Karena pembangunan industri di Indonesia berbasis kewilayahan, maka pengembangan SMK-nya juga berbasis kewilayahan. Untuk itu, kami pun mengharapkan dukungan dan partisipasi yang kuat dari pemerintah daerah baik itu kabupaten/kota maupun provinsi,” paparnya.

“Pada tahun 2019, kami menargetkan program pendidikan vokasi industri ini akan melibatkan sebanyak 1.775 SMK dan 355 perusahaan dengan perkiraan jumlah lulusan tersertifikasi yang dihasilkan sebanyak 845.000 orang,” tutur Airlangga.

Kontribusi 25 persen

Menperin meyakini, efek berganda dari program pendidikan vokasi adalah mampu meningkatkan kinerja industri nasional sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional. Apalagi, selama ini industri merupakan penyumbang terbesar bagi PDB nasional dibanding sektor lainnya.

“Industri pengolahan non-migas telah berkontribusi sebesar 20 persen bagi perekonomian nasional. Melalui pelaksanaan program vokasi industri, kami menargetkan akan naik menjadi 25 persen. Saat ini, nilai kontribusi industri kita setara dengan Jerman,” papar Airlangga.

Sementara itu, berdasarkan data UNIDO, nilai tambah manufaktur di Indonesia menempati posisi 10 besar dunia. Peringkat tersebut di atas capaian Meksiko dan Spanyol, bahkan sejajar dengan Inggris. “Kami berharap, mereka yang terlibat dalam program pendidikan vokasi bisa masuk ke industri strategis nasional dan menjadi entrepreneur dalam membangun industri kecil dan menengah (IKM),” ujarnya.

“Pengembangan pendidikan vokasi dinilai mampu menjadi solusi dalam menghadapi persaingan pasar bebas terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang membutuhkan tenaga kerja berkompetensi tinggi,” tuturnya. Untuk itu, peningkatan keterampilan SDM industri melalui pendidikan vokasi di Indonesia, akan diarahkan memiliki nilai kompetensi yang sama di tingkat regional dan global.

“Sehingga mereka juga bisa bekerja di luar negeri dan sasarannya untuk ekonomi di ASEAN akan terintergrasi karena seluruh tenaga kerjanya mampu mengisi kebutuhan di dunia industri,” imbuhnya. Lebih jauh, menurut Airlangga, pengembangan industri akan lebih mudah dijalankan karena mempunyai para pekerja yang berbakat (talent pool).

Saat ini, pelaksanaan pendidikan vokasi industri semakin populer di dunia. Contohnya Swiss, yang sukses menerapkan Dual Vocational Education and Training (D-VET) system atau model pendidikan kejuruan yang memadukan antara teori dengan praktik lapangan sehingga lulusannya siap ditempatkan di dunia kerja. Oleh karena itu, banyak perusahaan lebih tertarik merekrut para lulusan kejuruan yang telah menguasai keahlian praktikal karena dianggap lebih siap bekerja.

“Benefit yang akan didapat dari perusahaan adalah memperoleh tenaga kerja yang sudah terdidik sehingga bisa mengefisienkan cost pelatihan karena mereka sudah bisa langsung bekerja di unit-unit produksi. Kedua-duanya mendapat win-win solution,” tegas Airlangga.

Guna menciptakan SDM industri yang terampil, Kemenperin pun membangun politeknik di beberapa kawasan industri, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah yang dijadikan pusat pengembangan industri feronikel. “Kami sudah memetakan pusat industri sesuai basis sumber daya alam di wilayah setempat. Dengan dibangunnya politeknik, perusahaan juga diharapkan merekrut putra-putri terbaik di daerah tersebut,” terangnya.

Menperin menyampaikan, program pendidikan vokasi industri ini juga menjadi salah satu loncatan cepat untuk menghadapi Industry 4.0 atau revolusi industri keempat, dengan memanfaatkan antara lain melalui internet of things, advanced robotics, 3D printing, artificial intelligence, virtual and augmented reality. “Karena Industry 4.0, basis utamanya adalah knowledge,” pungkasnya.


Jakarta, 27 Juli 2017
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

Website       :  www.kemenperin.go.id
Email           :  humaskemenperin@gmail.com
Twitter          :  @Kemenperin_RI
Facebook    :  Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Sumber: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia




 


Kamis, 27 Juli 2017

[NARASI TUNGGAL] – Realisasi Investasi Triwulan II 2017

Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2017 Mencapai Rp 170,9 Triliun

Jakarta,  26  Juli 2017 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) triwulan kedua (periode April-Juni) tahun 2017 yang menembus angka sebesar Rp 170,9 triliun, meningkat 12,7% dari periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp 151,6 triliun. Realisasi investasi tersebut menyerap 345 ribu tenaga kerja. Kepala BKPM, Thomas Lembong menyampaikan bahwa capaian realisasi investasi triwulan kedua tersebut memberikan harapan untuk dapat mencapai target realisasi investasi tahun 2017 yang ditetapkan sebesar Rp 678,8 triliun.

“Dalam rangka mempercepat realisasi investasi proyek-proyek PMA/PMDN, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi, yang diharapkan implementasinya akan semakin dapat dirasakan oleh kalangan dunia usaha dalam rangka kemudahan, percepatan dan kepastian perizinan investasi, serta percepatan penyelesaian permasalahan investasi yang dihadapi oleh perusahaan, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan realisasi investasi”, ujar Thomas Lembong pada konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, (26/07).

Selama Triwulan II tahun 2017, realisasi PMDN sebesar Rp 61,0 triliun, naik 16,9% dari Rp 52,2 triliun pada periode yang sama tahun 2016 dan PMA sebesar Rp 109,9 triliun, naik 10,6% dari Rp 99,4 triliun pada periode yang sama tahun 2016.

Terkait penyerapan tenaga kerja, Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis menjelaskan, realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan II tahun 2017 mencapai 345.323 orang dengan rincian sebanyak 104.255 orang pada proyek PMDN dan sebanyak 241.068 orang pada proyek PMA. “Capaian realisasi penyerapan tenaga kerja ini merupakan tambahan tenaga kerja yang dapat diserap oleh kegiatan investasi yang terealisasi pada periode Triwulan II tahun 2017 ini. Angka capaian serapan tenaga kerja yang positif ini dapat mendorong upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja,” paparnya.
 
Investasi di Luar Jawa Meningkat

Tom Lembong juga menjelaskan tentang peningkatan sebaran investasi di luar Jawa. Dia mengemukakan bahwa sebaran investasi di luar Jawa semakin meningkat menjadi Rp 79,7 triliun atau setara dengan 46,6% dari total investasi (dibanding Triwulan II tahun 2016 yang hanya sebesar 45,9%). Realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 91,2 triliun (53,4%).

BKPM mencatat, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: DKI Jakarta (Rp 24,8 triliun, 14,5%); Jawa Barat (Rp 24,8 triliun, 14,5%); Jawa Timur (Rp 21,3 triliun, 12,5%); Banten (Rp 11,5 triliun, 6,7%) dan Sumatera Selatan (Rp 10,6 triliun, 6,2%).

Sedangkan realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Pertambangan (Rp 20,8 triliun, 12,2%); Listrik, Gas dan Air (Rp 19,0 triliun, 11,1%); Industri Makanan (Rp 18,9 triliun, 11,1%), Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik (Rp 17,5 triliun, 10,2%); dan Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi (Rp 12,8 triliun, 7,5%).

Lima besar negara asal PMA adalah: Singapura (US$ 1,6 miliar, 19,5%); Jepang (US$ 1,4 miliar, 17,5%); R.R. Tiongkok (US$ 1,3 miliar, 16,4%); Hongkong, RRT (US$ 0,6 miliar, 7,5%) dan Korea Selatan (US$ 0,5 miliar, 5,8 %).

Perkembangan Realisasi Investasi 2012–Juni 2017: Per Triwulan

 

--Selesai--


Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:

M. M. Azhar Lubis
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Jl. Jend. Gatot Subroto 44, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021-5252008 ext.7001
HP: 08159525035
e-mail: azhar@bkpm.go.id
E-mail :humas@bkpm.go.id

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
 

 

 


Kamis, 27 Juli 2017

[NARASI TUNGGAL] – Hari Anak Nasional

 
KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Narasi Tunggal

HARI ANAK NASIONAL 2017
Perlindungan Anak Dimulai dari Keluarga

“Saya Anak Indonesia, Saya Gembira”


Siaran Pers Nomor: B- 064/Set/Rokum/MP 01/07/2017


Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) akan menyelenggarakan Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) pada 23 Juli 2017 di Pekanbaru, Riau. Hal ini disampaikan oleh Plt. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sekaligus merupakan Ketua Peringatan HAN 2017, Lenny Rosalin.  Peringatan HAN menjadi sangat penting guna membangkitkan kepedulian dan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menghargai, dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Mengusung tema Perlindungan Anak Dimulai dari Keluarga, dengan pesan utama “Saya Anak Indonesia, Saya Gembira”, agenda HAN diawali denganrangkaian kegiatan Forum Anak Nasional (FAN) 2017 selama tiga hari yang dipusatkan di Hotel Labersa Pekanbaru, Riau. Peringatan HAN 2017 rencananya akan dihadiri oleh Presiden   Republik   Indonesia,   Joko   Widodo   dan   Menteri   Pemberdayaan   Perempuan   dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise.

Juli 2017 - Pekanbaru, Riau, siap menjadi tuan rumah Agenda Nasional Penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional 2017 (HAN 2017).   Peringatan HAN dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa Indonesia terhadap  perlindungan anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan mendorong keluarga Indonesia menjadi lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada anak, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air.   Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) telah diselenggarakan sejak tahun 1986 silam, berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 tahun 1984.

Beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini yang melibatkan anak-anak menjadi salah satu perhatian utama. Berbagai kasus yang melibatkan anak-anak di bawah umur seperti perkawinan anak yang menurut UNICEF (2016) terdapat 700 juta perempuan di dunia menikah ketika masih anak- anak. Masalah kedua adalah ancaman rokok yang menurut Depkes (2016) terjadinya peningkatan perokok pemula usia 10-14 tahun sebesar 100% dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun, yaitu dari 8,9% di tahun 1995 menjadi 18% di tahun 2013) persoalan gizi anak-anak Indonesia, dimana sekitar 37% anak Indonesia menderita stunting dan terakhir maraknya kekerasan yang dialami oleh anak- anak kita khususnya kekerasan seksual.

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Yohana Yembise, perlu adanya kesadaran yang dapat mendorong keluarga Indonesia agar memiliki pengasuhan yang berkualitas, berwawasan, keterampilan dan pemahaman yang komprehensif dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Keluarga merupakan awal mula pembentukan kematangan individu dan struktur kepribadian seorang anak. Anak-anak akan mengikuti dan mencontoh   orang tua dengan   berbagai kebiasaan dan perilaku karena anak adalah kelompok makhluk yang rentan karena berusia kurang dari 18 tahun. “Baik buruknya keluarga akan menjadi cerminan bagi masa depan anak. Baik buruknya karakter/perilaku  anak di masa datang sangat ditentukan oleh pola pengasuhan yang diberikan oleh keluarganya dan lingkungan terdekatnya” ujar Yohana.

Menurut ketua panitia HAN 2017, Lenny R Rosalin, kegiatan yang akan diselenggarakan di Lapangan Gedung Daerah Provisi Riau ini akan dihadiri lebih dari 5000 anak Indonesia yang sebagian diantaranya  adalah  anak-anak  yang  tergabung  dalam  Forum  Anak  Nasional  (FAN)  yang  hadir mewakili 34 propinsi.   “Salah satu agenda penting HAN 2017 ini adalah pembacaan Suara Anak Indonesia yang diwakili oleh anak-anak FAN”, jelas Lenny.

Sebagai informasi, peringatan HAN 2017 dirangkaikan dengan beberapa kegiatan lain, yang pelaksanaannya dilakukan sepanjang tahun 2017. Selain kegiatan FAN, Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2017 di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Anugerah Penghargaan KLA dilakukan secara berkala, dan sejak tahun 2015 dilakukan setiap 2 tahun. Penghargaan KLA diberikan kepada 126 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang memiliki komitmen yang kuat untuk membangun wilayahnya menjadi wilayah yang ramah kepada anak. Penghargaan juga diberikan kepada 10 Pemerintah Daerah Provinsi yang mampu menggerakan KLA di kabupaten/kota diwilayahnya.   Dalam Peringatan HAN 2017 ini, Presiden RI dan Menteri PPPA juga akan bermain bersama anak-anak Indonesia serta menyaksikan apresiasi seni budaya, penampilan anak-anak dari berbagai daerah di Indonesia.

Yohana menyatakan bahwa tema HAN 2017 sangat relevan dengan kondisi terkini di tanah air. Saat ini anak tidak hanya menjadi korban, namun tak jarang mereka juga sudah menjadi pelaku kejahatan. Kasus kekerasan, baik yang menjadikan anak sebagai korban maupun sebagai pelaku, perlu dikaji secara mendalam dan dicarikan solusi terbaiknya. Keluarga mempunyai peran untuk melindungi anak dengan memberikan pola asuh yang sesuai dengan prinsip yang digunakan dalam pembangunan Anak Indonesia, yang mengacu pada KHA (Konvensi Hak Anak) yaitu: Non Diskriminasi; Kepentingan Terbaik bagi Anak; Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan   Perkembangan; dan Menghargai Pandangan Anak. “Kesimpulannya bahwa keluargalah yang mempunyai peran untuk melindungi anak dengan memberikan pola asuh yang sesuai dengan prinsip yang digunakan dalam pembangunan Anak Indonesia, yang mengacu pada KHA yaitu: Non Diskriminasi; Kepentingan Terbaik bagi Anak; Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan  Perkembangan; dan Menghargai Pandangan Anak” imbuh Yohana.

Melalui HAN yang diperingati setiap tahun, diharapkan semua pihak, terutama para keluarga, dapat mendukung dan berperan aktif dalam memenuhi hak anak dan memberikan perlindungan khusus bagi semua anak Indonesia. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ada harus dilaksanakan sebaiknya-baiknya oleh seluruh komponen bangsa, demi kepentingan yang terbaik bagi 87 juta anak Indonesia.

Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) adalah Kementerian pada Kabinet Kerja yang membidangi isu-isu terkait upaya-upaya untuk mewujudkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.


                                    PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                                                              Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                                                                          e-mail : publikasikpppa@gmail.com


 


Senin, 17 Juli 2017

[NARASI TUNGGAL] - Penguatan Pendidikan Berkarakter

Penguatan Pendidikan Karakter Jadi Pintu Masuk Pembenahan Pendidikan Nasional   

Penguatan karakter menjadi salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam nawa cita disebutkan bahwa pemerintah akan melakukan revolusi karakter bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan penguatan karakter penerus bangsa melalui gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang digulirkan sejak tahun 2016.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pendidikan karakter pada jenjang pendidikan dasar mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan pendidikan yang mengajarkan pengetahuan. Untuk sekolah dasar sebesar 70 persen, sedangkan untuk sekolah menengah pertama sebesar 60 persen.

“Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter sebagai fondasi dan ruh utama pendidikan,” pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Tak hanya olah pikir (literasi), PPK mendorong agar pendidikan nasional kembali memperhatikan olah hati (etik dan spiritual) olah rasa (estetik), dan juga olah raga (kinestetik). Keempat dimensi pendidikan ini hendaknya dapat dilakukan secara utuh-menyeluruh dan serentak. Integrasi proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di sekolah dapat dilaksanakan dengan berbasis pada pengembangan budaya sekolah maupun melalui kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar lingkungan pendidikan.

Lima Nilai Karakter Utama

Terdapat lima nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila, yang menjadi prioritas pengembangan gerakan PPK; yaitu religius, nasionalisme, integritas, kemandirian dan kegotongroyongan. Masing-masing nilai tidak berdiri dan berkembang sendiri-sendiri, melainkan saling berinteraksi satu sama lain, berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi.

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Implementasi nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam sikap cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, anti perundungan dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih.

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Sikap nasionalis ditunjukkan melalui sikap apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama.

Adapun nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Seseorang yang berintegritas juga menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas), serta mampu menunjukkan keteladanan.

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Siswa yang mandiri memiliki etos kerja yang baik, tangguh, berdaya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Diharapkan siswa dapat menunjukkan sikap menghargai sesama, dapat bekerja sama, inklusif, mampu berkomitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong menolong, memiliki empati dan rasa solidaritas, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan.

Penguatan Tri Pusat Pendidikan

"PPK ini merupakan pintu masuk untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap pendidikan kita," disampaikan Mendikbud kepada Tim Implementasi PPK yang terdiri dari berbagai unsur pemangku pendidikan beberapa waktu yang lalu.

Menurut Mendikbud, PPK tidak mengubah struktur kurikulum, namun memperkuat Kurikukum 2013 yang sudah memuat pendidikan karakter itu. Dalam penerapannya, dilakukan sedikit modifikasi intrakurikuler agar lebih memiliki muatan pendidikan karakter. Kemudian ditambahkan kegiatan dalam kokurikuler dan ekstrakurikuler. Integrasi ketiganya diharapkan dapat menumbuhkan budi pekerti dan menguatkan karakter positif anak didik.

"Prinsipnya, manajemen berbasis sekolah, lalu lebih banyak melibatkan siswa pada aktivitas daripada metode ceramah, kemudian kurikulum berbasis luas atau broad based curriculum yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber belajar," tutur Mendikbud.

PPK mendorong sinergi tiga pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga (orang tua), serta komunitas (masyarakat) agar dapat membentuk suatu ekosistem pendidikan. Menurut Mendikbud, selama ini ketiga seakan berjalan sendiri-sendiri, padahal jika bersinergi dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Diharapkan manajemen berbasis sekolah semakin menguat, di mana sekolah berperan menjadi sentral, dan lingkungan sekitar dapat dioptimalkan untuk menjadi sumber-sumber belajar.

Mengembalikan Jati Diri Guru

“Peran guru sangat penting dalam pendidikan dan ia harus menjadi sosok yang mencerahkan, yang membuka alam dan pikir serta jiwa, memupuk nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai keteladanan, nilai-nilai perilaku, nilai-nilai moralitas, nilai-nilai kebhinnekaan. Inilah sejatinya pendidikan karakter yang menjadi inti dari pendidikan yang sesungguhnya,” disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2017 beberapa waktu yang lalu.

Menurut Mendikbud, kunci kesuksesan pendidikan karakter terletak pada peran guru. Sebagaimana ajaran Ki Hajar Dewantara, “ing ngarso sung tuladho, ing madyo mbangun karso, tut wuri handayani”, maka seorang guru idealnya memiliki kedekatan dengan anak didiknya. Guru hendaknya dapat melekat dengan anak didiknya sehingga dapat mengetahui perkembangan anak didiknya. Tidak hanya dimensi intelektualitas saja, namun juga kepribadian setiap anak didiknya.

Tak hanya sebagai pengajar mata pelajaran saja, namun guru mampu berperan sebagai fasilitator yang membantu anak didik mencapai target pembelajaran. Guru juga harus mampu bertindak sebagai penjaga gawang yang membantu anak didik menyaring berbagai pengaruh negatif yang berdampak tidak baik bagi perkembangannya. Seorang guru juga mampu berperan sebagai penghubung anak didik dengan berbagai sumber-sumber belajar yang tidak hanya ada di dalam kelas atau sekolah. Dan sebagai katalisator, guru juga mampu menggali dan mengoptimalkan potensi setiap anak didik.

Saat ini, melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 menjadi PP Nomor 19 Tahun 2017, Kemendikbud mendorong perubahan paradigma para guru agar mampu melaksanakan perannya sebagai pendidik profesional yang tidak hanya mampu mencerdaskan anak didik, namun juga membentuk karakter positif mereka agar menjadi generasi emas Indonesia dengan kecakapan abad ke-21.

Berdasarkan pasal 15 PP Nomor 19 Tahun 2017, pemenuhan beban kerja guru dapat diperoleh dari ekuivalensi beban kerja tugas tambahan. Kegiatan lain di luar kelas yang berkaitan dengan pembelajaran juga dapat dikonversi ke jam tatap muka. "Guru tidak perlu lagi cari-cari jam tambahan mengajar di luar sekolahnya untuk memenuhi beban kerja mengajar. Dia harus bertanggungjawab terhadap perkembangan siswanya." kata Mendikbud. (*)

Jakarta, 17 Juli 2017

*Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

dan Tim Komunikasi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Tim Komunikasi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika

 


Jumat, 14 Juli 2017

[NARASI TUNGGAL- Hari Koperasi Nasional ke-70

Koperasi jadi Institusi Ekonomi Rakyat Di Masa Depan

Makassar - Presiden Jokowi akan menempatkan Koperasi sebagai salah satu instusi ekonomi rakyat yang penting dalam menghadapi tantangan masa depan. Karena itu dalam momentum peringatan Hari Koperasi Nasional ke-70 tahun 2017, Jokowi mengajak seluruh insan koperasi untuk kembali menggelorakan semangat gerakan koperasi.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam puncak peringatan Harkopnas ke-70 di Lapangan Karebosi, Makassar, Sulsel, Rabu (12/7/2017). Peringatan kali ini mengangkat tema "Koperasi Menuju Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan untuk Memperkokoh NKRI".

Turut hadir dalam acara itu, Menteri Koperasi Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Gubenrur Sumsel Sahrul Yasin Limpo, Walikota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, dan Ketua Umum Dekopin - Dewan Koperasi Indonesia Nurdin Halid. Serta dihadiri ribuan pegiat koperasi dari seluruh tanah air, dan para pemangku kepentingan dari Kemenkop UKM, dan dinas-dinas Koperasi dan UKM.

"Kita semua ingin koperasi jadi salah satu instusi ekonomi rakyat yang penting dalam menghadapi tantangan masa depan. Karena itu koperasi harus diperkuat, harus diperdayakan oleh kita semuanya," imbuh Jokowi.

Jokowi mengingatkan agar para penggerak koperasi nasional supaya tidak takut bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Koperasi yang kuat dan mandiri, diyakini akan mampu bersaing dengan korporasi besar dan perusahaan BUMN. Semangat jadikan koperasi sebagai kekuatan bersama, dan gotong royong akan mampu bersaing serta cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

"Untuk itu, dibutuhkan inovasi, karena sekarang ini bukan negara basar yang mengalahkan negara kceil, tapi negara yang cepat mengalahkan negara yang lamban. Karena itu, kita harus bergerak cepat agar bisa bersaing dengan negara lain," kata Presiden.

Dalam perkembangannya, Jokowi mengagumi banyak koperasi Indonesia yang bisa dijadikan sebagai model bagi koperasi lainnya di dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Seperti KUD Denbantas Tabanan, Koperasi Kredit Union Mandiri, Kospin Jasa Pekalongan, Koperasi BMT UGT Sidogiri Jawa Timur.

"Saya titip kepada Menkop dan Ketua Dekopin, contoh seperti ini kita replikasi kepada koperasi yang lain bagaiman bisa mencapai omzet yang tinggi seperti itu, mencapai perputaran uang seperi itu. Ajak koperasi lain, lihat koperasi sepeti itu," tukas Jokowi.

Ke depan Jokowi berharap sumbangan koperasi terhadap perekonomian Indonesia dapat ditingkatkan, mengikuti kemajuan dari beberapa negara luar. Untuk diketahui sumbangan koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 3,99 persen.

"Bandingkan dengan negara lain berapa kontribusi di Perancis 18, Belanda 18, Selandi Baru 20 persen. Di negara kita baru 3,9 persen. Padahal kita selalu teriakan untuk menggerakan koperasi sebagai sokoguru perekonomian kita, inilah pekerjaaan besar kita," tegas Jokowi.

Di tempat yang sama, Menkop UKM Puspayoga mengatakan perjalanan gerakan koperasi di Indonesia selama 70 tahun telah mengalami banyak kemajuan. Koperasi terbukti memberikan kesejahteraan bagi anggotanya, memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi. Koperasi juga turut menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan kesejahteraan.

"Akan kita gerakan terus, bersama Gubernur, Walikota dan gerakan koperasi. Saya yakin dengan melalui pembinaan yang baik, koperasi akan semakin maju," kata Puspayoga.

Kemenkop UKM telah menempuh Reformasi Koperasi, berupa langkah terencana, konsepsional dan berkesinambungan untuk mewujudkan kemandirian koperasi. Reformasi Koperasi terbagai dalam tiga tahapan; Rehabilitasi Koperasi, yakni melakukan pembaharuan organisasi koperasi melalui pemutakhiran data koperasi dengan cara pembekuan dan pembubaran koperasi.

Reorientasi Koperasi dengan melakukan perubahan paradigma dari pendekatan kuantitas menjadi kualitas. Sedangkan Pengembangan dengan melakukan perubahan secara bertahap dan terukur meliputi kajian terhadap regulasi yang menghambat perkembangan koperasi; memperkuat akses pembiayaan, melalui KUR dan dana bergulir LPDB-KUMKM, dan pengembangan koperasi sektor riil.

Puspayoga menegaskan koperasi tersebut memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), Kewirausahaan dan Bisnis e-Commerce.

Apabila kontribusi koperasi tersebut diperhitungkan berdasarkan kontribusi anggota yang merupakan pemilik dan sekaligus pengguna, diperoleh perkiraan kontribusi anggota koperasi pada PDB Nasional pada tahun 2013 mencapai sebesar 13,56 persen.

Dengan demikian, kontribusi total koperasi sebagai suatu lembaga beserta anggotanya pada tahun 2013 mencapai sebesar 15.27 persen. Pada tahun 2016, kontribusi anggota koperasi terhadap PDB Nasional sebesar 20.71 persen. Dengan demikian, kontribusi total koperasi sebagai suatu lembaga beserta anggotanya pada tahun 2016 mencapai sebesar 24,70 persen.

Tak hanya PDB, capaian positif juga terjadi di program kewirausahaan nasional. Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah sudah menjalankan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN). Puspayoga mengatakan GKN adalah gerakan yang tumbuh dari bawah, sehingga memiliki pondasi yang kuat untuk berkembang.

Rasio tingkat aktivitas kewirausahaan Indonesia pada tahun 2013 yang semula sebesar 1,55 persen saat ini telah mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,01 persen. Peningkatan ini menunjukan adanya peningkatan ratio tingkat aktivitas kewirausahaan sebesar 1,46 persen dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Nurdin Halid menambahkan bahwa peringatan hari koperasi ini menjadi tonggak bagi gerakan koperasi untuk melakukan perubahan dengan membangun sinergi bisnis koparasi, modernisasi manajemen koperasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi bagi koparasi.

"Itulah langkah strategis untuk membangun koperasi masa sekarang dan masa depan," kata Nurdin.

Pertumbuhan koperasi aktif sudah sebanyak 151 ribu, dengan jumlah anggota 37 juta orang, serta volume usaha sebesar 266 triliun. Prestasi kinerja koperasi ini patut diapresiasi, karena telah menjadi sokoguru bagi anggotanya.

"Tetapi masih ada tantangan koperasi dalam membangun ekonomi anggotanya. Masih ada pekerjaan rumah kita membangun koperasi seperti masalah permodalan, teknologi, sumber daya manusia dan lain lain," tukas Nurdin.

Harkopnas ke-70 tahun ini juga sekaligus momentum untuk melakukan evaluasi atas pembangunan koperasi. Walaupun diakui dalam perjalanannya koperasi dianggap telah berkiprah membangun ekonomi bangsa. Proses untuk membangun kesejahateraan, mengurangi kesenjangan dan berbagai kekurangan yang ada menjadi tanggung jawab bersama.

"Banyak yang sudah disumbangkan oleh koperasi untuk membangun ekonomi rakyat. Koperasi ada di setiap sudut pelosok tanah air dan telah banyak membangun ekonomi anggotanya," kata Nurdin.‎**

*Kementerian Koperasi dan UKM & Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM & Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo



 


Kamis, 13 Juli 2017

[NARASI TUNGGAL] - Hari Anti Narkotika Internasional 2017

HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL (HANI) 2017

Jakarta, 13 Juli 2017 - Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang diperingati setiap tanggal 26 Juni merupakan bentuk keprihatinan dunia terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berdampak buruk terhadap kesehatan, perkembangan sosial – ekonomi, serta kemanan dan kedamaian dunia.

Penyalahgunaan narkotika menyebabkan sekitar 190.000 orang di dunia mati sia-sia setiap tahunnya. Narkotika juga secara nyata dapat memicu kejahatan lainnya, seperti pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan. Sementara itu, perdagangan dan peredaran gelap narkotika disinyalir menjadi salah satu sumber pendapatan untuk mendukung operasi tindakan terorisme.

Situasi yang sangat mengkhawatirkan ini menjadi masalah dunia yang sangat mendesak untuk segera diatasi bersama. Di Indonesia, Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa Indonesia berada pada kondisi Darurat Narkoba. Pernyataan ini tak hanya sekedar selogan semata. Nyata, bahwa Indonesia saat ini bukan sekedar tempat transit, tetapi sudah menjadi pasar narkotika terbesar di Asia.

Lebih daripada itu, penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjamah hampir seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi umur, pendidikan, strata sosial – ekonomi, profesi maupun level jabatan, dan bahkan peredaran narkotika telah merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai bentuk Tanggap Darurat Narkoba, BNN sebagai lembaga yang dikedepankan dalam penanganan permasalahan narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia, pada tahun 2016 telah menjalankan program-program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) guna menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika, khususnya di kelompok anak-anak, remaja, pelajar, dan mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa.

Sesuai dengan tema dunia dalam peringatan HANI pada tahun 2017, yaitu “LISTEN FIRST : Listening to children and youth is the first step to help them grow healthy and safe – Mendengarkan suara hati anak-anak dan generasi muda merupakan langkah awal untuk membantu mereka tumbuh sehat dan aman dari penyalahgunaan narkotika”, maka upaya pencegahan dan perlindungan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika harus menjadi gerakan yang menyeluruh, baik global, regional, maupun nasional.

Anak-anak dan remaja adalah kelompok yang memegang peranan penting dalam menentukan nasib bangsa dan negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu, negara berkewajiban menciptakan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang mereka. Menjaga mereka dari ancaman bahaya Narkoba adalah pekerjaan yang tidak mudah dan tidak dapat dilakukan secara sektoral. Negara dan masyarakat harus bersama-sama, bahu membahu mewujudnyatakan daya tangkal, daya tolak, dan daya cegah terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda, agar mampu menolak narkotika dan siap menjadi generasi tangguh serta siap menerima tongkat estafet kepemimpinan di negeri ini.

Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diperlukan dukungan dan perhatian sepenuhnya dari semua lembaga pemerintah, baik kementerian maupun non kementerian, dan juga seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, melalui momentum puncak peringatan HANI 2017, diharapkan dapat memperkuat aksi dan kerja sama di semua tingkatan untuk membangun kesadaran nasional agar hidup sehat dan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narot ika di bumi pertiwi, Indonesia. #stopnarkoba

*Badan Narkotika Nasional dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

Sumber: Badan Narkotika Nasional dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo


Selasa, 11 Juli 2017

[NARASI TUNGGAL] - Hari Kependudukan Dunia 2017

HARI KEPENDUDUKAN DUNIA 2017: MASA DEPAN DEMOGRAFI INDONESIA DAN KESEIMBANGAN PERTUMBUHAN PENDUDUK
 

Jakarta (11/7) – Memperingati Hari Kependudukan Dunia 2017 yang jatuh pada 11 Juli setiap tahunnya, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Diskusi Hari Kependudukan 2017 yang mengangkat tema “Demografi Indonesia: Masa Depan yang Diinginkan” di Gedung Bappenas, Selasa pagi. Diskusi dihadiri United Nations Population Fund (UNFPA), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, serta para pemangku kepentingan lainnya. Diskusi diharapkan dapat membahas perkembangan kependudukan untuk mencari terobosan dan inovasi kebijakan dari para pemangku kepentingan agar sumber daya manusia Indonesia dapat berkontribusi secara optimal dalam perekonomian. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, Indonesia perlu menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk di masa mendatang. “Pemerintah perlu strategi khusus dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk, mengingat tren penurunan penduduk dan aging population di masa mendatang dapat memengaruhi keseimbangan fiskal negara,” ujarnya.

Saat ini, kondisi kependudukan antar provinsi di Indonesia sangat bervariasi. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per wanita usia subur (15-49 tahun) di sebagian provinsi, meliputi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Sumatera Utara, masih menyentuh angka cukup tinggi, yakni di atas 2,5. Sementara, di beberapa provinsi lainnya seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta, TFR telah mencapai angka yang cukup rendah, yaitu di bawah 2. Pada 2015, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik mencatat angka 2,28. Pada 2017, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memproyeksikan skenario medium penurunan TFR, yakni hingga hanya 2 anak atau kurang pada 2035. Pada saat yang sama, jumlah penduduk akan menembus 300 juta orang dan Indonesia masih berpredikat negara dengan jumlah penduduk terbesar urutan keempat di dunia. TFR, jika terus menurun, akan mencapai angka yang cukup rendah sehingga jumlah penduduk menurun di masa aging population, yakni periode 2055-2065.

“Terkait menurunnya TFR tersebut, perlu ada pendekatan yang baru dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya jumlah dan kualitas anak yang tepat,”ungkap Menteri Bambang. Selain TFR, tingkat kesehatan masyarakat juga menjadi hal penting dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk karena sangat berpengaruh terhadap angka kematian, terutama Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rates/IMR) dan secara jangka panjang akan meningkatkan Angka Harapan Hidup. PBB mengambil asumsi penurunan IMR terjadi dengan kisaran penurunan sebesar dua persen setiap tahunnya, atau lebih cepat dari tren yang selama ini terjadi. Hal ini menjadikan posisi Indonesia relatif lebih dekat dengan Filipina dalam insiden kematian bayi untuk setiap 1000 kelahiran hidup yaitu sekitar 14 pada 2030.

Mengantisipasi Peluang Bonus Demografi
Penurunan TFR yang terjadi setelah pengenalan program Keluarga Berencana pada 1970-an membuat Indonesia saat ini berada pada tahap terbukanya jendela kesempatan (windows of opportunity), yakni kondisi di mana rasio ketergantungan penduduk Indonesia terus berkurang dan menuju pada titik terendah yang menurut perhitungan akan terjadi pada 2020-2030 (UNFPA, 2015). Sebagai ilustrasi, pada 2015, SUPAS merilis angka ketergantungan penduduk Indonesia sebesar 49,2 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban sebanyak sekitar 49 penduduk usia nonproduktif. Pada 2020-2030 mendatang, kondisi tersebut akan memunculkan bonus demografi, yaitu peluang yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif (usia kurang dari 15 tahun dan di atas 65 tahun).
Dengan persiapan yang baik, bonus demografi bisa dimanfaatkan agar berdampak luas secara jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya, jika tanpa strategi yang matang, bonus demografi dapat berdampak negatif bagi Indonesia. Agar dapat memetik manfaat bonus demografi pada 2020-2030, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah, di antaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia usia produktif sehingga memiliki keterampilan kerja yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja. Selain itu, perluasan lapangan kerja, salah satunya dengan meningkatkan investasi, juga penting untuk menyerap tenaga kerja terampil tersebut. Idealnya, bonus demografi dapat meningkatkan pendapatan penduduk yang memicu pada peningkatan konsumsi maupun pertumbuhan investasi atau tabungan.

Lebih jauh, jika dimanfaatkan dengan baik, bonus demografi dapat mengurangi tingkat ketergantungan, mendorong produktivitas, dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Saat TFR menurun, pertumbuhan pendapatan per kapita untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia anak-anak dapat dialihkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia. Oleh karena itu, penduduk usia produktif harus mampu menjadi mesin pertumbuhan, dan bukan menjadi beban ekonomi. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan agar penduduk produktif mempunyai kompetensi dan keahlian. Kemudian, soft skills juga harus ditingkatkan agar tenaga kerja memiliki sikap yang positif, optimistis, kreatif, dan bersedia maju. Kebijakan sumber daya manusia, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, infrastruktur dan sumber daya alam serta politik hukum dan keamanan juga harus diarahkan dengan tepat. “Pemerintah ingin menekankan improvisasi kebijakan yang terpadu antar kementerian/lembaga dan pihak terkait lainnya dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk, mengantisipasi perubahan struktur penduduk, dan optimalisasi bonus demografi,” tutup Menteri Bambang.

*Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo


 

Sumber: Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo


Juli 2017
Min
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31