Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Diberitahukan bahwa saat ini Call Center Kemenpora (1500 928) sudah aktif kembali.

Pengumuman

Jumat, 12 Mei 2017

[NARASI TUNGGAL] - Gerakan Ayo Olahraga

Gerakan #AyoOlahraga Menuju Prestasi Olahraga

Jakarta – Setelah beberapa waktu lalu melantik duta resmi #AyoOlahraga yang terdiri dari para public figure¬, Sabtu besok (13/5/2017), salah satu program unggulan dalam Gerakan #AyoOlahraga, yakni Gowes Pesona Nusantara secara resmi akan digulirkan.

Etape pertama Gowes Pesona Nusantara akan dimulai pada titik 0 (nol) Kilometer di Kota Sabang, dan akan secara serentak bergulir di kota-kota yang menjadi titik terdepan Indonesia, yakni, Banda Aceh, Aceh Besar, Atambua, Tarakan dan Merauke.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, dijadwalkan secara resmi memimpin kegiatan gowes yang diikuti oleh 15 pesepeda utama, pesepeda dari komunitas-komunitas olahraga dan masyarakat umum di Kota Sabang, Aceh.

Dalam sambutannya, Imam mengatakan Gowes Pesona Nusantara menjadi cara sederhana namun efektif yang dapat menimbulkan minat masyarakat untuk berolahraga.

“Selain ingin menjadikan masyarakat memiliki gaya hidup sehat melalui olahraga, Gerakan #AyoOlahraga juga ingin membuat masyarakat mencintai dan menjadikan olahraga sebagai kegiatan yang menyenangkan. Siapa pun bisa melakukannya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa,”kata Imam.

15 pesepeda utama akan menyusuri rute sepanjang 5000 km, menyusuri kota-kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara secara keseluruhan Gowes Pesona Nusantara akan bergulir di 90 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Seluruh kegiatan gowes ini akan berakhir di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah saat peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS), 9 September 2017 mendatang.

“Rute Gowes yang terdiri dari 90 etape dibuat melewati destinasi-destinasi wisata, seni dan budaya unggulan di setiap kota serta menjadi pesona yang hanya bisa dinikmati jika menyusuri tempat-tempat wisata itu dengan bergowes," jelas Imam lagi

Menpora juga menegaskan bahwa Program Gowes Pesona Nusantara merupakan wujud dukungan Kemenpora untuk implementasi Inpres No. 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), selain itu Gowes juga menjadi penting sebagai sarana sosialisasi Perhelatan Asian Games 2018 ke seluruh pelosok nusantara.

Gala Desa dan Liga Pelajar

2 program lainnya yang masuk dalam Gerakan #AyoOlahraga yang diluncurkan oleh Kemenpora adalah Gala Desa dan Liga Pelajar. Gala Desa merupakan kompetisi olahraga yang akan dilakukan di 816 Desa, 136 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi seluruh Indonesia. Kompetisi ini akan diikuti oleh masyarakat antar desa dan mempertandingkan enam cabang olahraga, yaitu; sepak bola, sepak takraw, bola voli, tenis meja, bulu tangkis, dan atletik. Gala Desa akan mulai bergulir pada hari Minggu (14/5/2017) dan direncanakan Menpora Imam Nahrawi akan menghadiri langsung pembukaan Gala Desa di Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Sementara itu program Liga Pelajar akan diikuti oleh 372 kabupaten/kota dari Usia 10 (U-10), U-12, U-14, U-16, dan U-21 untuk mahasiswa. Tahapan final dari Gala Desa dan Liga Pelajar ini juga akan berpuncak di Magelang, Jawa Tengah pada perayaan Haornas 2017.

Gerakan #AyoOlahraga Menuju Prestasi Olahraga

Olahraga memang seharusnya menjadi bagian penting bagi setiap individu yang hidup di Indonesia dan bukan hanya untuk atlet di tingkat elit saja. Dari pejabat pemerintahan, anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar, hingga ibu rumah tangga maupun pekerja kantoran, semua berhak untuk memiliki akses untuk bergerak dan berolahraga.

Gowes Pesona Nusantara rencananya akan dilaksanakan dengan rute terpanjang dan memungkinkan untuk memecahan rekor dunia. Sementara kegiatan Gala Desa merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menumbuhkan tingkat kebugaran dan kesehatan masyarakat, disaat yang sama Liga Pelajar digulirkan untuk menjaring bibit bibit potensial sejak usia dini.

Gerakan #AyoOlahraga ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, karena berkaitan dengan bidang kerja lembaga dan kementerian-kementerian lain, diantaranya Kementerian Kesehatan yang mengkampanyekan hidup sehat dengan olahraga murah, Kementerian Pariwisata dengan promosi wisata di setiap daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan promosi budaya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan kampanye hemat energi dan ramah lingkungan melalui bersepeda serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam kampanyenya untuk membangun desa.

Pada 2018 nanti masyarakat Indonesia akan menyambut tamu dari berbagai belahan Asia yang akan berkompetisi pada ajang Asian Games 2018. Akan tetapi, ajang ini jangan sampai hanya berakhir hingga ketika para kontingen pulang ke negaranya masing-masing. Asian Games 2018 juga harus mewariskan semangat berolahraga kepada masyarakat, dan mengubah paradigma bahwa hak untuk berolahraga hanya sekadar untuk para atlet di tingkat elit.

Karena dengan masyarakat yang turun ke lapangan-lapangan-lah maka Indonesia bisa menggaungkan nama di dunia internasional dan membangun kejayaan di bidang olahraga. Tak ada cara yang lainnya. Ayo Olahraga!

Sumber: Biro Humas dan Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo


 


Jumat, 12 Mei 2017

[NARASI TUNGGAL] - Pengelolaan Danau Berkelanjutan

AKSI KOLEKTIF UNTUK TUJUAN BERSAMA: PENGELOLAAN 15 DANAU PRIORITAS NASIONAL

Jakarta  – Indonesia adalah negara dengan kekayaan dan keindahan alam luar biasa, salah satunya adalah danau yang tersebar di berbagai pulau. Selain sebagai sumber air minum dan sumber air untuk keperluan sehari-hari, danau juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku industri, sarana transportasi air, energi, irigasi, pariwisata, serta sumber protein dari usaha perikanan. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan danau, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) menggelar Lokakarya Nasional “Pengelolaan Danau Berkelanjutan: Sinergi Program dan Peran para Pemangku Kepentingan” di Jakarta, 9-10 Mei 2017. Lokakarya tersebut mendiskusikan beberapa isu strategis yang sangat penting untuk diselesaikan, antara lain pencemaran air akibat aktivitas di dalam dan sekitar kawasan ekosistem danau, tata ruang penggunaan wilayah kawasan danau yang holistik, peraturan dan manajemen yang terintegrasi dan sinergi dalam pengelolaan danau berkelanjutan, serta pemanfaatan kawasan danau untuk aktivitas pariwisata yang berkelanjutan.

Pada lokakarya hari pertama yang diselenggarakan di Gedung Utama Kementerian PPN/Bappenas, hadir sebagai pembicara, para akademisi, peneliti, termasuk dosen Universitas Helsinki Pasi Lehmusluoto, serta perwakilan kementerian/lembaga. Berbagai isu penting terkait danau, antara lain pengelolaan danau dalam perspektif limnologi, pengelolaan infrastruktur sumber daya air danau secara berkelanjutan, dan pemanfaatan danau yang berwawasan lingkungan menjadi pembahasan utama. Sedangkan pada hari kedua di Hotel Aryaduta, para pemimpin daerah, yakni Bupati Toba Samosir, Bupati Agam, Bupati Gorontalo, dan Bupati Semarang, duduk bersama untuk menelaah kondisi dan permasalahan pengelolaan empat danau, yaitu Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Limboto, dan Danau Rawa Pening. Setelah itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya duduk dalam satu sesi bersama-sama membahas solusi kebijakan meliputi sisi perencanaan, kelembagaan, hingga regulasi pengelolaan danau.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, ketahanan air, termasuk eksistensi danau, adalah salah satu prioritas. Ada lima belas danau yang menjadi prioritas, yakni Danau Rawapening di Jawa Tengah, Rawa Danau di Banten, Danau Batur di Bali, Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Kerinci di Jambi, Danau Maninjau, Danau Singkarak di Sumatera Barat, Danau Poso di Sulawesi Tengah, Danau Cascade Mahakam-Semayang, Danau Melintang dan Danau Tondano di Sulawesi Utara, Danau Tempe dan Danau Matano di Sulawesi Selatan, Danau Limboto di Gorontalo, Danau Sentarum di Kalimantan Barat, Danau Jempang di Kalimantan Timur, dan Danau Sentani di Papua. Secara total, Indonesia memiliki 840 danau dengan tipologi yang sangat bervariasi. Sebagian besar danau di Indonesia merupakan danau alami. Luas seluruh danau mencapai 7.103 kilometer persegi. Danau-danau tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali, Sulawesi, serta Papua, dengan rincian sebagai berikut:
1)    Sumatera sebanyak 170 danau dengan jumlah luas maksimum 3.700 kilometer persegi
2)    Kalimantan sebanyak 139 danau dengan luas maksimum 1.142 kilometer persegi
3)    Jawa dan Bali sebanyak 31 danau luas total 62 kilometer persegi
4)    Sulawesi sebanyak 30 danau dengan luas 1.599 kilometer persegi
5)    Papua sebanyak 127 danau dengan luas lebih dari 600 kilometer persegi

Pemanfaatan ekosistem danau di Indonesia semakin meningkat, sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang saat ini telah mencapai 250 juta orang. Namun, pemanfaatan danau dan kawasan di sekitarnya yang kurang terkendali menyebabkan kondisi ekosistem danau mengalami degradasi yang semakin berat. Pemerintah perlu melakukan upaya terobosan agar dapat mengatasi permasalahan lingkungan di kawasan ekosistem danau sehingga pemanfaatan ekosistem danau selaras dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi pijakan dasar pembangunan nasional.  “Untuk itu, diperlukan pengelolaan danau terpadu yang berbasis pada pendekatan holistik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, tata ruang, dan lingkungan. Pengelolaan danau berkelanjutan tidak hanya dikerjakan oleh satu lembaga/institusi secara eksklusif, namun membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, baik swasta maupun masyarakat,” tegas Menteri Bambang.

Oleh karena itu, meski para pemangku kepentingan umumnya memiliki tujuan yang berbeda, namun dalam upaya optimalisasi potensi danau, aksi kolektif (collective goals) untuk tujuan bersama (common goals) pengelolaan danau berkelanjutan harus menjadi prioritas. Kunci keberhasilan aksi kolektif tersebut adalah koordinasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, terutama di antara para pemangku kepentingan kunci yang menjadi penentu dan motor penggerak seluruh proses. Hingga kini, baik secara regulasi maupun kelembagaan, belum ada institusi yang bisa disebut sebagai leading sector dalam pengelolaan danau. Danau dikelola terbatas secara parsial sebagai bagian dari tugas masing-masing institusi negara, baik di level pusat maupun daerah sesuai regulasi sektoral.

Sebelumnya, pemerintah berupaya menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Danau sebagai turunan dari Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Namun, seiring dengan dibatalkannya undang-undang tersebut melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, maka proses penyusunan peraturan danau tersebut otomatis ikut terhenti karena payung hukum yang digunakan tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, Lokakarya Nasional “Pengelolaan Danau Berkelanjutan: Sinergi Program dan Peran para Pemangku Kepentingan” turut membahas perlunya kerangka regulasi danau sebagai bagian upaya pengelolaan danau berkelanjutan. Hasil lokakarya akan menjadi dasar atau pijakan dalam penyusunan kebijakan dan peraturan, serta untuk membangun sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. “Dengan demikian, adanya kebijakan dan peraturan yang jelas membuat pemerintah dapat merancang perencanaan dan kelembagaan yang mapan dalam pengelolaan danau di Indonesia pada masa mendatang,” tutur Menteri Bambang.

Sumber: Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo
 


Jumat, 12 Mei 2017

[NARASI TUNGGAL] - IORA blue economy

Buka Koneksi dengan Negara IORA, RI Selenggarakan BEC II

Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Bidang Kemaritiman menggelar the 2nd IORA Blue Economy Ministerial Conference (BEC II) di Jakarta pada 8-10 Mei tahun 2017. Pertemuan tingkat menteri negara-negara anggota IORA dan Mitra Dialog IORA ini merupakan tindak lanjut dari IORA Summit yang dilaksanakan di Jakarta pada awal Maret lalu. Dan ini merupakan pertemuan tingkat menteri IORA ke-2 yang secara khusus membahas tentang ekonomi biru (Blue Economy).

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengatakan bahwa konferensi IORA kali ini difokuskan untuk membahas tentang implementasi konsep ekonomi biru. “Kita tidak ingin pertemuan ini hanya berakhir pada exchanging views on blue economy tapi sudah pada tahap apa yang bisa kita kerjakan bersama dengan menggunakan konsep ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, Havas mengatakan, pertemuan akan dilakukan dalam tiga sesi, yakni working session, senior official meeting dan ministerial meeting. Gambaran umum mengenai isu-isu yang didiskusikan di dalam BEC II ini, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Kemaritiman ini mengatakan ada lima isu. “Kita akan membicarakan tentang isu perikanan dan budidaya perikanan, kerjasama antar pelabuhan, kerjasama kepabeanan, pariwisata kelautan dan sampah plastik laut,” beber mantan Dubes RI untuk Belgia ini.

Lebih detil, dia mengatakan bahwa pertemuan hari pertama akan dibuka dengan sesi kelompok kerja (working session) dengan narasumber yang merupakan  pakar dari bidang. “Kita undang expert dari Prakarsa Segitiga Karang tentang Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan (CTI-CFF), BRI, Bank Exim  Indonesia, Pelindo, penasehat kepala badan otorita Batam, serta peneliti isu-isu  kelautan dan atmosfer. “Pada sesi itu kita akan mendiskusikan tentang peluang  kerjasama penguatan kapasitas pada bidang perikanan dan budidaya perikanan,  penanganan illegal fishing, kerjasama perlindungan terumbu karang di kawasan Samudera Hindia, dan penguatan kapasitas dalam penanganan counter terrorism serta beberapa lainnya,” imbuh Havas.

Selain itu, tambahnya, dalam working session dibahas pula mengenai potensi kerjasama antar pelabuhan di negara-negara anggota IORA. “Saya lakukan observasi dari sisi ekonomi, ternyata di negara-negara kawasan Samudera Hindia tidak ada komunikasi antar pelabuhan, yang ada hanya lewat Port of Rotterdam di Belanda karena prioritas kita adalah melayani pasar tradisional di Eropa, sementara kita melupakan pasar yang cukup besar di Afrika, misalnya,” keluh Havas.

Lalu hal praktis lain yang akan dilakukan adalah kerjasama antar bea cukai di negara-negara Samudera Hindia. “Lewat World Custom Organization, kita bisa tahu informasi mengenai kelebihan dan kekurangan kompetitor kita sehingga komoditas yang akan kita ekspor bisa bersaing,” tambahnya.

Harapan terbesar Indonesia dalam pelaksanaan BEC II ini, menurut Havas, adalah untuk memperkuat pengaruh diplomasi Indonesia di negara-negara kawasan Samudera Hindia. “Samudera Hindia membentang dari Afrika, Asia hingga Eropa, potensi pekonominya besar, namun belum ada organisasi yang mampu mengelola potensi ini dengan cukup baik,” ujarnya.

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh organisasi IORA adalah adanya ketimpangan ekonomi negara negara yang berada di samudera Hindia. “Masih ada negara seperti Somalia dan Yaman yang pertumbuhan ekonomi rendah dan masih ada konflik,” tambahnya. Dengan kondisi itu, Havas berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik akan sulit diperoleh. “Dengan pengaruhnya, Indonesia bisa berperan lebih besar untuk membantu mewujudkan kestabilan politik dan keamanan melalui berbagai bentuk kerjasama,” pungkasnya.

Forum BEC II dijadwalkan akan dibuka pada hari Rabu (10/5) oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan didampingi oleh Menko Maritim Luhut Pandjaitan dan dihadiri oleh Sekjen IORA K.V. Bhagirath. Selain itu, pejabat yang juga hadir dalam BEC II antara lain Dirjen Asia, Pasifik dan Afrika (Aspasaf) Kementerian Luar Negeri, Dubes Rachmat Budiman, serta menteri-menteri dari negara-negara anggota IORA dan mitra wicara IORA di Jakarta.

IORA merupakan organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara di kawasan Samudera Hindia dan didirikan pada tahun 1997. Ada 21 negara anggota IORA, yakni Australia, Comorros, Indonesia, Somalia, Kenya, Malaysia, Mozambique, Singapura, Srilanka, Thailand, Yaman, Bangladesh, India, Seychelles, Iran, Madagascar, Mauritius, Oman, Afrika Selatan, Tanzania, dan Uni Emirat Arab. Sedangkan Mitra Wicara IORA antara lain China, Perancis, Jepang, Amerika Serikat, Mesir dan Jerman. **Biro Informasi dan Hukum Kemenko Kemaritiman dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

Sumber: Biro Informasi dan Hukum Kemenko Kemaritiman dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo
 


Mei 2017
Min
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31