Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Diberitahukan bahwa saat ini Call Center Kemenpora (1500 928) sudah aktif kembali.

Pengumuman

Kamis, 27 April 2017

[NARASI TUNGGAL] - BBM Satu Harga

BBM Satu Harga: Wujud Nyata Pemerataan Energi di Indonesia

Demi mewujudkan keadilan energi di seluruh wilayah Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mencanangkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh mahalnya harga BBM di beberapa daerah terutama di Indonesia Bagian Timur. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi fokus Pemerintah dalam mengimplementasikan program BBM Satu Harga.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional. Permen ini mengamanatkan agar Badan Usaha penyalur BBM mendirikan penyalur di Lokasi Tertentu yaitu lokasi-lokasi yang belum terdapat Penyalur Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, sehingga masyarakat dapat membeli BBM dengan harga jual eceran yang ditetapkan Pemerintah. Target Kebijakan BBM satu harga yaitu pembangunan sekitar 150 lembaga penyalur hingga tahun 2019.

Untuk tahun 2017 ditargetkan terdapat 54 lembaga penyalur yang selesai dibangun. Dari target tersebut, saat ini telah beroperasi 10 penyalur yaitu di Provinsi Sumatera Utara (Kab.Nias Selatan), Sumatera Barat (Kab.Kepulauan Mentawai), Jawa Tengah (Kab.Jepara), Jawa Timur (Kab.Sumenep), Nusa Tenggara Barat (Kab.Sumbawa), Nusa Tenggara Timur (Kab.Sumba Timur), Sulawesi Tenggara (Kab.Wakatobi), Kalimantan Timur (Kab.Mahakam Hulu), Papua Barat (Kab.Sorong Selatan) dan Maluku Utara (Kab.Pulau Morotai).

Dengan kebijakan ini, maka BBM satu harga di provinsi Papua dan Papua Barat sekarang sudah siap diwujudkan dengan harga jual premium 6.450 rupiah per liter dan solar 5.150 rupiah per liter. Harga tersebut tidak hanya di SPBU, tapi juga di titik serah terima yang lebih rendah seperti di tingkat penyalur atau Agen Premium & Minyak Solar (APMS).

Untuk mendorong implementasinya, Kementerian ESDM juga menerbitkan regulasi turunan yaitu Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Migas terkait lokasi untuk pendistribusian jenis BBM tertentu dan BBM khusus penugasan secara bertahap dari tahun 2017 hingga 2019. SK Dirjen Migas dengan Nomor 09.K/10/DJM.O/2017 tersebut mengatur 148 lokasi yang penugasannya diberikan kepada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk.

Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, IGN Wiratmaja Pudja menyampaikan bahwa penerapan secara bertahap program BBM Satu Harga ini terkait adanya tantangan dalam pendistribusian, wilayah yang jauh dan konsumsi yang sedikit. "Pulau yang kecil-kecil dan sangat jauh dari jangkauan adalah kendala yang cukup rumit sehingga membutuhkan waktu untuk membangun. Seperti di daerah Papua, Kalimantan Utara, Aceh, NTT, Maluku serta Kepualau Riau, misalnya di Anambas. Tapi kami tetap komit. Saat ini telah direncanakan untuk dibangun lembaga penyalur di Jemaja/ Pulau Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Anambas, Propinsi Kepulauan Riau. Progresnya saat ini sedang dilakukan survei moda angkutan dan telah ada calon investornya," ujarnya.

Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk menyukseskan program BBM Satu Harga. Sesuai arahan Presiden, Kebijakan BBM satu harga bisa membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan. Karena jelas biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik akan lebih murah, sehingga harga juga akan bisa diturunkan. Dengan demikian, diperlukan kerja sama yang solid dari seluruh pihak yang terlibat.
 

Sumber: Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo


Kamis, 27 April 2017

[NARASI TUNGGAL] - Realisasi Investasi TW I 2017

Realisasi Investasi Triwulan I 2017 Tumbuh 13,2%

Jakarta,  26  April 2017 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) triwulan pertama (periode Januari-Maret) tahun 2017 mencapai angka Rp 165,8 triliun, meningkat 13,2% dari periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp 146,5 triliun. Realisasi investasi tersebut menyerap 194 ribu tenaga kerja.

Kepala BKPM Thomas Lembong menyampaikan bahwa capaian realisasi investasi triwulan pertama tersebut memberikan harapan untuk dapat mencapai target realisasi investasi tahun 2017 yang ditetapkan sebesar Rp 678,8 triliun. “Melihat data realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri  (PMDN) TW I tahun 2017 ini, menggambarkan bahwa minat investasi di Indonesia tetap tinggi dan kami semakin optimis bahwa target tahun 2017 yang sebesar Rp 678,8 triliun akan dapat tercapai,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, Rabu (26/04).

Thomas Lembong menambahkan tugas BKPM selanjutnya adalah mengawal agar proyek investasi yang sudah melakukan realisasi dapat selesai tepat waktu hingga memasuki tahap produksi/operasi komersial.  ”Pengawalan realisasi proyek-proyek penanaman modal terus diintensifkan, melalui fasilitasi dan pemantauan penanaman modal dalam rangka mencari solusi atau permasalahan yang dihadapi investor, termasuk diantaranya perizinan di pusat dan daerah, dan pengadaan lahan. Untuk hal ini BKPM akan meningkatkan Standardisasi, Integrasi dan Koordinasi atau disingkat SIK dengan Kementerian/Lembaga terkait maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, diharapkan realisasi proyek investasi di seluruh wilayah dapat diselesaikan tepat waktu,” tambah Thomas Lembong.

Selama Triwulan I 2017, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 68,8 Triliun, naik 36,4% dari Rp 50,4 triliun pada periode yang sama tahun 2016, dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 97,0 triliun, naik 0,94% dari Rp 96,1 triliun pada periode yang sama tahun 2016.

Terkait penyerapan tenaga kerja, Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - BKPM, Azhar Lubis menjelaskan, realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada triwulan I 2017 mencapai 194.134 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 67.807 orang dan dari proyek PMA sebanyak 126.327 orang. “Capaian realisasi investasi ini merupakan tambahan tenaga kerja yang dapat diserap oleh kegiatan investasi yang terealisasi pada Periode Triwulan I 2017 ini. Angka capaian tambahan tenaga kerja ini positif bagi upaya pemerintah untuk mendorong terjadinya penciptaan lapangan kerja,” papar Azhar Lubis.

Investasi di Luar Jawa Terus Meningkat
Kepala BKPM Thomas Lembong, juga menjelaskan tentang peningkatan sebaran investasi di luar Jawa. Dia mengemukakan bahwa, sebaran investasi di luar Jawa semakin meningkat menjadi Rp 75,3 triliun atau setara dengan 45,4% dari total investasi (dibanding Triwulan I 2016 yang hanya sebesar 44,9%). Realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 90,5 triliun (54,6%).

BKPM juga mencatat, realisasi investasi (PMDN+PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (Rp 29,3 Triliun, 17,7%); DKI Jakarta (Rp 24,2 Triliun, 14,6%); Jawa Timur (Rp 12,6 Triliun, 7,6%); Banten (Rp 12,4 Triliun, 7,4%) dan Jawa Tengah (Rp 11,9 Triliun, 7,2%).

Sedangkan, realisasi investasi (PMDN+PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Pertambangan (Rp 23,6 Triliun, 14,2%); Industri Makanan (Rp 18,5 Triliun, 11,1%), Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 18,4 Triliun, 11,1%); Listrik, Gas dan Air (Rp 16,7 Triliun, 10,1%); dan Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik (Rp 15,2 Triliun, 9,2%).

Lima besar negara asal PMA adalah: Singapura (US$ 2,1 miliar, 28,2%); Jepang (US$ 1,4 miliar, 19,2%); R.R. Tiongkok (US$ 0,6 miliar, 8,2%); Amerika Serikat (US$ 0,6 miliar, 8,2%) dan Korea Selatan (US$ 0,4 miliar, 5,8%).
Perkembangan Realisasi Investasi 2013 – Maret 2017: Per Triwulan
 

lebih lanjut dapat menghubungi:
M. M. Azhar Lubis / Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  / HP: 08159525035 / 021-5252008 ext.7001 / azhar@bkpm.go.id



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

 


Kamis, 27 April 2017

[NARASI TUNGGAL] - Musrenbangnas 2017

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017 UNTUK RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2018

JAKARTA (26/4) – Kementerian PPN/Bappenas menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta. Musrenbangnas 2017 dihelat dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang mengangkat tema Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan. Acara dibuka Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian, para gubernur, dan para bupati/wali kota. Musrenbangnas 2017 dilaksanakan dari 26 April hingga 9 Mei 2017 dan berperan sebagai forum koordinasi antar kementerian/lembaga (k/l) dan antara pusat dan daerah untuk mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan dengan keluaran RKP 2018. “Musrenbangnas dilaksanakan dari 26 April hingga 9 Mei 2017. “Tema pembangunan 2018 menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada, baik antara individu maupun antara wilayah,” ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Rencana Kerja Pemerintah 2018 menekankan pada sepuluh prioritas nasional, yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman, pembangunan wilayah, serta politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Sepuluh prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga puluh program prioritas, yakni:

10 prioritas nasional tersebut direalisasikan menjadi 30 program prioritas, yakni:
1.    Pendidikan Vokasi
2.    Peningkatan Kualitas Guru
3.    Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
4.    Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5.    Preventif dan Promotif (gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
6.    Penyediaan Perumahan Layak
7.    Air Bersih dan Sanitasi
8.    Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata
9.    Pengembangan 3 KI
10.    Pengembangan 5 KEK
11.    Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
12.    Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
13.    EBT dan Konservasi Energi
14.    Pemenuhan Kebutuhan Energi
15.    Peningkatan Produksi Pangan
16.    Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)
17.    Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
18.    Pemenuhan Kebutuhan Dasar
19.    Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi
20.    Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi
21.    Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
22.    Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
23.    Pembangunan Perdesaan
24.    Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
25.    Reforma Agraria
26.    Percepatan Pembangunan Papua
27.    Penguatan Pertahanan
28.    Stabilitas Politik dan Keamanan
29.    Kepastian Hukum
30.    Reformasi Birokrasi

Selain itu, pada 2018, terdapat prioritas khusus yaitu Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018. Untuk mendukung pencapaian sepuluh prioritas nasional tersebut, dilakukan pengarusutamaan (mainstreaming) revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim, serta pemerataan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam Musrenbangnas 2017, Kementerian PPN/Bappenas memberikan Anugerah Pangripta Nusantara 2017 untuk mengapresiasi kinerja pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berprestasi dalam merencanakan pembangunan. Penghargaan tersebut terdiri atas tiga kategori, yakni Kategori dengan Perencanaan Terbaik, Kategori Inovasi Terbaik, dan Kategori Peningkatan Tertinggi Kualitas Perencanaan. “Semoga prestasi ini dapat memotivasi semua pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah masing-masing,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Pada 2018 mendatang, Kementerian PPN/Bappenas merencanakan untuk mengganti penamaan Anugerah Pangripta Nusantara menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Terbaik, tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan perencanaannya dengan baik.

Berikut daftar para pemenang Anugerah Pangripta Nusantara 2017:

Pemenang Anugerah Pangripta Nusantara 2017 Kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik
Terbaik I    : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Terbaik II    : Provinsi DKI Jakarta
Terbaik III    : Provinsi Sumatera Selatan

Pemenang Anugerah Pangripta Nusantara 2017 Kategori Kabupaten dengan Perencanaan Terbaik
Terbaik I    : Kabupaten Tabanan
Terbaik II    : Kabupaten Ende
Terbaik III    : Kabupaten Sigi

Pemenang Anugerah Pangripta Nusantara 2017 Kategori Kota dengan Perencanaan Terbaik
Terbaik I    : Kota Batu
Terbaik II    : Kota Pekalongan
Terbaik III    : Kota Tanjung Pinang
Pemenang Anugerah Pangripta Nusantara 2017 Kategori Provinsi dengan Inovasi Terbaik dalam Perencanaan
DKI Jakarta

Pemenang Anugerah Pangripta Nusantara 2017 Kategori Kabupaten/Kota dengan Inovasi Terbaik dalam Perencanaan
Kabupaten Muara Enim

Pemenang Anugerah Pangripta Nusantara 2017 Kategori Provinsi dengan Peningkatan Tertinggi Kualitas Perencanaan
Provinsi Sulawesi Tengah

*Tenaga Humas Pemerintah Kementerian PPN/Bappenas dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo
 

Sumber: Tenaga Humas Pemerintah Kementerian PPN/Bappenas dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo


Jumat, 21 April 2017

[NARASI TUNGGAL] - Vokasi Industri

Targetkan Satu Juta Tenaga Kerja, Kemenperin Lanjutkan Link and Match

Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan SDM Industri dengan memfokuskan pada penyiapan satu juta tenaga kerja industri tersertifikasi hingga tahun 2019. Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ditugaskan meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha, untuk memberikan akses yang lebih luas  bagi siswa SMK untuk melakukan praktek kerja lapangan dan magang industri bagi guru.

Sebagai implementasi, Kemenperin melaksanakan program Pembinaan & Pengembangan SMK yang Link and Match dengan Industri, Pelatihan Tenaga Kerja Industri dengan Sistem Three-In-One, Pendidikan Vokasi yang Dibina Kemenperin, dan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Industri.

“Kita harus menerapkan langkah-langkah terobosan yang bukan business as usual agar SMK dapat menghasilkan calon-calon tenaga kerja industri yang kompeten dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri,” jelas Menperin Airlangga Hartarto pada Peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri (link and match SMK dengan industri) Wilayah Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Jumat (21/4).

Setelah meluncurkan kerja sama dengan 50 perusahaan industri dan 234 SMK di Provinsi Jawa Timur pada Februari lalu, Kemenperin secara bertahap akan melibatkan lebih banyak SMK, dan tentunya juga lebih banyak perusahaan industri.  Hari ini akan ditandatangani perjanjian antara 117 perusahaan industri dengan 389 SMK di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Selanjutnya direncanakan  wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara.

Pemetaan daerah ditujukan untuk memenuhi target sertifikasi yang meningkat setiap tahunnya, yaitu 220.134 orang pada tahun 2017, 370.209 orang pada tahun 2018, dan 450.209 orang pada tahun 2019. Angka tersebut diambil dari target capaian dari tahun 2017 hingga tahun 2019, dengan rincian : (1) Lulusan 1.775 SMK sejumlah 845.000 siswa yang akan dikerjasamakan dengan 355 perusahaan industri; (2) 162.000 orang peserta Diklat 3-in-1 (Pelatihan-Sertifikasi Kompetensi-Penempatan Kerja); (3) 15.552 orang lulusan dari program pendidikan reguler binaan Kemenperin dan (4) Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Industri yang berjumlah hingga 18.000 orang. Sehingga, target jumlah tenaga kerja industri tersertifikasi pada tahun 2017-2019 mencapai 1.040.552 orang.

Program pendidikan vokasi yang link and match dengan industri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan pengangguran usia muda. “Indonesia saat ini dan sampai 10 tahun ke depan masih akan menikmati bonus demografi, dimana mayoritas penduduk kita berada pada usia produktif. Mereka ini harus menjadi aktor-aktor pembangunan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Airlangga.

Sebagai bentuk komitmen perusahaan industri dalam mendukung program pembinaan dan pengembangan SMK yang link and match dengan industri, dalam kesempatan ini  dilakukan juga pemberian bantuan peralatan praktik kepada beberapa SMK dari beberapa perusahaan industri, yaitu PT.  Djarum, PT Astra Honda Motor, PT Astra Daihatsu Motor, PT Evercoss Technology Indonesia, PT Unggul Semesta, PT Yogya Presisi Teknikatama Industri, PT Terryham Proplas Indonesia, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), dan PT Sido Muncul. Selain itu, dalam kesempatan ini Ditjen IKM Kementerian Perindustrian juga akan memberikan bantuan Mesin dan Peralatan IKM Alat Angkut kepada Kelompok IKM Tegal Manufacturing Part.

Konsistensi Program

Mengusung konsep pemerataan yang difokuskan Presiden pada tahun ini, Kemenperin secara kontinyu melaksanakan rangkaian kegiatan. Setelah penandatanganan perjanjian kerja sama antara SMK dengan perusahaan industri pada hari ini, akan dilakukan penyelarasan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri serta penyediaan workshop, laboratorium dan teaching factory untuk praktek kerja industri bagi siswa, dan magang industri bagi guru.

Penyediaan instruktur dan silver expert dari industri, pembangunan infrastruktur kompetensi di SMK, serta pemberian sertifikat dari perusahaan industri kepada siswa SMK juga ditetapkan sebagai langkah berikutnya. Menperin juga mengungkapkan, penerapan pendidikan vokasi di Indonesia akan dikembangkan dengan mengadopsi konsep pendidikan sistem ganda (dual system). “Untuk itu, kami mengembangkan kerja sama dengan negara-negara yang telah menjalankan pendidikan dual system, salah satunya adalah Swiss,” tambah Airlangga.

Sedangkan dalam kesempatan ini akan diadakan pembukaan diklat sistem Three-in-One yang diikuti oleh 290 orang peserta, yang terdiri dari Diklat Operator Mesin Industri Garmen sebanyak 200 orang, yang akan ditempatkan bekerja di PT. Eco Smart Garmen Indonesia di Boyolali dan PT. Globalindo Intimates di Klaten. Selain itu, Diklat operator mesin looming diikuti oleh 40 orang, yang akan ditempatkan bekerja di PT. Dasaplast Nusantara di Jepara. Selanjutnya, Diklat operator Jahit Alas Kaki diikuti 50 orang peserta, yang akan ditempatkan bekerja di PT. Wangta Agung Surabaya.

“Model pelatihan dengan sistem Three-in-One tidak hanya memberikan keterampilan kepada peserta diklat, tetapi juga memberikan jaminan kompetensi melalui sertifikasi kompetensi, dan yang terpenting adalah bahwa seluruh lulusan terserap bekerja di perusahaan  industri,” ujar Dirjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka (IKTA) Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono. **Biro Humas Kemenperin dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

www.kemenperin.go.id / humaskemenperin@gmail.com / Twitter : @Kemenperin_RI
Join Channel Telegram: telegram.me/kemenperin

Sumber: Biro Humas Kemenperin dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo


 


Jumat, 07 April 2017

[NARASI TUNGGAL] - Pencegahan TKI Non Prosedural

TKI Legal Prosedural: Aman, Selamat, Sejahtera

Jakarta - Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pekerjaannya baik itu di dalam maupun luar negeri. Negara memiliki tugas untuk memastikan warga negara mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang terbaik di setiap prosesnya. Hal tersebut sesuai dengan Nawa Cita khususnya butir pertama yaitu menghadirkan kembali negara untuk mengurus segenap bangsa dan memberikan rasa aman untuk seluruh warga negara.

“Bekerja di luar negeri adalah hak warga negara dan pemerintah hadir untuk melindungi hak tersebut.  Tapi jangan pernah berangkat atau pulang dengan jalur ilegal, gunakan selalu jalur resmi,”ujar Menteri Ketenagakerjaan M.Hanif Dhakiri, Jum’at 7 April 2017.

Setidaknya terdapat empat penyebab utama terjadinya TKI nonprosedural. Pertama, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur penempatan dan perlindungan TKI. Kedua, terbatasnya akses informasi pasar kerja dalam dan luar negeri. Ketiga, maraknya praktek percaloan. Penyebab terakhir yaitu praktek migrasi tradisional.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka mencegah TKI nonprosedural tersebut. Salah satunya yaitu melalui Satuan Tugas Pencegahan TKI nonprosedural. Satgas yang terbentuk pada tahun 2014 ini terdiri dari unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Imigrasi, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Kepolisian dan BP3TKI. Tahun lalu, Satgas TKI nonprosedural berhasil menggagalkan keberangkatan TKI nonprosedural sebanyak 1.310 orang. Sedangkan tahun 2015, 1.584 orang calon TKI yang diindaksikan kuat ilegal berhasil dicegah oleh tim Satgas.

Upaya lainnya yakni dengan memperkuat sinergitas kementerian/lembaga terkait di isu tersebut. Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, TNI, Kementerian Luar Neeri, Kementerian Agama, dan BNP2TKI bersama-sama bekerja mencegah terjadinya TKI nonprosedural.

Terdapat enam langkah dalam upaya mewujudkan komitmen tersebut. Langkah pertama adalah memperkuat sinergi seluruh kepentingan melalui penyusunan perjanjian kerjasama yang akan mengatur kewajiban masing-masing pemangku kepentingan. Kedua meningkatkan peran masing-masing institusi untuk sosialisasi tata cara pemberangkatan calon TKI bersama-sama di daerah masing-masing kantong TKI. Ketiga memperketat proses penerbitan paspor dan keberangkatan WNI yang terindikasi akan bekerja keluar negeri secara non prosedural.

Keempat, penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada para pihak yang terlibat dalam proses pemberangkatan TKI nonprosedural ke luar negeri. Kelima, penguatan regulasi dalam rangka memberikan payung hukum bagi upaya pencegahan terjadinya TKI nonprosedural. Keenam kerjasama pengembangan kesisteman dan integrasi dalam rangka mendukung pertukaran data dan informasi.

Perlindungan terhadap TKI juga terus dilakukan salah satunya melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di daerah dalam upaya perbaikan tata kelola Tenaga Kerja Indonesia (TKI). LTSA bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian dalam pelayanan penempatan TKI.

Di tahun 2016 sudah terdapat 11 LTSA yang telah beroperasi. Beberapa di antaranya yaitu: Surabaya, Gianyar, Mataram, Entikong, Sumba Barat Daya, NTT, Kabupaten Kupang, Tanjung Pinang, dan Kendari. Tahun 2017 direncanakan akan kembali dibangun LTSA di 10 lokasi kantong TKI.

Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menjatuhkan sanksi kepada perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang terbukti melanggar aturan. Sebanyak 46 PPTKIS dicabut izin operasionalnya dan 199 PPTKIS dijatuhkan sanksi skorsing. Dari 46 PPTKIS yang izin operasionalnya dicabut, 14 diantaranya karena mengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) tidak sesuai ketentuan (unprocedural), tiga PPTKIS dinyatakan tidak memenuhi syarat perpanjangan, dua PPTKIS terlibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO), 23 tidak melakukan perpanjangan izin, serta empat PPTKIS mengundurkan diri.

Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker Soes Hindarno menjelaskan, pencabutan tersebut bagian dari hasil evaluasi dan pengawasan rutin yang dilakukan Kemnaker. “Baik itu pengawasan administratif, inspeksi lapangan terkait sarana dan prasarana penampungan dan pelatihan, maupun investigasi atas pelanggaran,” katanya.

Desmigratif: Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan TKI Mulai dari Desa

Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah Indonesia juga terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Salah satunya adalah Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang ditujukan bagi masyarakat di desa-desa kantong TKI.

Menurut Menaker, perlindungan TKI harus dilakukan sejak pra, hingga kembali ke daerah asal. TKI harus merasakan pelayanan yang aman, cepat, mudah dan berbiaya murah. Sasaran dari program Desmigratif ini yaitu TKI ke luar negeri maupun, purna TKI, dan keluarga TKI.

Ada 4 kegiatan utama dalam program Desmigratif. Pertama, pusat layanan migrasi. Melalui pusat layanan migrasi, masyarakat atau warga desa yang hendak bekerja ke luar negeri dapat memperoleh informasi dan pelayanan di balai desa setempat. Informasi yang didapatkan antara lain informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenai bekerja ke luar negeri dan lain-lain termasuk pengurusan dokumen awal.

“Melalui pusat layanan migrasi di desa kita percaya bahwa pencegahan TKI nonprosedural bisa di tekan karena selama ini calo-calo banyak beredar di desa dan calo-calo ini atau sponsor juga merekrut warga desa untuk kepentingan kerja di luar negeri,” ujar Menaker.

Kedua, program usaha produktif. Kegiatan ini yang dimaksudkan untuk membantu pasangan dari TKI yang bekerja di luar negeri agar mereka ini memiliki keterampilan dan kemauan untuk membangun usaha-usaha produktif. Dengan menggandeng beberapa pihak, program ini akan disesuaikan dengan potensi daerah setempat.

Ketiga, community parenting. Dengan kegiatan ini anak-anak TKI diasuh bersama-sama oleh masyarakat dalam suatu pusat belajar-mengajar. Terakhir adalah koperasi produktif. Program ini bertujuan sebagai penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dalam bentuk koperasi usaha.

Untuk diketahui, di tahun 2017 akan ada 100 desa yang akan menjadi Desmigratif di 50 Kabupaten/Kota dan khusus di wilayah Nusa Tenggara Timur akan dibentuk 20 Desmigratif dari 10 Kabupaten/Kota Kantong TKI. Beberapa kabupaten tersebut antara lain yang berada di provinsi Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 
 

Sumber: Biro Humas - Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia


Rabu, 05 April 2017

[NARASI TUNGGAL] - Holding BUMN

Holding BUMN Industri Pertambangan Bersinergi menjadi  Perusahaan Kelas Dunia

Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan terbentuknya Holding BUMN Industri Pertambangan seiring dengan finalisasi sejumlah regulasi pendukungnya.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya dan cadangan mineral, serta batubara yang besar, termasuk yang dikelola oleh BUMN Industri Pertambangan. Namun, penguasaan sumber daya dan cadangan oleh perusahaan pelat merah sektor pertambangan masih relatif rendah dibandingkan pemain swasta nasional maupun asing. Pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut. Holding ini juga dipersiapkan menjadi perusahaan kelas dunia.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan sesuai dengan strategi dan arah pembangunan BUMN jangka menengah yang tercantum dalam Roadmap BUMN tahun 2015-2019.

“Salah satu tujuan BUMN sektor pertambangan adalah menjalankan program hilirisasi dan kandungan lokal, serta menjadikan BUMN sebagai salah satu perusahaan kelas dunia. Sinergi BUMN Industri Pertambangan ini juga akan mengerjakan sejumlah proyek bernilai besar. Pembangunan sejumlah proyek ini mengindikasikan pembiayaan yang jumlahnya besar. Holding BUMN Industri Pertambangan adalah solusi atas besarnya pembiayaan tersebut,” ujar Fajar.

Sementara itu Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K. Ro menjelaskan, dari rencana enam holding yang ada, holding sektor pertambangan adalah yang paling siap direalisasikan. “Sejumlah masalah regulasi yang masih ada akan terus digodok dan dan dibahas dalam rapat kementerian. Begitu juga diskusi lebih lanjut tentang payung hukum holdingisasi PP No 72 Tahun 2016,” ujarnya.

Aloysius melanjutkan, proses legalitas Holding BUMN Pertambangan sudah menyelesaikan tahap harmonisasi yang dilakukan oleh  Kementerian Hukum dan HAM.  “Kami terus melakukan komunikasi yang intensif dengan berbagai kalangan dan pemangku kebijakan terkait dengan PP 72 Tahun 2016 sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik,” kata Aloysius.

Terkait dengan sejumlah proyek yang akan digarap sinergi BUMN Industri Pertambangan,  CEO Bukit Asam Arviyan Arifin mengatakan proyek tersebut nantinya akan dijalankan oleh Bukit Asam dan Antam.

“Untuk meningkatkan kapasitas produksi perseroan yang masih 5 persen dari total produksi nasional menjadi 56 persen, dibutuhkan pengembangan PLTU dengan dana yang besar. Bukit Asam akan meningkatkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x125 megawatt (MW) di Tanjung Enim menjadi 5.000 MW hingga 2026, Sumsel 8 hingga 2x600 MW dan Sumsel 9 dan 10 akan  ditingkatkan menjadi 3.000 MW,” kata Arifin.

Finance Director Inalum Ogi Ahmad Kosasih menambahkan, pengembangan secara vertikal ke hulu untuk membangun Smelter Grade Alumina (SGA) akan dilakukan bersama Antam. “Saat ini, Inalum masih mengimpor alumina. Hasil produk SGA itu nantinya akan diserap (offtake) oleh Inalum. Inalum juga bekerja sama dengan Pertamina dan investor lain dalam membangun Calcine Plant untuk peleburan alumina. Sementara itu, di hilir kita bangun aluminium palate dan aluminium alloys yang akan selesai pada Mei 2017. Semua proyek ditargetkan selesai sebelum 2020,” jelas Ogi.

CEO Antam Teddy Badrujaman menyebutkan, pihaknya berencana memproduksi emas murni yang berbahan baku bullion. Antam juga akan membangun SGA dan Chemical Grade Alumina (CGA). Sejauh ini, jelas Teddy, CGA sudah selesai sedangkan SGA rencananya akan dibangun di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Antam juga berencana membangun lagi pabrik ferronickel di Halmahera Timur dengan kapasitas 13.500 ton ferronickel.

Sumber: Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian BUMN


Rabu, 05 April 2017

[NARASI TUNGGAL] - Indonesia Mencegah

Peran Bidang Datun Kejaksaan Dalam Mengawal Proyek Strategis Nasional

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melakukan upaya percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Pesatnya pembangunan di segala sektor, baik secara kuantitatif maupun kualitatif membuka celah terjadinya masalah hukum, sengketa hukum serta perkara hukum antara lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Untuk mereduksi potensi penyimpangan tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada Jaksa Agung RI untuk memberikan pendampingan/ pertimbangan hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. “Bidang Datun Kejaksaan harus dapat mengambil momentum ini mengingat tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Bidang Datun memiliki peranan utama dalam melakukan tindakan preventif terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional,” kata Jaksa Agung H.M. Prasetyo dalam Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2016 di Bogor, Jawa Barat.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Bambang Setyo Wahyudi penyimpangan hukum dapat diminimalisir dengan memanfaatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara maksimal. JPN dapat memberikan pertimbangan hukum dalam bentuk pemberian pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum ( legal audit). “Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia mencegah. Bukan hanya dari sisi korupsi dan pelanggaran hukum lain, tetapi juga dari sisi tumpang tindih regulasi,” kata Jamdatun.

Eksistensi Bidang Datun Kejaksaan telah dirasakan oleh banyak pihak, terutama kementerian/ lembaga negara dan Badan Usaha Milik Negara. Tahun 2017 ini Bidang Datun Kejaksaan melakukan pendampingan ke beberapa proyek strategis nasional seperti Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek oleh PT Adhi Karya senilai Rp23,4 Triliun, pembangunan Pelabuhan Kijing, Sorong, dan CBL oleh Pelindo senilai Rp10,8 Triliun, Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) senilai Rp75,9 Triliun, Tol Trans Sumatera (8 ruas) oleh PT. Hutama Karya senilai Rp81 Triliun dan pembangunan Kilang Minyak Tuban Pertamina senilai Rp108 Triliun. “Pendampingan hukum yang diberikan Kejaksaan merupakan bentuk sumbangsih kami dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” kata Jamdatun. 
 

Sumber: Bidang Datun - Kejaksaan Agung


April 2017
Min
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30