Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Pengumuman

Rabu, 08 Maret 2017

[NARASI TUNGGAL] - Peran Strategis Kemaritiman Indonesia dalam IORA

Peran Strategis RI Di Bidang Kemaritiman Dalam IORA

Jakarta -- IORA adalah sebuah organisasi regional tingkat menteri yang terdiri atas negara-negara pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Pada 2015 – 2017, Indonesia berkesempatan untuk menjadi Ketua IORA. Dalam masa kepemimpinan tersebut, Indonesia mengusung tema "Strengthening Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable Indian Ocean". Berbagai prakarsa diinisiasi Indonesia pada masa keketuaannya, antara lain pembentukan IORA Concord, penyelenggaraan KTT IORA dan juga the 2nd IORA Blue Economy Ministerial Conference (BEMC).

Indonesia harus mengambil peran aktif di IORA karena Indonesia memiliki berbagai kepentingan, diantaranya adalah untuk mencegah Samudera Hindia dijadikan arena perebutan pengaruh negara-negara besar seperti AS, UK, India dan Tiongkok. Perebutan pengaruh tersebut tentunya dilatar belakangi kepentingan ekonomi, politik dan strategi geopolitik. Dalam konteks mencegah dijadikannya arena perebutan kekuasaan tersebut, maka inilah saatnya indonesia menunjukan kepemimpinannya yang berkelanjutan. Indonesia harus terus memimpin sebelum, pada saat, dan setelah menjadi ketua IORA.

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengungkapkan beberapa inisiatif kepemimpinan yang akan dilakukan oleh Indonesia dalam IORA. “Kita akan membangun networking (jejaring) antar lembaga maritime law enforcement (penegak hukum kemaritiman) antar negara-negara IORA,” ujarnya di Jakarta, Jumat (3/2/2017). Dengan adanya jejaring tersebut, lanjut Havas, upaya untuk mengatasi berbagai ancaman keamanan laut di Samudera Hindia akan semakin mudah.

Lebih jauh, di bidang manajemen perikanan, mantan Dubes RI untuk Belgia itu menyebutkan bahwa Indonesia siap memberikan beragam bantuan penguatan kapasitas untuk negara-negara IORA di berbagai bidang kemaritiman. “Kita siap untuk memberikan bantuan pelatihan dalam bidang aquaculture, pemetaan hidrografi, tsunami early warning system, mitigasi perubahan iklim kawasan pesisir, dan konservasi lingkungan laut,” jelasnya.

Dalam konteks Blue Economy, Indonesia juga siap memberikan bantuan dalam berbagai bidang, diantaranya penguatan kapasitas dalam budidaya perairan, pariwisata laut, dan investasi di bidang kemaritiman. Dalam konteks Blue Economy, Indonesia juga akan menunjukan perannya dengan menjadi tuan rumah dari the 2nd Blue Economy Ministerial Conference yang akan diadakan di Jakarta pada 9-10 Mei 2017. Delegasi Indonesia pada acara tersebut akan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang kemaritiman.

Dengan berbagai inisitatif tersebut, dibarengi dengan sumbangan trust fund IORA yang signifikan, Indonesia diharapkan dapat terus menunjukan kepemimpinannya di IORA dan negara-negara anggotanya. “Kita ingin Indonesia menunjukkan peran besar dan membuat IORA tidak hanya sekadar forum gathering saja namun harus ada efek berkelanjutan,” pungkasnya. (**)

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman


 


Rabu, 08 Maret 2017

[NARASI TUNGGAL] - SKPT Membangun Indonesia dari Pinggiran

SKPT : MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN

JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  berupaya optimal menjalankan visi misi Presiden Joko Widodo, yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyadari, kawasan Indonesia yang dilalui empat samudera dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang beraneka ragam dan begitu besar harus dikawal dengan baik, tidak terkecuali di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan.

KKP sejak dua tahun lalu telah memprioritaskan pembangunan pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). "SKPT merupakan pembangunan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan dengan basis spasial serta sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utamanya", jelas Menteri Susi.
Program yang dicanangkan ini menjadi sangat strategis sebagai perwujudan nyata dari Nawa Cita ke-3 yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

SKPT dimaksudkan untuk mengakselerasikan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan pulau mandiri dan terpadu. Dari sisi kelautan dan perikanan, indikator kinerja yang menjadi acuan antara lain: meningkatnya pendapatan rakyat,  produksi perikanan, nilai investasi, nilai kredit yang disalurkan, ragam produk olahan, utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan nilai ekspor.

Adapun hal yang akan didorong untuk terintegrasi dalam setiap pembangunan SKPT, mulai dari pendaratan hasil kelautan dan perikanan, pengolahan dari hasil kelautan dan perikanan, hingga aspek pemasarannya. Untuk mengejar efektifitas dan efisensi, SKPT juga akan dilengkapi sarana dan pransarana yang dibutuhkan untuk para nelayan kembali melaut, seperti ketersediaan bahan bakar dan kebutuhan logistik untuk melaut lainnya. Aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan juga menjadi hal mutlak yang menjadi target prioritas dalam SKPT. Maka dari itu kebutuhan utama dan penunjang seperti listrik, air bersih, akses jalan, dan rumah singgah nelayan menjadi hal penting yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan SKPT.

Tentu pembangunan SKPT ini tidak hanya menjadi ranah KKP, tetapi juga didukung penuh oleh pemerintah daerah dan kementerian/lembaga/BUMN terkait. Dengan demikian, terjadi sinergi antara sektor kelautan dan perikanan dengan sektor-sektor lainnya di lokasi SKPT dimaksud. "Dari sisi pembiayaan dan investasi, juga perlu dukungan dari perbankan nasional dan bank swasta nasional lainnya", lanjut Susi.

Tahun 2017, SKPT dikembangkan di 12 lokasi utama yang tersebar dari Aceh hingga Papua, yaitu Sabang, Mentawai, Natuna, Nunukan, Talaud, Rote Ndao, Sumba Timur, Saumlaki, Morotai, Merauke, Biak Numfor, dan Mimika.

Di bidang SKPT, dicanangkan terdapat 1.010 bantuan kapal penangkap ikan dan alat penangkap ikan yang akan diberikan. Selain itu, ada pula 10 unit integrated cold storage berkapasitas 500 ton; 450 unit alat budi daya dan 2 unit gudang rumput laut; 36 unit dermaga apung; serta banyak bantuan sarana dan prasarana lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan hasil produksi.

Selain itu, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate  Social Responsibility (CSR) dari berbagai BUMN dan Swasta juga diharapkan dapat disalurkan ke lokasi-lokasi tersebut guna menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan
 


Maret 2017
Min
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31