Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Pengumuman

Kamis, 30 Maret 2017

[NARASI TUNGGAL] - Hari Air Dunia

Hari Air Dunia Mengingatkan Kembali Akan Pentingnya Air dan Pengelolaan Air Limbah

Dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya air dan pengelolaan air limbah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar kampanye publik Hari Air Dunia (HAD), Minggu (26/3) pagi di kawasan car free day, Jakarta. Aksi ini diawali dengan sepeda santai dari Kampus Kementerian PUPR di Jalan Pattimura menuju lokasi acara di Sarinah-Thamrin. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan HAD yang digelar oleh Kementerian PUPR dan masih akan berlangsung hingga April mendatang.

"Dengan peringatan Hari Air Dunia tahun 2017 yang bertema Air dan Air Limbah, pertama, saya mengajak kita semua untuk introspeksi pada diri kita masing-masing apakah kita sudah berperilaku dan beretika dengan baik terhadap lingkungan baik flora dan fauna. Ini bukan soal teknologi, ataupun sarana dan prasarananya. Tetapi tentang perilaku kita terhadap lingkungan dan air," ujar Menteri Basuki dalam arahannya.

HAD diperingati secara global tanggal 22 Maret setiap tahunnya. Peringatan ini menjadi momentum bagi seluruh masyarakat dunia untuk bekerja sama menjaga kualitas dan kuantitas air demi keberlangsungan hidup di masa depan. Sebagai negara maritim, persoalan ketersediaan air bersih dan degradasi kualitas air akibat pencemaran limbah masih menjadi tantangan untuk diatasi di Indonesia. Terlebih dengan pertumbuhan prosentase penduduk yang semakin tinggi terutama di kawasan perkotaan yang kini menjadi tempat tinggal 53% penduduk, berdampak langsung meningkatnya kebutuhan air bersih dan lingkungan permukiman yang lebih sehat.

Dari segi kuantitas, Indonesia memiliki potensi sebesar 3,9 triliun meter kubik per tahun dengan volume terbesar berada di Pulau Papua dan Kalimantan. Sedangkan yang potensial dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan masyarakat, berkisar 691 miliar meter kubik per tahun. Dari jumlah itu, Indonesia baru memanfaatkan sekitar 175 miliar meter kubik air per tahun. Sementara sisanya sekitar 516 miliar meter kubik air yang potensial belum dimanfaatkan secara optimal.

Untuk pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat, sejak tahun 2015 Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air terus meningkatkan kuantitas air dengan memperbanyak tampungan air salah satunya dengan pembangunan 65 bendungan yang ditargetkan selesai keseluruhan pada tahun 2021, rehabilitasi 3 juta hektar lahan irigasi, pembangunan 1 juta hektar lahan irigasi baru, dan normalisasi sungai. Dengan dibangunnya 65 bendungan tersebut maka ketersediaan tampungan air di Indonesia akan meningkat dari sebelumnya yang hanya 12,6 miliar meter kubik yang berasal dari 230 bendungan yang sudah ada menjadi 19,1 miliar meter kubik.

Selain peningkatkan kuantitas, kualitas air juga perlu menjadi perhatian. Sebagian besar air yang bisa dimanfaatkan masih berkualitas buruk. Hal itu dikarenakan adanya limbah serta kerusakan tanah sebagai resapan air akibat alih fungsi lahan oleh masyarakat. Pada awal 2015 akses air minum aman baik melalui jaringan perpipaan maupun non perpipaan di Indonesia sebesar 68 persen, dan meningkat menjadi 72 persen di akhir 2016. Hingga akhir 2019 mendatang, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya terus berupaya untuk mendekati target 100% akses air minum yang layak.

Terkait air limbah, Kementerian PUPR mendorong pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat dan terpadu di berbagai daerah. Saat ini baru 13 kota, yakni Medan, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Solo, Balikpapan, Banjarmasin, Cirebon, Denpasar, Batam, Manado, Tangerang, dan Malang  yang telah memiliki sistem pengelolaan air limbah secara off site, dimana air limbah domestik dialirkan melalui sistem perpipaan dan diolah secara terpadu dalam satu lokasi IPAL, itupun baru menjangkau sebagian dari warga kotanya.

Pelibatan Masyarakat untuk Wujudkan Kepedulian terhadap Air dan Air Limbah
Menjaga kuantitas dan kualitas air bukan sebatas tugas pemerintah. Keterlibatan semua elemen masyarakat amat penting untuk menunjang usaha yang dilakukan pemerintah. Dalam momentum HAD ini, Kementerian PUPR menjalin kerja sama dengan kelompok masyarakat sebagai kekuatan tersendiri dalam pemberdayaan pengelolaan air.

Menteri Basuki menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada komunitas yang yang tak pernah lelah dalam menjaga siklus air dengan merawat lingkungan melalui aksi nyata di kawasan sekitar situ, sungai, dan danau, maupun melalui pengelolaan limbah rumah tangga yang baik.

Untuk itu, aksi pagi ini dilanjutkan dengan penandatangan Deklarasi Aksi Nyata Dalam Mewujudkan Kemanfaatan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan oleh komunitas dan masyarakat yang hadir. Isi Deklarasi Aksi Nyata Dalam Mewujudkan Kemanfaatan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan sebagai berikut:
Hari Minggu (26/3) mewakili komunitas peduli sungai, komunikas peduli sampah 3 R dan komunitas sanimas, kami menyadari bahwa sungai merupakan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa yang wajib dipelihara fungsi dan kelestariannya, maka kami berkomitmen:
1.    Sepakat bahwa sungai adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi masyarakat;
2.    Berkomitmen untuk memelihara persatuan antar komunitas serta saling berbagi pengalaman dalam rangka meningkatkan pengetahuan demi terciptanya kelestarian sungai;
3.    Bertekad dengan sekuat tenaga mengajak masyarakat dalam gerakan peduli sungai dan siap bekerjasama dengan pihak lain demi kelestarian sungai;
4.    Siap secara aktif melaksanakan fungsi pengawasan dan melaporkan kepada pemerintah atas tindakan yang berpotensi merusak kelestarian sungai;
5.    Siap secara aktif bersama keluarga dan masyarakat melaksanakan pengelolaan sampah dan pengelolaan sanitasi untuk mengurangi pencemaran limbah air sungai, serta tidak membuang limbah ke sungai;
6.    Bertekad senantiasa menjunjung tinggi kebersamaan dan kekeluargaan tanpa memandang ras, suku dan agama dalam kegiatan pelestarian sungai.

Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
 


Rabu, 29 Maret 2017

[NARASI TUNGGAL] - Pengawasan Penangkapan Ikan Ilegal

VMS PERKUAT PENGAWASAN ILLEGAL FISHING

JAKARTA (29/3). Penangkapan ikan secara ilegal atau Illegal fishing merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh  banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Illegal fishing menyebabkan banyak kerugian baik dari aspek ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengatasi permasalahan illegal fishing. Salah satunya adalah dengan diperkuat oleh perangkat  teknologi canggih yang dikenal dengan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan VMS merupakan salah satu sistem pengawasan kapal perikanan yang dimiliki pemerintah saat ini, untuk memantau pergerakan dan aktifitas kapal perikanan berbasis satelit. “Pergerakan kapal perikanan yang telah terpasang alat VMS akan dimonitor secara terus menerus, sehingga akan terdeteksi apabila ada pelanggaran penangkapan yang tidak sesuai ijin,” ungkapnya.

Penggunaan VMS juga merupakan bentuk komitmen Indonesia memenuhi ketentuan internasional, regional, maupun nasional dalam hal konservasi dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Sejak tahun 2003, VMS telah diterapkan dengan memasang alat pemancar atau transmiter pada kapal-kapal perikanan berukuran di atas 30 GT. Selain untuk mengetahui pergerakan kapal-kapal perikanan, VMS juga memastikan kepatuhan (compliance) kapal perikanan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Untuk itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan disebutkan bahwa setiap kapal perikanan berukuran lebih dari 30 GT yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan di laut lepas wajib memasang transmiter VMS. Hal ini sangat penting diterapkan untuk mendukung terwujudnya kelestarian sumber daya perikanan, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan VMS di Indonesia melibatkan 3 (tiga) pihak, yakni pemerintah, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP, sebagai penyelenggara dan hanya menyediakan sistem saja, dan tidak menyediakan transmiter dan layanan jasa satelit, Pelaku Usaha/Pemilik kapal perikanan, selaku Pengguna, dan Penyedia, yaitu perusahaan yang menyediakan transmiter VMS dan layanan jasa satelit. Transaksi pembelian transmiter VMS dan pembayaran jasa layanan satelit berupa airtime dilakukan langsung antara pihak Pengguna dengan pihak Penyedia. Pihak Pengguna dapat memilih Penyedia sesuai dengan keinginannya. Penyelenggara hanya merekomendasikan para Penyedia yang dapat dipilih, yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk melayani penyediaan tansmiter VMS dan pembayaran airtime.

Adapun pemasangan transmiter VMS dilakukan oleh Penyedia atau Pengguna, karena secara teknis relatif mudah dilakukan. Pengawas Perikanan akan menerbitkan Surat Keterangan Pemasangan Transmiter (SKAT) VMS, bagi kapal-kapal perikanan yang telah memasang/dipasang transmiter VMS.

Selain itu, VMS juga bermanfaat bagi perusahaan perikanan/pemilik kapal. Diantaranya untuk mengetahui posisi, pergerakan dan aktivitas armada kapal perikanan, meningkatkan efisiensi dalam melakukan usaha penangkapan ikan, menjamin kelangsungan usaha penangkapan ikan yang kondusif, serta penyelamatan (save and rescue) terhadap kapal perikanan yang menghadapi masalah di laut.

Untuk itu, perusahaan perikanan/pemilik kapal  berhak memperoleh layanan akses pemantauan kapal perikanan miliknya dan/atau yang menjadi tanggungjawabnya melalui laman website VMS atau melalui pesan singkat. Selain itu, pengguna VMS juga berhak memperoleh informasi atas keberadaan kapal perikanan miliknya. Melalui akses yang diperoleh pengguna VMS dapat mengetahui keberadaan lokasi kapal pada saat keadaan force majeure,  mengetahui perilaku curang nakhoda dengan menjual ikan dilaut tanpa diketahui pemiliknya, dan pemilik kapal dapat mengingatkan nakhoda apabila melakukan pelanggaran.

Data yang dihasilkan dari VMS juga dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dan pengawasan yang dilakukan oleh stakeholder, diantaranya Regional Fisheries Management Organization (RFMO), Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, Kepolisian RI (Polair), dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Ke depan, KKP akan terus berupaya memperkuat sistem pemantauan baik melalui teknologi informasi maupun bersinergi dengan instansi terkait lainnya, guna mendukung pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
 

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI


Senin, 27 Maret 2017

[NARASI TUNGGAL] - Reforma Agraria

Langkah Percepatan Reforma Agraria

Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla berkomitmen melaksanakan reforma agraria, salah satu agenda utama Nawacita. Dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2016 pada 16 Mei 2016, tercantum 5 (lima) Program Prioritas terkait Reforma Agraria, yaitu:

  1. Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria;
  2. Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria;
  3. Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria;
  4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria;
  5. Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan itu, Presiden pun berulangkali tegas mengingatkan para Menteri terkait agar merealisasikan pendataan 4 juta hektar lebih tanah negara untuk diberikan kepada rakyat, termasuk program sertifikasi tanah bagi masyarakat yang tidak mampu.

Dalam beberapa kesempatan Presiden juga meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk fokus terhadap, bukan saja menuntaskan program sertifikasi lahan bagi masyarakat tidak mampu, namun juga segera melakukan pendataan dan penataan sekitar 4,9 juta hektar tanah negara yang bisa diberikan kepemilikannya kepadarakyat. Termasuk di dalamnya tanah Hak Guna Usaha yang tidak diperpanjang serta tanah-tanah telantar.

Selain kepada Kementerian Agraria, Presiden juga memerintahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera melakukan penataan aset 4,8 juta hektar lebih hutan negara agar bisa dikelola masyarakat ekonomi terbawah. "Saya tekankan agar proses penataan dan redistribusi aset ini betul-betul dikawal betul agar tepat sasaran. Serta mampu menyentuh 40% rakyat yang berada di lapisan ekonomi terbawah," kata Presiden Joko Widodo disampaikan pada rapat terbatas yang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan di Kantor Presiden Jakarta Rabu (22/3/2017).

Reforma agraria adalah salah satu upaya pemerataan dilakukan pemerintah. Lewat reforma agraria, akan terjadi peningkatan produktivitas rakyat, serta mengatasi kesenjangan kepemilikan lahan. Pemerintah RI, melalui kementerian ATR dan KLHK, telah melakukan pendataan 21,7 hektare lahan yang siap untuk diredistribusi dan diakses rakyat melalui program Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial.

“Saya mencatat ada 25.863 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan di mana 71 persen menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Ada 10,2 juta orang miskin di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan,” papar Presiden RI ketujuh ini.

Presiden juga menegaskan bahwa yang mendapatkan hak untuk mengakses program Perhutanan Sosial adalah rakyat, koperasi, kelompok tani dan gapoktan (keluarga kelompok tani). “Karena kita ingin mengkorporasikan petani, mengkorporasikan koperasi. Masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan secara legal masuk kedalam perekonomian formal berbasis sumber daya hutan,” tambah Presiden Jokowi.

Menindaklanjuti perintah Presiden, dibawah koordinasi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kementerian ATR/BPN dan KLHK, telah tersusun sejumlah program dan langkah untuk melaksanakan Reforma Agraria seluas kurang lebih 9 juta hektar dan Perhutanan Sosial seluas 12,7 hektar harus selesai dalam dua tahun ke depan.

Menurut Menko Darmin, reforma agraria nantinya tidak hanya berhenti pada pemberian ijin perhutanan sosial, tapi juga diikuti dengan program-program lanjutan untuk memperkuat kemampuan warga di sekitar kawasan hutan. Antara lain, mulai dari penyiapan sarana dan prasarana produksi, pelatihan dan penyuluhan, akses pada informasi pasar, teknologi, akses pembiayaan dan penyiapan pasca panen. Presiden juga meminta diperhatikan pengembangan aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya agro-forestry, tapi juga bisa dikembangkan ke bisnis eko wisata, bisnis agro, bisnis bio energi, bisnis hasil hutan bukan kayu, serta bisnis industri kayu.

Sejak tahun 2005, Kementerian ATR/BPN juga telah melaksanakan sosialisasi Reforma Agraria kepada berbagai pihak, baik di kalangan pemerintahan, akademisi, pegiat agraria dan para pemangku kepentingan lainnya. Dengan perangkat peraturan perundang-undangan pertanahan yang ada, Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di berbagai daerah telah disosialisasikan dan ditindaklanjuti untuk kepentingan masyarakat, seperti di Badega (Garut), Cianjur, Sukabumi, Kuningan dan Batang (Jawa Tengah). Namun demikian, terhadap target TORA yang berada dalam kewenangan kementerian/lembaga lain, yang juga membutuhkan penetapan tersendiri untuk dapat dijadikan sebagai TORA, dalam hal ini tanah tarnsmigrasi yang belum bersertipikat dan tanah dari pelepasan kawasan hutan, kiranya sosialisasi dan tindaklanjut kegiatan Reforma Agraria baru dapat dilakukan setelah penetapan landasan hukum yang memadai, yang disepakati berupa Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria.

Sumber: Dit. Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo


Selasa, 21 Maret 2017

[NARASI TUNGGAL] - Kolaboraksi STBM

5 Pilar Kurangi Penyakit Berbasis Lingkungan

Sulitnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk memicu munculnya penyakit berbasis lingkungan seperti diare kronik dan stunting. Pemerintah mencanangkan 5 pilar dalam program Sanitasi Total Berbasis Lingkungan (STBM) untuk mengurangi penyakit tersebut.

5 pilaritu, yakni berhenti buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga.

 “Terkait dengan pendekatan keluarga, lima pilar ini adalah pendekatan untuk perubahan perilaku masyarakat. Tujuannya untuk menurunkan penyakit yang berbasis lingkungan. Termasuk juga stunting akibat diare kronik yang disebabkan kekurangan gizi, Dampaknya, pertumbuhan tubuh terganggu,” kata Direktur Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan RI dr. Imran Agus Nurali, Sp. KO.

Jadi kelima pilar ini, tambahdr. Imran, kita harapkan bersama-sama, tentu mulai dari pilar pertama, masyarakat bisamembuang air besar tidak sembarangan, agar tidak mencemari lingkungan dan air yang akan dikonsumsi. Kemudian cuci tangan dengan sabun, itu dapat diaplikasikan melalui anak sekolah untuk menerapkan kebiasaan hidup bersih, dan pilar lainnya.

 “Ini yang saya sampaikan tentang lima pilar ini dan dengan 12 indikator keluarga sehat yang salah satupoin di dalamnya ada keluarga memiliki/memakai air bersih dan memakai jamban sehat. Tentunya akan memperkuat pencapaian keluarga sehat,” kata dr. Imran.

Selain itu, dr. Imran mengatakan saat ini secara nasional, akses sanitasi yang layak mencapai 68,06% data perhari. Kemudian desa dan kelurahan yang sudah bias berhenti buang air besar sembarang sekitar 8.429 desadari total sekitar 82 ribu desa.“Di DKI Jakarta total 73,69 % keluarganya sudah akses sanitasi yang layak,” tambah dr. Imran.

Untuk mewujudkan akses air bersih dan sanitasi dibutuhkan kemitraan yang harus dibangun bukan hanya dari unsure kesehatan dan lintas sektor pemerintahan. Kementerian yang terlibat dalam program ini, yakni KemenLHK, Kemenkes, KemenESDM, KemenPUPR, dan KemenPerindustrian. Kemenkes dalam hal ini fokus pada perubahan perilaku masyarakat untuk tidak membuang air besar sembarang.

 “Saya rasa ini dari sisi pendekatan sinergitas sektor yang harus diutamakan, memang tema kita adalah kolaborasi dengan pemerintah termasuk kemitraan dengan masyarakat,” kata dr. Imran.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan email kontak@kemkes.go.id.
**Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat - drg. Oscar Primadi, MPH

Sumber: Kementerian Keseharan Republik Indoensia
 


Senin, 20 Maret 2017

[NARASI TUNGGAL] - Asian Games 2018

Wakil Presiden Pimpin Rapat Asian Games 2018 di Kemenpora

Jakarta, 15 Maret 2017 – Pasca ditetapkan sebagai Ketua Tim Pengarah Kepanitiaan Asian Games 2018, Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) telah bergerak cepat melakukan koordinasi agar kepanitiaan Asian Games lebih fokus dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden, awal Maret 2017 lalu, Asian Games harus mampu membangun citra yang baik dari Indonesia di dunia Internasional. "Perhelatan besar ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini juga sekaligus momentum untuk menunjukkan kemampuan kita dalam penyelenggaraan event kelas dunia," ujar Presiden Jokowi saat itu.

Evaluasi atas persiapan yang dilakukan selama ini telah dilakukan oleh Jusuf Kalla setelah tiga kali menggelar Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, dan juga Ketua INASGOC, Erick Thohir.

Dalam perhelatan olahraga terbesar negara-negara di kawasan Asia ini, Indonesia mencanangkan 4 Sukses yang meliputi 1). Sukses Penyelenggaraan. 2). Sukses Prestasi, 3). Sukses Administrasi dan 4). Sukses Ekonomi. Adapun 4 kesuksesan itulah yang diterjemahkan dalam pembagian kerja dan tanggungjawab pada setiap bagian yang ada dalam kepanitiaan Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC) 2018.

Fokus Rapat Asian Games 2018 Pertama Tentang Prestasi

Dengan adanya pembagian tugas ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla berinisiatif melakukan rapat koordinasi yang dilakukan secara bergilir untuk memantau persiapan Asian Games dari waktu ke waktu. Untuk pertama kalinya rapat terkait Asian Games 2018 dilakukan di Kementerian Pemuda dan Olahraga, membahas tentang target pencapaian prestasi Indonesia.

Rapat Koordinasi dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang didampingi oleh Menteri Koordinator PMK, Puan Maharani, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, Ketua Satlak Prima (Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas), Achmad Soetjipto, dan dihadiri oleh perwakilan INASGOC, perwakilan KONI, KOI serta pejabat terkait di jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan penyelenggaraan Asian Games 2018 ini menjadi tantangan bagi Indonesia setelah 56 tahun yang lalu, “Penyelenggaraan Asian Games perlu cost efektif dan harus lebih sederhana agar banyak negara sanggup menjadi penyelenggara. demikian pula dengan penyelenggaraan Olimpiade,” lebih jauh, JK juga mengatakan jika perhelatan ini tidak menjadi perhatian, maka banyak negara akan bangkrut. “Sejauh ini Indonesia telah mengeluarkan anggaran sebesar 30 Triliun untuk Asian Games, Untuk infrastruktur 10 Triliun, Palembang 7 Triliun dan Jakarta kurang lebih 23 Triliun,” ungkapnya.

“Saya kesini untuk mengawal Asian Games agar semua aman dan selamat, dan saya sendiri sudah mencoba menghubungi beberapa sponsor untuk efisiensi anggaran kita,” ungkap JK lagi.


Untuk kesuksesan penyelenggaraan dianggarkan sebesar kurang lebih 4 Triliun yang telah diefisenkan dari anggaran yang diajukan sebelumnya, namun JK juga berharap efisiensi penyelenggaraan ini jangan sampai mengurangi kemeriahan Asian Games di Indonesia.

“Hampir semua pelaksanaan Asian Games menguntungkan bagi negara penyelenggaranya, oleh karena itu dalam Asian Games di Indonesia nanti hitungannya harus jelas untuk keuntungan finansial kita,” harap JK seraya menambahkan bahwa untuk mencapai tujuan ini Indonesia harus berbicara kepada para sponsor baik dalam maupun luar negeri dalam optimalisasi sponsor dalam pembiayaan penyelenggaraan Asian Games karena posisi Indonesia saat ini adalah menggantikan Vietnam yang sebelumnya ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games.

Dengan tingkat partisipasi mencapai 45 negara dan mempertandingkan 484 nomor dari 42 cabang olahraga, sebagai tuan rumah Asian Games 2018, Indonesia ditargetkan mampu menembus urutan 8-10 besar dengan capaian minimal 23 medali emas.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dalam pengantar rapat ini menyampaikan apresiasi tentang upaya percepatan soal Asian Games yang dilakukan oleh Wapres Jusuf Kalla.

“Pak JK terus bergerak cepat memeriksa koordinasi penyeenggaraan Asian Games dengan baik. Paling tidak sudah 3 kali Pak JK melakukan pertemuan dan sidak mendadak pasca dimintanya beliau oleh Presiden mengawal AG,” kata Puan.

Senada dengan itu, Menpora, Imam Nahrawi juga menyampaikan apresiasi atas upaya cepat yang dilakukan oleh Wapres Jusuf Kalla, terkait Asian Games, “Saya sangat apresiasi dukungan dan kehadiran Pak JK di Kemenpora. Ini pertama kalinya dalam sejarah untuk memantau kesiapan kita bersama untuk penyelenggaraan dan persiapan Asian Games,” ujar Menpora.

Lebih lanjut untuk pencapaian prestasi atlet Indonesia, Menpora juga menekankan pentingnya keberadaan wasit dan pelatih bersertifikasi, “Sertifikasi bagi wasit dan pelatih juga penting untuk pencapaian prestasi, demikian pula halnya dengan pendidikan atlet yang perlu menjadi perhatian karena banyak atlet yang belum bisa menyelesaikan jadwal sekolah atau kuliahnya, Saya akan berkoordinasi terus dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kemenristek Dikti, dan telah disetujui oleh Pak Wapres,” jelas Menpora lagi.

Imam juga mengatakan khusus untuk program sertifikasi wasit dan pelatih, Kemenpora sudah menyiapkan secara khusus anggaran untuk itu di tahun 2017.

“Kami juga ingin menjajaki peluang untuk beasiswa bagi atlet melalui program LPDP untuk meningkatkan kualitas, kompetensi dan pendidikan atlet,” jelasnya lagi.

Sebagai persiapan mencapai target tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi memandu pemaparan yang disampaikan oleh Ketua SATLAK PRIMA, Achmad Soetjipto yang menjelaskan sejumlah persiapan yang dilakukan terkait dengan cabang-cabang olahraga yang diikuti oleh Indonesia.

Untuk sukses prestasi Asian Games 2018 secara garis besar dipaparkan melalui sejumlah langkah strategis yang dilakukan oleh SATLAK PRIMA

“Mulai Agustus paling lambat sudah harus dioptimalkan menuju satu tahun jelang Asian Games,” papar Achmad Soetjipto, ketua SATLAK PRIMA.

Satlak PRIMA juga menyampaikan perlunya melakukan efisiensi terhadap beberapa cabang olahraga dan juga perhatian yang tinggi terhadap persoalan doping agar prinsip fair play tetap bisa dijunjung tinggi dalam Asian Games nanti. Indonesia menurutnya berupaya meraih 30 medali emas untuk bisa masuk dalam peringkat 10 besar.

Dipaparkan pula proyeksi meraih medali bagi Indonesia dibagi atas 3 kategori dari sisi performance tinggi, menengah dan kurang, dimana terdapat pada 16 cabang olahraga diantaranya, atletik, panahan, badminton, angkat besi, karate, dayung, menembak, sport climbing, selancar, taekwondo, dan voli pantai.

Selain itu optimalisasi sistem monitoring atlet juga telah dilakukan melalui pemanfaataan sistem informasi teknologi. Mulai tahun 2017 telah dimulai penggunaan aplikasi Integrated Athlete Monitoring System (IAM PRIMA) yang tujuannya memantau performa atlet dari waktu ke waktu dan menjamin kesimbangan antara tuntutan kepelatihan dengan kebutuhan pemulihan kondisi atlet, evaluasi, proses pencapaian goal dan intervensi untuk pencegahan over training yang mengakibatkan resiko cidera.

Selain tentang manajemen pembinaan prestasi Asian Games 2018, dalam rapat ini Menpora juga menyinggung tentang rencana penataan kawasan PPPON Cibubur menjadi kawasan SPORT INDONESIA untuk meningkatkan prestasi atlet nasional dalam mencapai prestasi internasional. Sesuai dengan tujuannya, Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu Indonesia (SPORT INDONESIA) akan mengintegrasikan Sport Science, dan Sport Medicine menjadi sebuah  pusat pengembangan olahraga yang direncanakan akan mulai berjalan pada akhir 2017 mendatang.

Kontak Media
Kepala Biro Humas dan Hukum Kemenpora RI
Amar Ahmad
Tel +62 21 5727422 / 08152528098

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga
 

 


Jumat, 17 Maret 2017

[NARASI TUNGGAL] - Waspada Investasi Ilegal

Waspada Investasi Ilegal Berkedok Koperasi

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengawasan melakukan pengawasan ketat terhadap operasional koperasi untuk mencegah praktek pengumpulan dana masyarakat secara ilegal. Maraknya investasi ilegal disebabkan sebagian masyarakat cenderung ingin mendapat uang dengan cepat dan mudah. Selain itu, masyarakat juga dengan mudah tergiur oleh iming-iming bunga investasi yang tinggi.

Masih ada celah yang dapat memutus mata rantai investasi ilegal berkedok koperasi, salah satunya adalah pengawasan yang optimal. Pelaksanaan pengawasan adalah upaya meningkatkan peran dan pentingnya fungsi pengawasan sehingga disadari sebagai suatu kebutuhan dan kewajiban yang harus dilakukan, agar koperasi tidak menyimpang dari nilai-jatidiri koperasi serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pengawasan koperasi dilakukan dengan berlandaskan pada Permenkop dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan koperasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi. Tujuan lainnya, yakni meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi koperasi berkualitas dengan peraturan yang berlalu.

Untuk melakukan pengawasan yang optimal sekaligus mengantisipasi banyaknya investasi ilegal berkedok koperasi, Kemenkop UKM membentuk Satgas Pengawasan Koperasi. Hingga Maret 2017 Satgas sudah terbentuk sebanyak 1.712, dengan rincian 170 satgas di tingkat provinsi masing-masing 5 orang, dan 1.542 satgas di tingkat kabupaten/kota masing-masing 3 orang. Secara khusus di Jawa Tengah terdapat 110 orang.

"Ke depan diharapkan Satgas Pengawas Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai 'watch dog' namun juga berfungsi selaku problem solver terhadap masalah pengawasan koperasi di lapangan, Satgas tersebut dapat menjalankan peran sebagai konsultan dan katalis dalam mendorong koperasi menerapkan prinsip dan jatidiri perkoperasian yang sejati," kata Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UKM, Suparno.

Masalah keterbatasan SDM menjadi isu yang dominan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan koperasi. Sering mutasi pegawai dan keterbatasan regenerasi pegawai yang memahami perkoperasian menjadi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan koperasi.
Satgas yang dibentuk bersifat ad hoc diharapkan dapat mengatasi kendala tersebut. Oleh karena itu, anggota Satgas perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan yang baik mengenai pengawasan yang sudah diakomodir dalam modul dan diklat yang telah disusun.

Suparno merinci sejumlah kasus penyalahgunaan izin koperasi yang menghimpun dana dari masyarakat itu antara lain dilakukan oleh PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) di Cirebon. PT CSI mendirikan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) menghimpun dana dari masyarakat melalui investasi emas dan tabungan dengan imbal hasil lima persen per bulan. KSPPS BMT CSI Madani Nusantara Kota Cirebon dan KSP Pandawa Mandiri Group di Depok, Jawa Barat juga melakukan praktek yang sama.

Karena itu, lanjut Suparno, upaya preventif dilaksanakan bersama OJK, PPATK, KPPU, dan Bank Dunia. Diharapkan kerjasama ini juga dapat disinergikan dengan pembentukan Satgas Pengawasan Koperasi. Salah satunya dapat ditempuh melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara berkoperasi yang benar.

"Program kami adalah pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan, serta memberikan penilaian kesehatan (koperasi)," katanya.

Pengawasan terhadap koperasi sebelumnya ditandai dengan terbentuknya Deputi Bidang Pengawasan. Filosofi yang mendasari terbentuknya deputi ini mengingat pelaksanaan tugas pembinaan koperasi harus dipisahkan dengan tugas pengawasan koperasi.

Kemenkop UKM juga memiliki fungsi sebagai regulator yang bertugas mengatur, mengawasi, memeriksa, menilai kesehatan dan menerapkan saksi, khususnya kepada Usaha Simpan Pinjam (USP). Peningkatan jumlah koperasi yang begitu pesat, dengan segala variannya, baik untuk sektor keuangan maupun koperasi sektor riil, dimana tidak sedikit praktik usaha koperasi menyimpang dari nilai jatidiri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 


Rabu, 15 Maret 2017

[NARASI TUNGGAL] - Asuransi Nelayan

BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk menjalankan Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Hal itu diwujudkan  melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), sebagai salah satu program prioritas KKP yang juga sejalan dengan Nawacita nomor lima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan apresiasi kepada para nelayan di seluruh Indonesia  atas hasil kerja keras dan upaya untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di sektor kelautan dan perikanan. "Selain sebagai bentuk kehadiran negara, asuransi nelayan juga menjadi bentuk apresiasi pemerintah dengan memberikan hak-hak perlindungan bagi mereka", ungkap Menteri Susi.

Meski nelayan sebagai salah satu faktor kunci dalam sektor kelautan dan perikanan, tapi kondisi nelayan Indonesia masih belum dapat dikatakan sejahtera. Usaha nelayan sangat dipengaruhi oleh faktor alam, hal ini mengakibatkan kontiniutas hasil produksi tidak terjamin. Skala usaha nelayan kecil belum efisien dan memiliki produktifitas usaha yang rendah.

Selain itu, profesi nelayan memiliki risiko yang cukup tinggi, yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan. Saat melakukan kegiatan penangkapan ikan, nelayan seringkali dihadapkan pada cuaca yang tidak bersahabat hingga mengakibatkan kecelakaan, dan seringkali terjadi tabrakan di laut.  

BPAN dimaksudkan untuk menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan sehingga hak-hak dan kewajiban nelayan menjadi jelas serta akan terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya. Manfaat yang diperoleh antara lain ketentraman dan kenyamanan bagi nelayan, dan meningkatnya kesadaran nelayan untuk melanjutkan asuransi secara mandiri.

Adapun calon penerima bantuan asuransi nelayan merupakan nelayan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: memiliki kartu nelayan, berusia maksimal 65 tahun, menggunakan kapal berukuran paling besar 10 GT, tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pemerintah. Sejak digulirkan, KKP  telah menerbitkan 143.600 polis asuransi nelayan di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Di tahun 2017, KKP menargetkan Bantuan Premi Asuransi Nelayan bagi 500.000 jiwa. Dengan nilai manfaat per orang berupa santunan untuk kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan sejumlah Rp 200.000.000 apabila menyebabkan kematian, Rp 100.000.000 apabila menyebabkan cacat tetap, dan Rp 20.000.000 untuk biaya pengobatan. Sementara untuk santunan kecelakaan akibat selain melakukan aktivitas penangkapan ikan, diberikan manfaat  perorang sejumlah Rp 160.000.000 apabila menyebabkan kematian (termasuk kematian akibat selain kecelakaan/kematian alami), Rp 100.000.000 untuk yang mengalami cacat tetap, dan biaya pengobatan sebesar Rp 20.000.000.

Program jaminan perlindungan atas risiko Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam juga telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor  18 Tahun 2016. Dengan landasan tersebut, KKP akan terus berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi para pelaku utama di sektor kelautan dan perikanan  sebagai salah satu dari tiga pilar utama pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia.

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
 


Senin, 13 Maret 2017

[NARASI TUNGGAL] - Komisi Yudisial Kembali Terima Usulan Calon Hakim Agung Tahun 2017

Komisi Yudisial Kembali Terima Usulan Calon Hakim Agung Tahun 2017

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali menerima usulan calon hakim agung (CHA) tahun 2017 untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan surat Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial Nomor 02/WKMA-NY/2/2017 tentang tambahan hakim agung Tahun 2017, MA membutuhkan enam hakim agung untuk mengisi kamar pidana (1 orang), kamar perdata (2 orang), kamar agama (1 orang), kamar militer (1 orang), dan tata usaha negara (1 orang, yang memiliki keahlian hukum perpajakan).

Berdasarkan hasil Rapat Pleno KY pada Senin, 27 Februari 2017, KY akan membuka kesempatan kepada MA, pemerintah, dan masyarakat untuk mengajukan usulan

CHA yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CHA tahun 2017 (persyaratan terlampir) atau dapat diakses melalui website KY www.komisiyudisial.go.id.

Proses pengajuan usulan akan dibuka selama 15 hari, mulai dari tanggal 8 sampai dengan 29 Maret 2017.

Usulan tersebut ditujukan kepada Komisi Yudisial RI up Sekretariat Panitia Seleksi Calon Hakim Agung RI atau dapat diantar langsung atau disampaikan melalui pos ke KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10450 Telp: (021) 31903730 Fax: (021) 3905876-77/31903661, paling lambat 29 Maret 2017 pukul 16.00 WIB (stempel pos).

Dalam mencari enam CHA, KY menekankan pada aspek kapasitas dan integritas calon. Hal ini penting mengingat hakim agung merupakan jabatan mulia yang berperan penting dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan agung.

Para CHA akan menjalani serangkaian tahapan di antaranya: seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, serta wawancara terbuka. Terakhir, KY akan mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Sumber: Komisi Yudisial Republik Indonesia
 


Kamis, 09 Maret 2017

[NARASI TUNGGAL] - Cegah Suap, Selamatkan Indonesia

Cegah Suap, Selamatkan Indonesia

Praktek suap seakan sudah menjadi akar budaya di negeri ini, pelakunyapun sudah merata di setiap golongan masyarakat. Jika hal ini terus dibiarkan maka Indonesia berada dalam tahap kritis, yang akan menjadi korbannya ialah rakyat dan juga generasi penerus bangsa dengan kondisi negara yang carut marut. Pencegahan terhadap praktek suap sudah menjadi hal yang sangat dibutuhkan.  Berangkat dari hal tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN), sebagai lembaga yang bertanggungjawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian senantiasa mengikuti perkembangan isu terkait standar baik di tingkat regional maupun internasional. International Organization for Standardization (ISO) pada bulan Oktober 2016 menerbitkan sebuah standar terbaru terkait anti penyuapan, ISO 37001:2016, Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use.  Melihat isu penyuapan yang masih marak di Indonesia dan kebutuhan akan perlunya acuan bagi stakeholder, maka pada bulan Desember 2016, BSN mengadopsi secara identik dengan metode terjemahan,  standar internasional tersebut menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu SNI ISO 37001:2016, Sistem manajemen anti penyuapan – Persyaratan dengan panduan penggunaan.

Penetapan SNI tersebut sejalan dengan amanah Presiden Republik Indonesia melalui Inpres No 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. SNI ISO 37001 tidak berbeda jauh dengan SNI Sistem Manajemen yang telah ada, seperti SNI ISO 9001, SNI ISO 14001, SNI ISO 27001 atau yang lain. Bagi organisasi yang telah menerapkan SNI Sistem Manajemen, perbedaan yang signifikan adalah menambahkan analisa resiko dengan berorientasi pada anti-penyuapan, termasuk pengendalian keuangan dan non-keuangan. Penerapan SNI ISO 37001 tersebut dapat diterapkan secara luas, baik untuk organisasi kecil, medium dan besar pada semua sektor, termasuk sektor publik, swasta dan nirlaba.

Manfaat bagi organisasi yang menerapkan SNI ISO 37001 adalah bahwa SNI ini merupakan persyaratan minimum dan panduan yang mendukung untuk menerapkan atau benchmarking sistem manajemen anti-penyuapan. Di samping itu memberikan jaminan untuk manajemen, investor, karyawan, pelanggan, dan stakeholder lainnya bahwa suatu organisasi telah mengambil langkah yang wajar untuk mencegah penyuapan. Yang tidak kalah penting adalah sebagai bukti dalam hal penyelidikan bahwa sebuah organisasi telah mengambil langkah untuk mencegah terjadinya anti-penyuapan.

Dengan telah ditetapkannya SNI ISO 37001 tersebut maka BSN berupaya untuk melakukan edukasi dan promosi terkait penerapan SNI ISO 37001 tersebut. Salah satunya melalui kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersama-sama melakukan promosi dan edukasi kepada masyarakat/pemangku kepentingan untuk secara sadar menerapkan standar ini. Mengawali kerjasama ini, BSN menyelenggarakan pelatihan SNI ISO 37001 kepada pegawai KPK selama dua (2) hari yaitu pada tanggal 8 – 9 Maret 2017 di Gedung KPK.

Sumber: Badan Standardisasi Nasional


Maret 2017
Min
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31