Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Pengumuman

Senin, 27 Februari 2017

[NARASI TUNGGAL] - Rakerkesnas 2017

Rakerkesnas 2017: Integrasi Seluruh Komponen Bangsa Mewujudkan Indonesia Sehat

Pembangunan kesehatan adalah investasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap orang untuk dapat berperilaku hidup yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu perencanaan pembangunan kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, serta dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor dan seluruh komponen bangsa dalam pelaksanaannya.
Salah satu upaya optimalisasi serta akselerasi hasil kerja dan kontribusi berbagai sektor dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan maka diselenggarakan forum komunikasi dan informasi antara stakeholders berbagai lintas sektor yang melibatkan lebih kurang 1.787 peserta baik di tingkat Pusat maupun Daerah, yaitu Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2017 yang mengusung tema “Integrasi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Pendekatan Keluarga untuk Mewujudkan Indonesia Sehat” yang dilaksanakan mulai 26 Februari 2017 s.d 1 Maret 2017 di Jakarta. Rakerkesnas 2017 yang merupakan media komunikasi dan interaksi antara pusat dan daerah dalam mensinergikan pelaksanaan pembangunan kesehatan, rencananya akan dibuka oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada 28 Februari 2017 mendatang. Adapun rangkaian kegiatan Rakerkesnas 2017 adalah sebagai berikut:

Pra Rakerkesnas (26-27 Februari 2017)
Kegiatan yang dihadiri para peserta yang berasal dari Pusat dan Daerah ini pada hari pertama akan diawali dengan pembahasan mengenai kebijakan kesehatan, evaluasi program pembangunan kesehatan, peluang dan tantangan di bidang kesehatan, yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI bersama seluruh jajaran pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Pada kesempatan tersebut, dilakukan juga penandatanganan kontrak kinerja dekonsentrasi oleh para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
Pada hari kedua pelaksanaan, Menkes akan membuka pameran serta akan dilakukan beberapa penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dengan dunia usaha dan mitra strategis, perwakilan perhimpunan dan Pemerintah Daerah terkait implementasi program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS).

Rakerkesnas (28 Februari s.d 1 Maret 2017)
Rakerkesnas 2017 ditandai dengan pembukaan resmi oleh Presiden Joko Widodo yang akan dilanjutkan dengan peluncuran program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) dan Pencanangan Pembangunan 124 Puskesmas di Perbatasan.
Kegiatan selanjutnya adalah paparan dari para narasumber yang berasal dari lintas sektor, beberapa materi diantaranya mengenai: 1) Lintas sektor untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2) Pendekatan Keluarga sebagai pilar pembangunan kesehatan oleh Kementerian Kesehatan; 3) Kebijakan Anggaran Kesehatan oleh Kementerian Keuangan; 4) Implementasi SPM Bidang Kesehatan oleh Kementeriam Dalam Negeri; 5) Pembangunan Rumah Desa yang Sehat oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;  6) Sinergitas dalam Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan; 7) Sinergitas dalam Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 8) Jaminan Kesehatan Nasional  dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan.
Sementara itu, kegiatan Rakerkesnas 2017 akan diakhiri dengan dialog interaktif, pembacaan rekomendasi hasil Rakerkesnas 2017, serta foto bersama antara para peserta dengan Menteri Kesehatan dan jajaran pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan.

GERMAS Melalui Pendekatan Keluarga Wujudkan Indonesia Sehat
Pada intinya, pembangunan kesehatan yang semula bersifat kuratif dan rehabilitatif kini lebih diarahkan pada upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Untuk itu, diperlukan upaya penguatan tiga pilar pembangunan kesehatan yaitu: Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional. Utamanya pada pilar pertama paradigma sehat diimplementasikan melalui dua pendekatan, yaitu: 1) Pendekatan Keluarga dimana aktivitas kegiatannya sepenuhnya dilakukan oleh jajaran kesehatan khususnya ditingkat Puskesmas dan 2) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang mana kegiatannya tidak hanya dilakukan oleh jajaran kesehatan saja, namun juga lintas sektor.
Kegiatan GERMAS Hidup sehat difokuskan pada tiga kegiatan: 1) melakukan aktivitas fisik, 2) mengonsumsi sayur dan buah, 3) memeriksa kesehatan secara rutin. Pelaksanaan GERMAS harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, lintas kementerian dan lintas sektor baik pemerintah pusat dan daerah, swasta, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat, untuk bersama-sama berkontribusi mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, dan email kontak@depkes.go.id.

Sumber: Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo


Jumat, 17 Februari 2017

[NARASI TUNGGAL] - Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA)

Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah dan Launching PPP Book 2017

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas pada pagi ini, Jumat (17/2), menyelenggarakan Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) di Istana Negara dengan disaksikan Presiden RI Joko Widodo. Acara ini merupakan titik awal keberhasilan PINA setelah Menteri PPN/Kepala Bappenas diberikan mandat oleh Presiden RI Joko Widodo untuk menggalang sumber pembiayaan alternatif agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang mempunyai nilai komersial dan berdampak untuk meningkatkan perekonomian.
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) secara bersama-sama memberikan pembiayaan investasi dalam bentuk ekuitas kepada PT Waskita Toll Road, yang saat ini memiliki konsesi untuk 15 ruas jalan tol. Adapun 8 ruas jalan tol berlokasi di Pulau Jawa dengan total panjang 408,41 kilometer, di mana 5 ruas di antaranya merupakan ruas Tol Trans Jawa dengan total panjang 305,27 kilometer. Pembebasan lahan untuk seluruh proyek ini rata-rata sudah mencapai 68 persen. Sementara itu, pembebasan lahan proyek-proyek ruas Tol Trans Jawa yang diharapkan fungsional pada Hari Raya Idul Fitri 2017 mendatang sudah mencapai 90 persen. Konstruksi jalan tol sudah mencapai rata-rata 40 persen dan untuk beberapa ruas sudah mencapai lebih dari 90 persen.
Dengan program PINA, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan kepada PT Waskita Toll Road untuk mencukupi kebutuhan porsi ekuitas tahap awal sebesar 3,5 triliun rupiah. Proses fasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas yang telah sampai financial closing ini juga tidak terlepas dari dukungan yang diberikan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR. Kementerian PPN/Bappenas, sebagai motor penggerak dan fasilitator PINA, mendorong agar skema ini dapat menjadi alternatif pembiayaan di tengah keterbatasan keuangan negara.
Prioritas proyek yang dipilih untuk didanai dengan skema PINA memiliki 4 (empat) kriteria, yakni: 1) mendukung percepatan target prioritas pembangunan nasional; 2) memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia; 3) memiliki kelayakan komersial; 4) memenuhi kriteria kesiapan (readiness criteria). PINA dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang berasal dari penanam modal, dana kelolaan, perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lain, dan sumber pembiayaan lain yang sah. Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan proyek PINA yang akan menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional.
Dukungan finansial memegang peranan yang sangat krusial dalam percepatan pembangunan infrastruktur, dalam hal ini pembangunan jalan tol yang berperan untuk mengakselerasi pembangunan nasional dan memberi daya ungkit perekonomian. Acara Financial Closing PINA ini diharapkan mampu menjadi pemicu keterlibatan lembaga pengelola dana-dana jangka panjang atas proyek-proyek infrastruktur strategis dan prioritas lainnya. “Program PINA didesain untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan modal besar yang dinilai baik secara ekonomi dan menguntungkan secara finansial,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Peluncuran PPP Book 2017
Dalam rangka mendorong percepatan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan daftar rencana proyek infrastruktur yang terangkum dalam Public Private Partnerships (PPP) Book 2017. Daftar tersebut memuat 1 proyek KPBU kategori siap ditawarkan dengan nilai investasi sebesar 1,09 triliun rupiah dan 21 proyek kategori KPBU dalam proses penyiapan dengan total nilai investasi 112,23 triliun rupiah. PPP Book 2017 diharapkan dapat mengundang minat investor untuk berpartisipasi dan memberikan kepastian kepada dunia usaha bahwa proyek-proyek pemerintah yang tercantum dalam daftar proyek tersebut akan digarap bersama swasta.
Kementerian PPN/Bappenas juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, BKPM, LKPP dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dalam satu wadah yang disebut Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia atau PPP Office Government of Indonesia. Kantor Bersama KPBU akan menjadi one-stop service pelaksanaan proyek KPBU dengan fungsi sebagai pusat informasi, koordinasi dan capacity building terkait KPBU. Dengan berfungsinya Kantor Bersama KPBU, diharapkan proyek-proyek dengan skema KPBU lebih cepat terlaksana namun tetap akuntabel. “Melalui kedua skema alternatif pembiayaan infrastruktur yaitu PINA dan KPBU, pemerintah akan terus berusaha mendorong partisipasi swasta dan lembaga pengelola keuangan untuk terlibat dan berkontribusi dalam upaya penyediaan infrastruktur,” tutup Menteri Bambang. **Biro Humas dan Tata Usaha PimpinanKementerian PPN/Bappenas dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

Sumber: Biro Humas dan Tata Usaha PimpinanKementerian PPN/Bappenas dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

 


 


Jumat, 17 Februari 2017

[NARASI TUNGGAL] - Peluncuran Satelit Telkom

Siap Mengorbit, Satelit Telkom 3S Perkuat Posisi Dan Kedaulatan Indonesia di Tingkat Internasional

Jakarta – 14 Februari 2017. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keunikan kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau dan pegunungan, sulit dijangkau oleh sistem komunikasi terrestrial maupun serat optik. Karenanya, sistem komunikasi satelit merupakan solusi tepat yang mampu menjangkau area terluar, terdepan, dan terpencil. Dengan kata lain, sistem komunikasi satelit merupakan penopang dan pemersatu wilayah nusantara.
Saat ini dua per tiga wilayah di Indonesia belum terjangkau sistem komunikasi terestrial. Teknologi satelit dan terestrial merupakan jaringan yang saling melengkapi (komplementer) dimana satelit bermanfaat memenuhi kebutuhan infrastruktur di daerah yang belum terjangkau oleh jaringan teresterial sehingga mampu meniadakan kesenjangan akses informasi.
Satelit memiliki peran dalam mewujudkan program Nawacita poin ke 1 yaitu melindungi warga negara melalui keamanan nasional dan pembangunan pertahanan  serta memperkuat jati diri sebagai negara maritime. Selain itu kehadiran satelit juga mendukung program Nawacita poin ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat berbagai daerah dalam rangka negara kesatuan.
Kehadiran satelit juga akan mampu memenuhi kebutuhan layanan siaran televisi berkualitas tinggi (High-Definition Television), layanan komunikasi seluler, broadband internet, serta sistem komunikasi VSAT yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, Asia Tenggara dan sebagian Asia Timur.
Kementerian BUMN melalui Telkom Indonesia menyadari benar fungsi dan manfaat strategis sistem komunikasi satelit bagi bangsa Indonesia. Selama 40 tahun, Telkom Indonesia telah tampil di garis depan dalam dunia komunikasi satelit Indonesia. Diawali dengan peluncuran satelit Palapa A1 pada tahun 1976, tahun 2017 ini Telkom Indonesia siap meluncurkan satelit terbarunya, Telkom 3S.
Satelit Telkom 3S adalah satelit komunikasi geostasioner milik Telkom Indonesia. Satelit ini ditempatkan pada posisi di atas equator dan bergerak mengelilingi bumi dengan lintasan berbentuk lingkaran yang memiliki sumbu rotasi sama dengan bumi. Satelit Telkom 3S akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia, Asia Tenggara dan sebagian Asia Timur. Satelit Telkom 3S didesain untuk dapat melayani siaran televisi berkualitas tinggi (High-Definition Television), layanan komunikasi seluler, serta broadband internet.
Satelit Telkom 3S direncanakan diluncurkan pada 15 Februari 2017 pukul 04.39 WIB menggunakan roket Ariane 5 ECA VA235 milik perusahaan peluncur satelit Arianespace Europe. Peluncuran dilaksanakan di Guiana Space Center, Kourou, Guyana Perancis.
Dibandingkan satelit lain, Satelit Telkom 3S memiliki sejumlah keunggulan. Satelit Telkom 3S mampu memberikan layanan dengan bit-rate lebih tinggi, sehingga menghasilkan kualitas komunikasi yang lebih baik. Selain itu Satelit Telkom 3S mampu mendukung siaran televisi berkualitas tinggi (High-Definition Television), layanan komunikasi seluler, serta broadband internet yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, Asia Tenggara dan sebagian Asia Timur.

Menteri Rini M. Soemarno mengatakan, peluncuran Satelit Telkom 3S ini diharapkan dapat menopang kemajuan industri nasional, mendukung konektivitas bangsa Indonesia, dan semakin memudahkan komunikasi antarwilayah di seluruh negeri.  
 “Kehadiran Satelit Telkom 3S ini merupakan sebuah kebanggaan dan pencapaian luar biasa, yang akan memperkuat posisi dan kedaulatan Indonesia dalam kancah dunia digital di tingkat internasional,” ujar Menteri Rini.

Persiapan Jelang Peluncuran
Jelang peluncuran Satelit Telkom 3S, sejumlah kegiatan akhir telah diselesaikan.  Bagian akhir dari persiapan peluncuran ini adalah general rehearsal dan lunch readiness review.
General rehearsal menjadi bagian terpenting yang harus dilewati sebagai pengecekan akhir terhadap seluruh kondisi teknis satelit sebelum diluncurkan. Pengecekan dilakukan dengan pengetesan sesuai check list yang telah disiapkan. Check list tersebut memastikan bahwa spesifikasi teknis dan fungsi-fungsi seluruh bagian satellit berada dalam kondisi baik dan dapat bekerja sebagaimana mestinya.
Sedangkan  Launch Readiness Review  (LRR) merupakan pengecekan dan pengetesan seluruh elemen dan perangkat pendukung peluncuran, mulai dari kondisi roket sebagai launch vehicle yang siap meluncur hingga perangkat pendukung lainnya di area peluncuran.
Direktur Network, IT and Solution Telkom Abdus Somad Arief yang kerap disapa ASA mengatakan,  kedua tahapan akhir yang sangat krusial telah terlewati.
 “Hasil pengetesan semua item teknis launch vehicle dalam kondisi on track dan hijau. Tidak ada kondisi yang mempengaruhi jadwal peluncuran, dan telah diambil keputusan untuk go ahead sesuai jadwal,” ungkap ASA yang telah berada di Guiana Space Center, Kourou Frech Guiana, usai mengikuti Launch Readiness Review (LRR) meeting dengan sejumlah personil penanggung jawab peluncuran dari Thales Alinea Space sebagai produsen pembuat satelit Telkom 3S maupun dari Arianespace sebagai perusahaan peluncur satelit.
ASA juga meminta doa restu dari seluruh masyarakat Indonesia agar Satelit Telkom 3S dapat diluncurkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, hingga pada akhirnya berada di orbit di atas Indonesia. “Kita harapkan Satelit Telkom3S ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk memberikan layanan telekomunikasi yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas ASA. **Biro Umum dan Humas Kementerian BUMN dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo.

Sumber: Biro Umum dan Humas Kementerian BUMN dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo
 

 


Senin, 13 Februari 2017

[NARASI TUNGGAL] - Mari Sukseskan Pilkada Serentak

Mendagri: Mari Bersama Sukseskan Pilkada Serentak 2017

Jakarta, 10 Februari 2017 - Pilkada Serentak akan berlangsung dalam hitungan hari. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua pihak untuk ikut aktif mengawal berlangsungnya proses Pilkada Serentak mulai dari masa kampanye, hingga hari pencoblosan.

Menurut Tjahjo, Pilkada Serentak bisa dikatakan sukses apabila adanya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan bijak dan baik. Disamping itu, tidak adanya politik uang selama Pilkada serentak 2017 juga menjadi poin penting dalam menyukseskan Pilkada nantinya.

“Saya kira ukuran pilkada sukses itu yakni tidak ada politik uang, adanya program-program yang baik, dan tingkat partisipasi masyarakat juga harus baik,” ungkap Mendagri.

Masing-masing pasangan calon (Paslon) menurut Mendagri juga harus mampu menawarkan program-program terbaik kepada masyarakat.
 
Tjahjo menambahkan, pada prinsipnya, pilkada adalah upaya pemerintah untuk menjaga netralitas. Maka dari itu, Mendagri mengimbau kepada struktur pemerintah seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri, serta TNI untuk menjaga netralitas tersebut.

“Pada 101 daerah yang mengikuti Pilkada 2017 semuanya sudah disiapkan, terlebih Undang-Undang Pilkada telah disempurnakan antara pemerintah dengan DPR serta elemen-elemen demokrasi seperti KPU, Bawaslu, Kepolisian,” tambahnya.

Pilkada Serentak akan dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2017 di 101 daerah otonom di Indonesia. Ke 101 daerah tersebut meliputi 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota dengan total jumlah pemilih hingga 46,7 juta warga.
 

Sumber: Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo


Senin, 06 Februari 2017

[NARASI TUNGGAL] Gross Split Lebih Baik untuk Indonesia

Gross Split Lebih Baik untuk Mewujudkan Energi Berkeadilan di Indonesia

Demi mewujudkan energi yang berkeadilan di Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan skema Gross Split, untuk perhitungan bagi hasil kontrak pengelolaan wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia. Skema Gross Split adalah skema dimana perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara Pemerintah dan Kontraktor Migas di perhitungkan dimuka. Melalui skema Gross Split, Negara akan mendapatkan bagi hasil migas dan pajak dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sehingga penerimaan Negara menjadi lebih pasti. Negara pun tidak akan kehilangan kendali, karena penentuan wilayah kerja, kapasitas produksi dan lifting, serta pembagian hasil masih ditangan Negara. Oleh karenanya, penerapan skema ini diyakini akan lebih baik dari skema bagi hasil sebelumnya.

Bagaimana perhitungan Skema Gross Split? Perhitungan gross split akan berbeda-beda setiap wilayah kerja. Perhitungan yang pasti, terdapat pada presentase Base Split. Untuk base split minyak, sebesar 57% diatur menjadi bagian Negara dan 43% menjadi bagian Kontraktor. Sementara untuk gas bumi, bagian Negara sebesar 52% dan bagian Kontraktor sebesar 48%. Disamping presentase base split, baik Negara dan Kontraktor dimungkinkan mendapatkan bagian lebih besar dengan penambahan perhitungan dari 10 Komponen Variabel dan 2 Komponen Progresif lainnya. Hal ini membuat skema Gross Split menarik bagi para investor untuk mengelola wilayah kerja migas, termasuk wilayah kerja non-konvensional yang memiliki tantangan lebih besar.

Lalu apa yang membedakan skema Gross Split dengan skema Cost Recovery yang selama ini berlaku?
Tren cost recovery relatif meningkat tiap tahun. Cost recovery pada tahun 2010 sekitar US$ 11,7 miliar dan meningkat menjadi US$ 16,2 miliar pada tahun 2014. Meskipun berdasarkan data tahun 2015 dan 2016 (unaudited), besaran cost recovery sempat menurun menjadi US$ 13,7 miliar dan US$ 11,5 miliar akibat rendahnya harga minyak dunia. Pada tahun 2016, penerimaan migas bagian Pemerintah hanya sebesar US$ 9,9 miliar atau lebih rendah dibanding cost recovery yaitu sekitar US$ 11,4 miliar. Kondisi lebih besarnya cost recovery dibanding penerimaan bagian negara terjadi sejak tahun 2015.

Oleh karenanya, dengan skema gross split, biaya operasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor. Tidak seperti kontrak bagi hasil skema cost recovery, dimana biaya operasi (cost) pada akhirnya menjadi tanggungan Pemerintah. Kontraktor akan terdorong untuk lebih efisien karena biaya operasi merupakan tanggung jawab Kontraktor. Semakin efisien Kontraktor maka keuntungannya semakin baik.

Peraturan terkait Gross Split
Untuk mendukung penerapan sistem bagi hasil ini, Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 08 Tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil Gross Split. Permen ini menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Bagi Hasil yang memuat persyaratan antara lain: kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan; modal dan risiko seluruhnya ditanggung Kontraktor; serta pengendalian manajemen operasi berada pada SKK Migas. Ini sekaligus menghilangkan kekhawatiran hilangnya peran SKK Migas setelah diterapkannya Kontrak Bagi Hasil Gross Split.  SKK Migas masih akan mengawasi pengajuan Plan of Development (POD), peningkatan lifting migas, keselamatan kerja migas, termasuk tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) serta pengawasan terhadap tenaga kerja dan asset-aset. Dengan semakin fokusnya tugas dan fungsi SKK migas, maka business process bagi para kontraktor (KKKS) pun akan lebih cepat. Disamping itu, Permen tentang Gross Split tersebut juga sudah mengantisipasi rendahnya harga minyak, sehingga rendahnya harga minyak bukan menjadi kendala untuk bereksplorasi.

Saat ini, kontrak wilayah kerja yang menerapkan skema Gross Split adalah Kontrak Wilayah Kerja (WK) Offhore North West Java (ONWJ) yang dikelola oleh Pertamina Hulu Energi (PHE). Penerapan Skema Gross Split akan difokuskan kepada Kontrak WK perpanjangan dan Kontrak WK baru, sehingga kontrak WK yang masih berjalan tetap dihormati hingga waktu kontrak berakhir.

Sumber: Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo



 


Senin, 06 Februari 2017

[NARASI TUNGGAL] Sepakbola untuk Semua

Kemenpora Siap Melaksanakan 4 Program Prioritas Percepatan Pembangunan Sepakbola Nasional

Jakarta, 4 Februari 2017 - Kepentingan Nasional sektor olahraga bagi Indonesia dalam perkembangan global adalah dimilikinya kemampuan meraih prestasi tinggi di berbagai ajang kompetisi antar bangsa. Keunggulan olahraga menjadi simbol kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan peradaban. Hal ini karena prestasi olahraga melibatkan sepenuhnya kekuatan riset, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, ekonomi, kebijakan politik, dan dukungan sosial masyarakat.untuk bertarung dan unggul dalam kompetisi global pembinaan olahraga harus melibatkan komponen-komponen di atas yang kemudian dikelola secara canggih, sistematik, dan modern.

Kecanggihan pengelolaan ditandai dengan adanya Kebijakan Nasional Keolahragaan serta elaborasinya ke dalam perencanaan strategik dengan kerangka kerja jangka panjang yang merupakan proses dinamis untuk mewujudkan visi olahraga nasional. Manajerial yang terorganisir rapih serta program latihan yang sarat inovasi dan terapan sports science menjadi tuntutan perbaikan yang terus menerus perlu dilakukan.

Sistem pembinaan juga harus mampu menggerakkan bangunan olahraga mulai dari hulu, diawali dari olahraga sekolah, pendidikan jasmani, pencarian dan konfirmasi bakat, perluasan partisipasi untuk menambah pool atau lumbung atlet berbakat sampai ke program perkembangan atlet pemula potensial dan berpuncak pada program performa tinggi yang khusus dikemas guna mengantarkan para atlet elit ke podium Internasional.

Faktor-faktor seperti fasilitas dan infrastruktur, peningkatan mutu pelatih, kompetisi yang berkualitas, sports science, keunggulan karakter dan budaya juara, serta nilai-nilai goodsportsmanship juga harus mendapat tempat yang utama.

Menciptakan atlet berprestasi Internasional tentu tidak dapat dilakukan secara instan dan mendadak. Pembinaan atlet seharusnya dilakukan secara kontinyu, berkelanjutan dan berjenjang melalui suatu proses yang modern dan mutakhir.

Prioritas Kemenpora 2017 di bidang Sepakbola, Mulai dari Pembinaan Sepakbola Usia Dini, Pemenuhan Pelatih dan Wasit Berlisensi hingga Penyediaan Infrastruktur Olahraga.

Sejak Rapat Terbatas (Ratas) pertama kalinya mengenai Percepatan Pembanguunan Sepakbola Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menindaklanjuti arahan Presiden tersebut dengan mempertajam sejumlah program prioritas yang sudah direncanakan dan akan dilakukan di tahun 2017.

Dalam Ratas yang dihadiri oleh Wakil Presiden, para Menteri Koordinator serta sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo telah menekankan 4 prioritas yang harus dilakukan dalam pembangunan sepakbola nasional yaitu: 1) Pembinaan Sepakbola Usia Dini, 2). Pembenahan Sistem dan Tata Kelola Sepakbola, 3). Pembenahan Manajemen Klub dan 4). Penyediaan Infrastruktur Olahraga.

Ada komitmen yang harus dikawal bersama-sama untuk memperbaiki sepakbola di Indonesia, karena cabang olahraga ini menjadi salah satu cabang olahraga yang sangat populer di kalangan masyarakat. Selain itu juga perlu adanya sinergi bersama seluruh Kementerian, Lembaga dan seluruh stakeholder sepakbola untuk meningkatkan prestasi olahraga ini.

Prestasi dapat diraih jika sejak awal kita melakukan program pembinaan yang dimulai sejak usia dini, grass roots, kompetisi sepakbola berjenjang di berbagai level usia, peningkatan jumlah pelatih dan wasit berlisensi hingga penyediaan infrastruktur olahraga yang memadai di seluruh Indonesia.

Kemenpora di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah memulai program-program peningkatan prestasi olahraga dengan mengacu pada konsep Indonesia Sentris yang mencerminkan Nawacita Presiden yang mengamanatkan pembangunan Indonesia dari kawasan pinggiran melalui Pogram 1 Desa 1 Lapangan.

Pada tahun 2015 telah terbangun sebanyak 470 lapangan olahraga desa, sementara di tahun 2016 telah terbangun sebanyak 346 lapangan dan target di tahun 2017 akan dapat terbangun sebanyak 1000 lapangan olahraga desa. Tahun 2017 sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden program ini harus dilakukan secara gotongroyong oleh semua kementerian, dengan optimalisasi kerjasama fasilitasi lapangan olahraga desa dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maupun dengan Kementerian BUMN.

Sementara yang kedua, adalah memaksimalkan kegiatan kurikulum ekstrakulikuler olahraga di sekolah, khususnya terkait sepakbola dan memaksimalkan kompetisi olahraga sepakbola di berbagai level dan jenjang usia.

Terkait dengan Pembinaan Usia Dini, Kemenpora saat ini terus dan tengah menggalakkan kompetisi dan pembinaan sepakbola diberbagai level dan jenjang usia. Pembinaan Sekolah Sepakbola (SSB) di seluruh Indonesia sebagai fondasi awal. Kompetisi di berbagai level/jenjang usia: mulai dari U-10, U-12, U-14, U-16, U-17, dan U-18, Liga Pelajar, dan tidak ketinggalan Liga Mahasiswa.

Lebih lanjut mengenai arahan Presiden terkait Pembenahan Sistem dan Tata Kelola Sepakbola serta Manajemen Klub, Kemenpora dalam hal ini mewakili Pemerintah akan bekerjasama lebih erat dengan PSSI dalam mengawal adanya pembenahan sistem dan tata kelola sepakbola melalui Road Map Pengembangan Sepakbola Indonesia menuju pentas dunia.

Apa yang terjadi dulu dalam sepakbola Indonesia, berbeda dengan kondisi yang ada saat ini.  Adanya komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah dan Federasi (PSSI) saat ini telah berjalan dengan baik, sesuatu yang tidak atau bahkan mungkin belum pernah ada sebelumnya.

Untuk pembudayaan cabang olahraga sepakbola di seluruh lapisan masyarakat, sejak tahun 2015 lalu Kemenpora sudah menginisiasi terlaksananya Liga Santri Nusantara untuk menggalakkan olahraga di kalangan santri di pondok pesantren, sementara di tahun 2017 Kemenpora akan menggalakkan kembali Gala Desa (Kompetisi Olahraga Antar Desa) di 34 provinsi seluruh Indonesia.

Terkait program penambahan pelatih dan wasit profesional berlisensi yang menjadi arahan Presiden, Kemenpora telah melakukannya melalui Program Pelatihan Wasit, Pelatih dan Tenaga keolahragaan yang telah berjalan dan akan ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya.

Sumber: Biro Humas dan Hukum Kemenpora dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo
 


Rabu, 01 Februari 2017

[NARASI TUNGGAL] Kebijakan Ekonomi Berkeadilan

Pemerintah Luncurkan Program Besar Atasi Ketimpangan Sosial
 

Jakarta - Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi-sosial yang terjadi selama ini, pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla meluncurkan sebuah program besar Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Kebijakan ini merupakan langkah konkret implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, terutama Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) dan sila ke-5 (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).

“Kebijakan ini bersifat affirmative action untuk mencegah terjadinya reaksi negatif terhadap pasar, terhadap sistem demokrasi, sekaligus mencegah terjadinya friksi akibat konflik sosial di masyarakat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Selasa (31/1), di Istana Bogor. Meski begitu, Darmin menegaskan kebijakan ini tidak berbasis ras atau etnis namun lebih pada upaya meningkatkan equity (permodalan) masyarakat golongan ekonomi lemah agar mereka mendapat kesempatan untuk meningkatkan kapasitas serta memperbaiki kualitas hidupnya.

Undang Undang Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memang menegaskan pentingnya negara memberikan perlakuan dan perlindungan yang sama kepada setiap warga negara tanpa memandang ras dan etnis. Ini juga sejalan dengan tesis Profesor Amy Chua dari Yale Law School dalam bukunya yang berjudul  Wold on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability (2003). Menurut Chua, demokratisasi berpotensi meningkatkan konflik etnis ketika etnis minoritas lebih makmur secara disproporsional. Untuk mencegah  hal itu terjadi, pemerintah pun mengambil kebijakan afirmatif terhadap kelompok ekonomi lemah.

Menurut Darmin, Kebijakan Ekonomi Berkeadilan ini mencakup 3 (tiga) area pokok, yakni kebijakan berbasis lahan, kebijakan berbasis kesempatan, dan kebijakan berbasis peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Kebijakan berbasis lahan meliputi reforma agraria, pertanian, perkebunan, masyarakat miskin kota (urban poor), nelayan dan budidaya rumput laut. Sedangkan kebijakan berbasis kesempatan meliputi sistem pajak berkeadilan, manufaktur dan ICT, ritel dan pasar, pembiayaan dan anggaran pemerintah. Berikutnya kebijakan berbasis peningkatan kualitas SDM meliputi vokasi, kewirausahaan (entrepreunership) dan pasar tenaga kerja.

Penguasaan Lahan Berlebihan

Indonesia adalah negara agraris yang mempunyai penduduk terbesar keempat di dunia. Dari seluruh luas daratan di Indonesia sebesar 189 juta hektar, 2/3 atau 64% di antaranya adalah kawasan hutan dengan luas  sekitar 121 juta hektar. Sedangkan sisanya adalah kawasan non hutan (69 juta hektar). Jika dihitung berdasarkan kawasan non hutan saja, kepadatan penduduk di Indonesia menempati peringkat ke-2 dunia dengan tingkat kepadatan penduduk 4,26 jiwa/hektar. Indonesia hanya berada di bawah India sebagai negara paling padat penduduknya dengan tingkat kepadatan 5,78 jiwa/hektar.

Jawa merupakan pulau terpadat (56% penduduk Indonesia tinggal di Jawa), tersubur, teririgasi, sekaligus motor perekonomian Republik Indonesia. Namun, Jawa juga adalah pulau paling besar jumlah penduduk termiskinnya. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Jawa pun paling pesat. Sehingga kebutuhan lahan di Jawa sangat penting. Untuk itu, perlu ada sebuah kebijakan berbasis lahan yang memberikan akses kepada pihak yang paling termarjinalisasi, yaitu petani tanpa lahan, penduduk miskin perkotaan dan pedesaan, nelayan.

Pemerintah memiliki program Reforma Agraria. Masalahnya, lahan yang tersedia sebagai objek TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) seluas 9,5 juta Ha sebagian besar berada di luar Jawa. Karena itu, pemerintah perlu mengharmonisasikan program Reforma Agraria dengan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan ini.

Selama ini, penguasaan lahan secara berlebihan oleh pihak-pihak tertentu menyebabkan terjadinya ketimpangan. Karena itu pemerintah akan melakukan pendataan terhadap kepemilikan lahan, land bank, izin yang dimiliki maupun kebun yang sudah ditanami di sektor perkebunan di seluruh Indonesia. Paralel, pemerintah akan merumuskan kebijakan pengembangan dan peremajaan kebun rakyat secara bertahap.

Dari 8 komoditas perkebunan, 7 komoditas menguasai 52% lahan perkebunan dan menghidupi 15,5 juta jiwa, namun hanya memiliki nilai tambah kurang dari 30%. Penyerapan tenaga kerja pada 7 komoditas perkebunan ini pun relatif mandeg, sehingga pemerintah memandang perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong peranan swasta, khususnya di luar komoditas kelapa sawit.

Komoditas seperti tebu, teh, karet, kelapa, kakao, kopi dan cengkeh memerlukan kerja sama swasta yang lebih banyak demi mendorong terbentuknya perkebunan rakyat berbasis koperasi yang mempunyai manajemen yang baik dan produktivitas tinggi. Peranan swasta terutama diharapkan dalam hal penyediaan bibit, peningkatan rantai nilai, peningkatan kualitas, dan menjadi offtaker atau avalis.

Capital Gain Tax

Salah satu alat yang paling efektif untuk menerapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan adalah melalui sistem perpajakan. Pajak progresif terhadap pihak yang memiliki aset, modal kuat dan profit yang besar sangat diperlukan sebagai sumber pembiayaan kebijakan afirmatif untuk membantu pihak yang lebih lemah.

Selama ini ada kecenderungan pajak transaksi yang dibayar oleh pembeli maupun penjual tanah cenderung lebih rendah dari pajak yang seharusnya dibayar dari nilai transaksi sebenarnya. Untuk itu, pemerintah akan mengubah sistem transaksi yang mengacu pada NJOP menjadi capital gain tax. Akan ada disinsentif melalui unutilized asset tax untuk mencegah spekulasi tanah maupun pembangunan properti yang tidak dimanfaatkan.

Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi pengusaha UMKM dalam rantai nilai pengadaan pemerintah, pemerintah akan mengubah basis pengadaan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian/Lembaga menjadi penciptaan pasar-pasar di mana masyarakat diberdayakan dalam memilih bantuan (Rights to Choose Program) yang mereka perlukan. Dengan program ini, diharapkan akan tercipta banyak lapangan kerja.

Pemerintah juga akan mencegah tergerusnya peranan warung-warung, toko dan pasar tradisional, dari ancaman pasar/toko modern bermodal kuat. Hal ini dapat tercapai dengan meningkatkan kemampuan masyarakat melalui skema koperasi yang mempunyai kemampuan manajemen dan daya saing tangguh (korporatisasi koperasi).

Dari sisi sektor manufaktur, dari bisnis UMKM yang berjumlah 90% dari total pemain hanya mempunyai nilai tambah sebesar 5%. Karena itu pemerintah akan mendorong peningkatan skala maupun nilai tambah dari bisnis UMKM, selain meningkatkan peranan manufaktur dalam PDB nasional

Job Matching

Selama ini Indonesia banyak mendidik calon tenaga kerja, baik melalui sistem pendidikan akademis maupun jalur vokasional. Faktanya, banyak lowongan kerja tidak terisi karena tidak cocoknya keahlian para lulusan tersebut. Di sinilah perlunya job matching antara pasar tenaga kerja dengan skill (ketrampilan) atau pendidikan ketrampilan yang dibutuhkan. Apalagi banyak jenis pekerjaan yang ada pada saat sekarang akan menjadi tidak relvan karena perkembangan zaman. Sementara pekerjaan di masa depan belum terdefinisikan pada saat ini.

Karena itu sistem pendidikan keahlian/ketrampilan para calon tenaga kerja perlu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Masyarakat juga harus mengubah mindset dari semata-mata mengejar gelar akademis, menjadi masyarakat yang menghargai keahlian profesi.

"Kita harus menyadari bahwa senjata yang paling ampuh dalam menghadapi ketimpangan sosial adalah peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan," ujar Darmin.

'If you want 1 year prosperity, grow a grain. If you want 10 year prosperity, grow a tree. If you want 100 year prosperity, grow people.' (ekon) *Humas Kemenko Perekonomian dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

 

Sumber: Humas Kemenko Perekonomian dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo


 


Pebruari 2017
Min
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28