Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Diberitahukan bahwa saat ini Call Center Kemenpora (1500 928) sudah aktif kembali.

Pengumuman

Selasa, 27 Desember 2016

[NARASI TUNGGAL] - Rupiah Baru

Bank Indonesia Cetak Rupiah Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia melakukan pencetakan Rupiah sesuai kebutuhan masyarakat. Bank Indonesia senantiasa memastikan kebutuhan uang tunai masyarakat dapat tersedia dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar. Sebagai bagian dari siklus pengelolaan uang, Bank Indonesia secara rutin melakukan penarikan uang yang tidak layak edar di masyarakat dan menggantikannya dengan uang dalam kondisi layak edar atau yang baru dicetak. Demikian pula, uang Rupiah Tahun Emisi 2016 dicetak dan diedarkan untuk menggantikan uang tidak layak edar yang ditarik, sehingga tidak menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dengan siklus tersebut, jumlah uang yang beredar di masyarakat tetap terjaga sesuai kebutuhan.

Dengan monitoring yang ketat, Bank Indonesia memastikan bahwa jumlah uang yang ditarik dan dimusnahkan dari waktu ke waktu tidak pernah lebih dari yang dicetak dan diedarkan ke masyarakat. Dengan demikian, tidak terdapat tambahan pencetakan dan pengedaran uang dari jumlah yang ditetapkan Bank Indonesia. Bank Indonesia meyakini bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang melakukan pengedaran dan penarikan uang Rupiah. Pemusnahan uang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan setiap tahunnya tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia, dengan menunjuk badan usaha milik negara, yaitu Perum Peruri, sebagai pelaksana Pencetakan Rupiah. Bank Indonesia menegaskan bahwa pencetakan uang Rupiah Tahun Emisi 2016 dilakukan seluruhnya oleh Perum Peruri. Dalam proses pencetakan, Bank Indonesia menyerahkan bahan uang kepada Perum Peruri dalam jumlah tertentu. Perum Peruri kemudian melaksanakan pencetakan uang dan menyerahkannya kembali ke Bank Indonesia, dengan jumlah sesuai dengan bahan uang yang diserahkan oleh Bank Indonesia. Dalam proses ini, dilaksanakan pula verifikasi/penghitungan ulang oleh Bank Indonesia.

Pengelolaan uang Rupiah dilaporkan Bank Indonesia secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu, untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) melakukan audit secara berkala terhadap Bank Indonesia. Pelaksanaan audit oleh BPK-RI dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, terdiri dari audit umum dan audit terkait pengelolaan uang.

Sumber: Departemen Komunikasi BI


Selasa, 27 Desember 2016

[NARASI TUNGGAL] - Deklarasi Pemagangan Nasional

Pemagangan, Cara Pemerintah Kebut Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

“Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng 2.648 perusahaan untuk mempercepat peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program pemagangan terpadu nasional. Lebih dari 163.000 pemagang akan mengikuti program tiap tahunnya.”

Karawang –Menghadapi persaingan global, pemerintah meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dalam negeri lewat program pemagangan nasional. Dikomandoi oleh Kementerian Ketenagakerjaan, bersama-sama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) berkomitmen untuk menyelenggarakan program tersebut mulai tahun 2017.

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menyatakan, Pemagangan Nasional menjawab permasalahan ketersambungan antara lulusan dunia pendidikan yang belum dapat diterima industri karena kurangnya keterampilan sehingga tidak siap memasuki pasar kerja. Program Pemagangan memadukan pelatihan dengan bekerja secara langsung, sehingga peserta pemagangan dapat memperoleh keterampilan baru sekaligus berkesempatan untuk mengasah keterampilan tersebut.

“Untuk memecahkan masalah link and match itulah pemerintah gencar melakukan pemagangan. Melalui pemagangan terpadu ini pemagangan akan sistematis dimana peserta melakukan magang dengan jabatan tertentu, mendapatkan insentif tertentu dan akan mendapatkan sertifikat setelah selesai menjalani program,” ujar Menteri Hanif dalam acara Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12/2016).

Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten pada hari ini turut dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, jajaran Menteri Kabinet Kerja, Ketua KADIN, Ketua APINDO, Gubernur Jawa Barat, Bupati Karawang dan perwakilan perusahaan. Peluncuran program pemagangan ini adalah sebagai tindak lanjut Penandatanganan Nota Kesepahaman yang sudah dilakukan tanggal 26 April 2016 yang lalu. Program ini dilatarbelakangi kesepahaman seluruh pihak untuk memberikan keterampilan kepada para pencari kerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja Indonesia pada Agustus 2016 mencapai 125,44 juta orang dari 189,10 juta penduduk Indonesia di usia kerja. Dari angka tersebut, 60.24% lulusan SD/SMP, 27.52% lulusan SMA/SMK, dan 12.24% lulusan diploma/universitas.

Dari data BPS tersebut terlihat bahwa tenaga kerja didominasi lulusan pendidikan menengah ke bawah. Hal itu membuat pemerintah semakin gencar mendorong pendidikan dan pelatihan kerja. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dan bekerja secara langsung.

Sejak 2009 hingga November 2016 program pemagangan dalam negeri sudah diikuti oleh 169.317 ribu peserta. Rinciannya yaitu, 13.053 pemagang di tahun 2009, 14.006 pemagang di tahun 2010, 21.088 pemagang di tahun 2011, 23.071 pemagang di tahun 2012, 24.709 pemagang di tahun 2013, 26.367 pemagang di tahun 2014, 26.437 pemagang di tahun 2015, dan 20.586 pemagang hingga November 2016.

Sementara untuk program pemagangan nasional yang dimulai tahun 2017 akan diikuti oleh sekitar 163.000 pemagang. Angka ini menunjukan komitmen pemerintah dalam menciptakan terobosan untuk percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja di Indonesia melalui program pemagangan nasional dalam negeri secara mandiri.

Menaker melanjutkan, dengan mengikuti program pemagangan yang sistematis peserta dapat memperoleh pengalaman kerja yang lebih praktikal. Sehingga, peserta pemagangan dapat lebih cepat diserap pasar kerja sekaligus menjadi bekal para peserta untuk terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.

“Dengan pengalaman praktis yang didapat peserta pemagangan dapat meningkatkan kompetensinya dan cepat diserap pasar kerja. Pemagangan ini berkontribusi besar dalam menambah jumlah tenaga kerja skilled serta menyesuaikan supply dan demand tenaga kerja.” ungkapnya.

Metode pemagangan sendiri telah digunakan di berbagai negara untuk melakukan percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Oleh sebab itu, pemerintah dengan intensif mengajak para pengusaha agar mendukung program pemagangan. Hal tersebut diwujudkan melalui program Pemagangan Nasional.

2.648 perusahaan yang sudah berkomitmen menerima peserta magang tersebut berasal dari kawasan industri yang berada di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sektor-sektor perusahaan yang mengikuti pemagangan antara lain 1.776 perusahaan sektor manufaktur, 200 perusahaan di sektor pariwisata, 12 perusahaan di sektor perbankan, 411 perusahaan di sektor kelautan dan perikanan, 30 perusahaan teknologi informasi dan komunikasi, dan 219 perusahaan sektor ritel.

Dalam Peraturan Menteri Ketenagkaerjaan No. 36 Tahun 2016 disebutkan peserta magang diharuskan berusia minimal 17 tahun, memiliki bakat, minat, dan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan program pemagangan, dan menandatangani perjanjian pemagangan. Sementara untuk hak, peserta akan memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan, uang saku, memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian, memperoleh sertifikat pemagangan apabila dinyatakan lulus.

Selama proses, peserta magang akan berada di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman. Skemanya yaitu 25% teori, 75% praktek, dan diakhiri dengan uji kompetensi (sertifikasi). Jangka waktu pemagangan berlangsung paling lama 1 tahun.

 

Sumber: Biro Humas Kemnaker dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo
 


Senin, 19 Desember 2016

[NARASI TUNGGAL] - Hari Bela Negara

PERINGATAN HARI BELA NEGARA NASIONAL 2016

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) menyelenggarakan kegiatan peringatan Hari Bela Negara Nasional tahun 2016 di kota Padang, Sumatera Barat.

Pemerintah menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara melalui Keppres Nomor 28 Tahun 2006. Penetapan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara dipilih untuk mengenang peristiwa sejarah ketika tanggal 19 Desember 1948, saat Belanda melancarkan Agresi Militer ke II dengan mengumumkan tidak adanya lagi Negara Indonesia. Ketika itu, Presiden RI Ir. Soekarno memberikan mandat penuh kepada Mr. Syafrudin Prawinegara untuk menjalankan pemerintahan dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Padang, Sumatera Barat, guna menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.

Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara sebagai nilai dasar bela negara mencakup cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara.

Peringatan Hari Bela Negara 2016

Peringatan Hari Bela Negara tahun 2016 diadakan di kota Padang, sebagai wujud mengenang peristiwa dimana Mr. Syafrudin Prawinegara menjalankan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sebagaimana mandat yang diberikan Presiden Ir. Soekarno dalam rangka mempertahankan kedaulatan pemerintahan Indonesia dari Agresi Militer Belanda II.

Dalam rangkaian Peringatan Hari Bela Negara Tahun 2016, kegiatan diawali dengan Pembentukan Kader Bela Negara di Asrama Haji Kota Padang yang diikuti oleh 300 orang peserta, mulai dari tanggal 14 sampai 16 Desember 2016.

Pada Minggu (18/12), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memberi ceramah di Universitas Negeri Padang, sekaligus menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan dengan 10 Perguruan Tinggi se-Sumater Barat dalam bidang Pembinaan Kesadaraan Bela Negara di lingkungan Perguruan Tinggi.  

Adapun 10 Perguruan Tinggi se-Sumatera Barat tersebut ialah Universitas Negeri Padang, Universitas Andalas, IAIN Imam Bonjol, IAIN Bukittinggi, Universitas Bung Hatta, Universitas Ekasakti, Universitas Putra Indonesia, STKIP Azkia, Universitas Dharma Andalas, dan Universitas Muhammadiyah Padang.

Sebagai puncak acara Peringatan Hari Bela Negara Tahun 2016, pada Senin (19/12), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi, M.Sc., menghadiri Upacara Peringatan Hari Bela Negara di Tugu Perdamaian Kota Padang. Upacara tersebut diikuti 3000 orang. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) DR. Yuliandre Darwis akan bertindak sebagai Komandan Upacara, sedangkan Pembaca Ikrar Bela Negara ialah Dosen Universitas Andalas, Sari Lenggo Geni.

Dalam upacara tersebut juga dimeriahkan dengan sajian drama kolosal yang menggambarkan peristiwa Agresi Militer Belanda ke II, terbentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) sampai penetapan Hari Bela Negara.

Sumber: Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

 


Kamis, 15 Desember 2016

[NARASI TUNGGAL] - Listrik untuk Semua

Subsidi Listrik Dialihkan Untuk Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pada tahun 2015, subsidi listrik paling besar dinikmati oleh pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang mencapai Rp. 49,32 Triliun (87%). Namun demikian, pada dua golongan pelanggan ini masih terdapat rumah tangga yang tidak layak disubsidi. Sehingga di tahun 2017 Pemerintah memandang perlu memulai pengalihan dana subsidi kepada masyarakat miskin dan tidak mampu khususnya di golongan pengguna 900VA. Menurut Data Terpadu Penanganan Program Fakir Miskin, dari total 23 juta pelanggan rumah tangga daya 900 VA, hanya 4.058.186 rumah tangga yang layak diberikan subsidi. Data rumah tangga miskin dan tidak mampu ini berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan dikelola oleh Tim Nasional Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Undang-Undang 30 tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengamanatkan penyediaan dana subsidi hanya untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Mengacu kepada data tersebut di atas, ternyata subsidi listrik bagi mayoritas pelanggan rumah tangga daya 900 VA belum tepat sasaran.

Selain belum tepat sasaran, pola subsidi listrik bagi pelanggan mampu juga tidak memenuhi prinsip keadilan, karena masih banyak saudara-saudara kita yang belum sepenuhnya menikmati listrik, bahkan belum terlistriki sama sekali.

Saat ini akses listrik masyarakat di Indonesia belum merata. Hal ini dapat dilihat dari angka rasio elektrifikasi masing-masing provinsi yang berbeda-beda. Di Provinsi Papua, rasio elektrifikasi masih mencapai 46,67% sampai dengan September 2016. Lebih dari separuh rumah tangga di sana belum menikmati listrik. Sementara itu Pulau Jawa rata-rata telah berada di atas 90% sampai dengan September 2016.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian ESDM terus berupaya melakukan pemerataan pemenuhan kebutuhan listrik. Salah satunya melalui pembangunan ketenagalistrikan di 2.500 desa yang belum terlistriki. Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 38 tahun 2016, Kementerian ESDM akan fokus pada 2.500 desa yang tidak ada listrik sama sekali. Untuk mencapai pemerataan dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Percepatan upaya melistriki daerah – daerah yang masih belum terlistriki memerlukan pembangunan infrastruktur listrik yang masif serta pendanaan yang besar. Oleh karena itu, dalam pembahasan Rapat Kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 22 September 2016 terkait RAPBN TA 2017, disetujui penghapusan subsidi listrik untuk golongan rumah tangga daya 900 VA yang ekonominya mampu.

Penghematan Subsidi Energi
Penerapan subsidi listrik tepat sasaran akan menghemat penggunaan anggaran negara, terutama subsidi energi. Penghematan tersebut dialihkan untuk peningkatan ekonomi Indonesia melalui pembangunan infrastruktur dan jaminan kesejahteraan rakyat. Kebutuhan subsidi listrik tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp. 44,98 Triliun. Angka ini menurun dari kebutuhan subsidi listrik tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 56,55 Triliun. Anggaran hasil penghematan dari subsidi listrik tepat sasaran akan memberikan ruang fiskal yang lebih leluasa bagi Pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Dalam rangka meringankan beban ekonomi masyarakat maka penyesuaian tarif tenaga listrik terhadap rumah tangga mampu daya 900 VA dilaksanakan setiap 2 bulan dan dilakukan bertahap sebanyak 3 kali mulai 1 Januari, 1 Maret, dan 1 Mei. Selanjutnya pada bulan Juli dikenakan tariff adjustment seperti pelanggan lainnya yang sudah mencapai tarif keekonomian dan tidak menerima subsidi listrik.

Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik juga diharapkan dapat mendorong masyarakat agar lebih hemat listrik, sehingga dapat menurunkan beban puncak penyediaan tenaga listrik.

Penerapan subsidi listrik tepat sasaran berjalan dengan baik, Pemerintah telah melakukan antisipasi adanya pengaduan masyarakat dengan membentuk Tim Posko Pusat Penanganan Pengaduan yang bertempat di Ditjen Ketenagalistrikan. Tim ini beranggotakan perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNP2K dan PT PLN (Persero).

Sosialisasi kebijakan subsidi tepat sasaran
Untuk menyukseskan pelaksaan subsidi tepat sasaran, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) Kementerian ESDM bersama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan TNP2K melakukan roadshow sosialisasi ke Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota hingga bulan Januari 2017.

Roadshow sosialisasi penerapan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini direncnakan dilakukan di Jakarta, Semarang, Makassar, Surabaya, Balikpapan, Medan, Bandung dan Palembang.

Dalam sosialisasi, akan dijelaskan mengenai Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik PT PLN (Persero) yang mengatur penerapan tarif non subsidi bagi rumah tangga daya 900 Volt-Ampere (VA) yang mampu secara bertahap menuju keekonomian, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga yang juga mengatur mekanisme penanganan pengaduan. Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat serta terkait penerapan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran juga menjadi materi dalam setiap sosialisasi.

Sumber: Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, Dan Kerja Sama Kementerian ESDM & Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo


Rabu, 14 Desember 2016

[NARASI TUNGGAL] - Hari Bakti Transmigrasi

HARI BHAKTI TRANSMIGRASI KE-66

TRANSMIGRASI MENDUKUNG TERWUJUDNYA DESA MANDIRI DAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN WILAYAH


JAKARTA – Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan, terutama di kawasan yang masih terisolasi atau tertinggal. Tujuan yang diharapkan yakni meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya.

Saat ini pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan. Program tersebut diprioritaskan untuk mendukung pembangunan wilayah perbatasan negara melalui pembangunan satuan permukiman baru, satuan permukiman pugar, dan satuan permukiman tempatan dengan berbagai pola usaha yang dikembangkan. Upaya pengembangan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan daya saing daerah juga terus dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014, hingga saat ini sudah terbentuk 23 kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan oleh menteri. Lokasi tersebut diantaranya, Kawasan Salor, Kabupaten Merauke; Kawasan Kobisonta, Kabupaten Maluku Tengah; Kawasan Air Terang, Kabupaten Buol; Kawasan Bungku, Kabupaten Morowali; Kawasan Pawonsari, Kabupaten Boalemo; Kawasan Subah, Kabupaten Sambas; Kawasan Gerbang Kayong, Kabupaten Kayong Utara; dan Kawasan Telang, Kabupaten Banyuasin. Sebelum terbentuk menjadi kawasan transmigrasi, pemerintah telah menetapkan 48 Kota Terpadu Mandiri (KTM). KTM merupakan embrio dari kawasan transmigrasi. Pada tahun 2016 ini, pemerintah telah memberangkatkan 1.658 Kepala Keluarga (per Desember 2016).

Sejumlah kontribusi positif dari program transmigrasi yakni, pertama, membuka keterisolasian daerah terpencil. Data mencatat, program transmigrasi telah berkontribusi pada pembangunan jalan penghubung/ poros dan jalan desa sepanjang 68.002 kilometer serta jembatan dan gorong-gorong sepanjang 142.021,97 M2 di kawasan-kawasan transmigrasi.

Kedua, program transmigrasi telah mendorong pembentukan 2 ibukota provinsi baru. Mamuju, yang kini menjadi ibukota Sulawesi Barat, merupakan pengembangan dari kawasan transmigrasi. Selain itu, ibukota Kalimantan Utara, yakni Bulungan, juga lahir dari pengembangan kawasan transmigrasi. Ketiga, program ini juga telah mendorong pembentukan ibukota kabupaten/ kota dan kecamatan. Tercatat, terdapat 104 permukiman transmigrasi yang berkembang menjadi ibukota kabupaten/ kota. Selain itu, 385 permukiman transmigrasi telah menjadi ibukota kecamatan.

Keempat, kontribusi positif transmigrasi yakni mendorong terbentuknya desa-desa baru. Dari 3.055 desa baru yang terbentuk dari permukiman transmigrasi, 1.183 telah menjadi desa definitif yang diakui oleh pemerintah. Kelima, transmigrasi juga mendorong swasembada pangan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penambahan luas areal pertanian pangan berupa ekstensifikasi (lahan pekarangan, lahan usaha I dan lahan usaha II) seluas 8.081.969 hektar. Keenam, mendukung upaya ekspor non migas. Wujud nyata dari kontribusi tersebut yaitu melalui pembukaan lahan perkebunan seluas 391.559 hektar dan berkembangnya pusat produksi baru yang berbasis pertanian yaitu perkebunan kelapa sawit dan karet. Sebagian besar lokasi tersebut tersebar di Sumatera dan Kalimantan.

Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi ke-66

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) memeringati Hari Bhakti Transmigrasi (HBT) ke-66 ini dengan sejumlah kegiatan. Kegiatan tersebut yakni ziarah ke Makam Pionir Pembangunan Transmigrasi di Desa Sukra, Indramayu, Jawa Barat, pada pada 7 Desember lalu. Kemudian, upacara peringatan HBT digelar serentak di Kemendesa PDTT dan di setiap dinas yang membidangi ketransmigrasian pada 13 Desember. Tema yang diusung adalah “Transmigrasi Mendukung Terwujudnya Desa Mandiri dan Percepatan Pertumbuhan Wilayah serta Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa.”

Secara historis, permulaan penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1950. Transmigrasi pertama pada tahun 1950 saat itu memberangkatkan 25 Kepala Keluarga (KK) atau dengan total 98 jiwa. Lokasi awal saat itu yakni ke Lampung (23 KK) dan ke Lubuk Linggau (2 KK).
Istilah transmigrasi pertama kali dikemukakan oleh Bung Karno tahun 1927 dalam Harian Soeloeh Indonesia. Kemudian dalam Konferensi Ekonomi di Kaliurang, Yogyakarta, 3 Februari 1946, Wakil Presiden Bung Hatta menyebutkan pentingnya transmigrasi untuk mendukung pembangunan industrialisasi di luar Jawa.

 Sebuah peristiwa yang terus dikenang dalam sejarah transmigrasi adalah kecelakaan 11 Maret 1974. Enam puluh tujuh pionir transmigran asal Boyolali, Jawa Tengah, yang hendak menuju Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Rumbiya, Sumatera Selatan, meninggal dunia. Bus yang mereka tumpangi tergelincir, kemudian masuk dan terbakar di Kali Sewo di Desa Sukra, Indramayu, Jawa Barat. Tiga orang selamat dalam kecelakaan itu. Untuk mengenang peristiwa tersebut, dibangunlah Makam Pionir Pembangunan Transmigrasi di Desa Sukra, Indramayu.

Sumber: Biro Humas dan Kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo
 


Sabtu, 10 Desember 2016

[Narasi Tunggal] - Hari Anti Korupsi

Judulnya Ayo Kawal Uang Rakyat, Cegah Korupsi Sebelum Terjadi
 
Kejaksaan sebagai bagian dari instrumen pemerintah turut berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program pembangunan nasional. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu upaya yang saat ini tengah diprioritaskan oleh Korps Adhyaksa untuk mendukung pemerintah memajukan Indonesia.
 
Peran hukum sebagai sarana pembaharuan sosial sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Inpers tersebut lebih menitik beratkan pada strategi pencegahan (23 butir) dibanding dengan strategi penegakan hukum/pemberatasan (8 butir). “Tindakan pencegahan tidaklah populer dibanding dengan penegakan hukum secara represif, karena pendekatan pencegahan bekerja dalam senyap sehingga tidak diketahui oleh banyak orang,” kata Jaksa Agung H.M. Prasetyo di Bogor, beberapa waktu lalu.
 
Untuk mendukung Pemerintahan Jokowi-JK mencegah korupsi, Kejaksaan memiliki beberapa program unggulan antara lain Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4P/ TP4D). Tim ini dibentuk sebagai implementasi dari  Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. TP4P maupun TP4D berperan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan cara memberikan pendampingan hukum pada proyek strategis nasional.
 
Diusianya yang masih seumur jagung, TP4P dan TP4D telah mencetak prestasi gemilang. TP4P mendampingi pengadaan penyewaan pembangkit listrik terapung “Leasing Marine Vessel Power Plant” (LMVPP) oleh PT. PLN (Persero) untuk menanggulangi krisis listrik di 5 wilayah di Indonesia. Sistem pembangkit listrik terapung membuat PLN berhemat Rp1,5 triliun per tahun.  
 
TP4P berperan pula pada pembebasan jalur 2 Jalan By Pass Kota Padang dengan melibatkan seluruh SKPD terkait. TP4P juga mempercepat pembangunan Transmisi Tanjung Uban – Sri Bintan – Air Raja – Kijang dan Gardu Induk Sri Bintan dari dua tahun menjadi tiga bulan dan membuat PLN berhemat Rp11,26 miliar per bulan. Bila keseluruhan beban sudah beralih pada sistem interkoneksi, penghematan biaya operasional mencapai Rp24,7 miliar per bulan.
 
Terkait percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, Kejaksaan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun melakukan tindakan preventif terhadap potensi penyimpangan dengan memberikan pertimbangan hukum. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Kejaksaan RI, Datun dapat memberikan pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum (legal assistance) dengan Surat Kuasa Khusus (SKK).
 
Hingga Oktober 2016, Bidang Datun Kejaksaan telah melakukan penyelamatan keuangan negara Rp20.3 T dan tanah seluas 7902 m². catatan gemilang lain yang berhasil dicetak Datun selama 2016 ini adalah memberikan pendapat dan pendampingan hukum terhadap proyek-proyek/aset yang bernilai Rp232,4 triliun dan U$264,8 ribu. Pencapaian lain dari Datun yang tak boleh dipandang sebelah mata adalah pemulihan keuangan/ kekayaan negara senilai Rp49.2 miliar. “Datun bisa menjadi ujung tombak penyelamatan keuangan negara,” ujar Jaksa Agung.
 
Untuk menciptakan generasi antikorupsi, Kejaksaan memiliki program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS, kegiatan penyuluhan hukum terhadap anak-anak usia sekolah mulai dari SD hingga SMA. Program yang merupakan perwujudan Nawa Cita ke-8 ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang hukum sejak dini sehingga tercipta generasi sadar hukum.
 
Korps Adhyaksa juga melakukan pencegahan korupsi melalui inovasi. Sejumlah Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri telah membuat terobosan berbasis teknologi untuk melayani publik. Dari Aceh sampai Papua bergiat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik memanfaatkan kemajuan teknologi seperti aplikasi manajemen online yang dikembangkan Kejati Jawa Barat, sistem izin jenguk online yang dibuat Kejari Sleman hingga pelayanan tilang drive- thru oleh Kejari Surabaya. “Kepercayaan masyarakat tidak semata dibangun melalui peningkatan kinerja, tetapi juga dengan memperbaiki kualitas pelayan publik. Kepercayaan masyarakat merupakan sebuah keniscayaan yang harus senantiasa dipelihara sehingga masyarakat dan pencari keadilan merasakan kehadiran negara melalui Kejaksaan,” kata Jaksa Agung.  
 
Tentu saja sederet upaya pencegahan yang dilakukan tidak boleh mendegradasi tugas dan kewenangan melalui pendekatan penindakan. Manakala ditemukan fakta dan bukti tentang praktik korupsi dalam  penyelenggaraan negara, penindakan harus dilakukan. 
 
Bidang Pidana Khusus memiliki SATGASSUS P3TPK yang dibentuk sejak 08 Januari 2015, berperan mengoptimalisasi upaya pemberantasan korupsi sekaligus untuk menuntaskan perkara yang menjadi tunggakan. 
 
Sampai Oktober 2016, Kejaksaan telah menyelamatkan uang negara senilai Rp275,6 miliar. Tak berhenti sampai disana, Bidang Pidsus Kejaksaan juga berhasil mengeksekusi uang pengganti Rp.212,2 miliar dan pidana denda: Rp41,6 miliar. Prestasi membanggakan lain yang berhasil dicapai Bidang Pidsus Kejaksaan adalah hasil pengoperasian barang rampasan senilai Rp1,1 triliun.
 
Dalam memerangi korupsi, Kejaksaan bersinergi dengan penegak hukum lain serta terus meningkatkan peran serta masyarakat. Dengan bahu membahu, korupsi akan lebih mudah diberantas dari bumi pertiwi. AYO KAWAL UANG RAKYAT, karena korupsi merupakan musuh bersama.
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Tim Puspenkum Kejaksaan Agung dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo


Senin, 05 Desember 2016

[NARASI TUNGGAL] - Kampanye Keselamatan Penerbangan

NARASI TUNGGAL

PEMERINTAH AJAK MASYARAKAT BUDAYAKAN KESELAMATAN PENERBANGAN

JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak masyarakat khususnya mereka yang sering menggunakan moda transportasi udara dalam aktivitasnya sehari-hari untuk peduli terhadap keselamatan penerbangan. “Masyarakat mempunyai peran penting dalam mendukung peningkatan dan membudayakan keselamatan penerbangan. Tanpa dukungan masyarakat, apa yang dilakukan pemerintah untuk keselamatan penerbangan, tidak akan banyak berarti,” demikian dikatakan Menhub saat kegiatan kampanye keselamatan penerbangan di area car free-day Jakarta (4/11).

Dukungan dan kepedulian masyarakat terhadap keselamatan penerbangan ini berupa kepedulian terhadap hal-hal yang boleh dan tidak dalam setiap tahap atau proses penerbangan. Pada tahap pre-flight (sebelum masuk pesawat) atau ketika penumpang datang di bandara untuk melapor (check in), setiap penumpang tidak boleh membawa barang-barang berbahaya seperti senjata tajam, senjata api dan barang-barang terlarang lainnya yang dapat membahayakan penerbangan. Penumpang juga harus patuh dan bersedia mengikuti prosedur pemeriksaan keamanan oleh petugas keamanan penerbangan (aviation security).

Pada tahap in-flight (ketika penumpang masuk pesawat dan selama penerbangan), setiap penumpang harus mematuhi petunjuk awak kabin, tidak boleh lagi menggunakan (mengaktifkan) telepon genggam, dan tidak melakukan tindakan yang mengancam keselamatan penerbangan seperti membuka pintu darurat tanpa perintah awak kabin. Selain itu penumpang juga diharapkan membaca petunjuk keselamatan yang tersedia untuk lebih memahami prosedur keselamatan selama penerbangan berlangsung.

Selanjutnya pada tahap post-flight (setelah pesawat mendarat), setiap penumpang tidak diperkenankan untuk melepaskan sabuk keselamatan dan berdiri sebelum pesawat berhenti dengan sempurna atau sebelum dibolehkan oleh awak kabin. Penumpang juga tidak diperkenankan untuk mengambil alat-alat keselamatan di pesawat dan tidak mengaktifkan telepon genggam hingga tiba di gedung terminal kedatangan. Satu hal lagi yang harus diperhatikan penumpang dalam setiap tahap penerbangan adalah tidak boleh bercanda tentang bom.  
    
Selain kepada masyarakat yang sering menjadi penumpang maskapai penerbangan, Menhub juga mengajak masyarakat di sekitar area bandara (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan/KKOP) untuk juga ikut peduli terhadap keselamatan penerbangan. “Misalnya masyarakat tidak boleh memainkan drone, laser apalagi yang sengaja diarahkan ke pesawat, tidak boleh juga bermain layang-layang, karena semua ini apabila dilakukan di sekitar bandara berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan,” tegas Menhub. Dirinya juga mengharapkan masyarakat bersedia melaporkan kepada pihak bandara dan kepolisian jika menemukan tindakan/aktivitas yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan.

Pada kampanye keselamatan penerbangan tahun 2016 dengan semboyan “SELAMANYA (Selamat, Aman, dan Nyaman) PENERBANGAN NASIONAL” ini, Menhub juga menegaskan bahwa selain dukungan masyarakat, pemerintah selaku regulator penerbangan sipil akan terus melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan keselamatan penerbangan. Langkah-langkah tersebut antara lain perbaikan regulasi, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan SDM, serta menciptakan lingkungan yang mendukung keselamatan penerbangan.

“Pemerintah juga akan terus memastikan pemenuhan terhadap seluruh regulasi keselamatan dan keamanan penerbangan oleh para operator, melakukan pengawasan proses tersebut secara rutin dan berkesinambungan, memperbaiki peralatan navigasi penerbangan, serta mendorong peningkatan infrastruktur bandar udara agar memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan,” jelas Menhub.

Capaian Kinerja Penerbangan Nasional

Selama tahun 2016, Pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya peningkatan kinerja keselamatan dan keamanan penerbangan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu pelayanan penerbangan kepada masyarakat.
Beberapa pencapaian penting di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan antara lain yaitu:

  1. Federal Aviation Authority (FAA) menetapkan keselamatan Indonesia masuk Kategori 1 (Comply With International Rule). Penetapan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan penerbangan Indonesia telah mencapai standar FAA sehingga maskapai penerbangan Indonesia dapat melayani penerbangan ke/dari Amerika Serikat.
  2. Keluarnya 3 maskapai Indonesia yaitu Citilink, Lion Air dan Batik Air dari EU Operating Ban yang berarti mengizinkan maskapai-maskapai tersebut untuk terbang ke Eropa.
  3. Audit ICAO-USAP (International Civil Aviation Organizations-Universal Security Audit Program) menyatakan kinerja keamanan penerbangan Indonesia mencapai nilai 93,75%, lebih baik dari hasil audit USAP pada tahun 2013 dengan nilai 82,3 %.

Capaian-capaian tersebut harus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan walaupun disadari hal ini tidaklah mudah. Dibutuhkan kerja keras dan komitmen bersama, baik pemerintah selaku regulator, operator penerbangan, dan masyarakat selaku pengguna jasa penerbangan.

Sumber: Tim Komunikasi Pemerintah dan Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Perhubungan
 


Desember 2016
Min
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31