Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Pengumuman

Senin, 27 Maret 2017

[NARASI TUNGGAL] - Reforma Agraria

Langkah Percepatan Reforma Agraria

Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla berkomitmen melaksanakan reforma agraria, salah satu agenda utama Nawacita. Dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2016 pada 16 Mei 2016, tercantum 5 (lima) Program Prioritas terkait Reforma Agraria, yaitu:

  1. Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria;
  2. Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria;
  3. Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria;
  4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria;
  5. Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan itu, Presiden pun berulangkali tegas mengingatkan para Menteri terkait agar merealisasikan pendataan 4 juta hektar lebih tanah negara untuk diberikan kepada rakyat, termasuk program sertifikasi tanah bagi masyarakat yang tidak mampu.

Dalam beberapa kesempatan Presiden juga meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk fokus terhadap, bukan saja menuntaskan program sertifikasi lahan bagi masyarakat tidak mampu, namun juga segera melakukan pendataan dan penataan sekitar 4,9 juta hektar tanah negara yang bisa diberikan kepemilikannya kepadarakyat. Termasuk di dalamnya tanah Hak Guna Usaha yang tidak diperpanjang serta tanah-tanah telantar.

Selain kepada Kementerian Agraria, Presiden juga memerintahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera melakukan penataan aset 4,8 juta hektar lebih hutan negara agar bisa dikelola masyarakat ekonomi terbawah. "Saya tekankan agar proses penataan dan redistribusi aset ini betul-betul dikawal betul agar tepat sasaran. Serta mampu menyentuh 40% rakyat yang berada di lapisan ekonomi terbawah," kata Presiden Joko Widodo disampaikan pada rapat terbatas yang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan di Kantor Presiden Jakarta Rabu (22/3/2017).

Reforma agraria adalah salah satu upaya pemerataan dilakukan pemerintah. Lewat reforma agraria, akan terjadi peningkatan produktivitas rakyat, serta mengatasi kesenjangan kepemilikan lahan. Pemerintah RI, melalui kementerian ATR dan KLHK, telah melakukan pendataan 21,7 hektare lahan yang siap untuk diredistribusi dan diakses rakyat melalui program Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial.

“Saya mencatat ada 25.863 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan di mana 71 persen menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Ada 10,2 juta orang miskin di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan,” papar Presiden RI ketujuh ini.

Presiden juga menegaskan bahwa yang mendapatkan hak untuk mengakses program Perhutanan Sosial adalah rakyat, koperasi, kelompok tani dan gapoktan (keluarga kelompok tani). “Karena kita ingin mengkorporasikan petani, mengkorporasikan koperasi. Masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan secara legal masuk kedalam perekonomian formal berbasis sumber daya hutan,” tambah Presiden Jokowi.

Menindaklanjuti perintah Presiden, dibawah koordinasi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kementerian ATR/BPN dan KLHK, telah tersusun sejumlah program dan langkah untuk melaksanakan Reforma Agraria seluas kurang lebih 9 juta hektar dan Perhutanan Sosial seluas 12,7 hektar harus selesai dalam dua tahun ke depan.

Menurut Menko Darmin, reforma agraria nantinya tidak hanya berhenti pada pemberian ijin perhutanan sosial, tapi juga diikuti dengan program-program lanjutan untuk memperkuat kemampuan warga di sekitar kawasan hutan. Antara lain, mulai dari penyiapan sarana dan prasarana produksi, pelatihan dan penyuluhan, akses pada informasi pasar, teknologi, akses pembiayaan dan penyiapan pasca panen. Presiden juga meminta diperhatikan pengembangan aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya agro-forestry, tapi juga bisa dikembangkan ke bisnis eko wisata, bisnis agro, bisnis bio energi, bisnis hasil hutan bukan kayu, serta bisnis industri kayu.

Sejak tahun 2005, Kementerian ATR/BPN juga telah melaksanakan sosialisasi Reforma Agraria kepada berbagai pihak, baik di kalangan pemerintahan, akademisi, pegiat agraria dan para pemangku kepentingan lainnya. Dengan perangkat peraturan perundang-undangan pertanahan yang ada, Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di berbagai daerah telah disosialisasikan dan ditindaklanjuti untuk kepentingan masyarakat, seperti di Badega (Garut), Cianjur, Sukabumi, Kuningan dan Batang (Jawa Tengah). Namun demikian, terhadap target TORA yang berada dalam kewenangan kementerian/lembaga lain, yang juga membutuhkan penetapan tersendiri untuk dapat dijadikan sebagai TORA, dalam hal ini tanah tarnsmigrasi yang belum bersertipikat dan tanah dari pelepasan kawasan hutan, kiranya sosialisasi dan tindaklanjut kegiatan Reforma Agraria baru dapat dilakukan setelah penetapan landasan hukum yang memadai, yang disepakati berupa Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria.

Sumber: Dit. Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo


Selasa, 21 Maret 2017

[NARASI TUNGGAL] - Kolaboraksi STBM

5 Pilar Kurangi Penyakit Berbasis Lingkungan

Sulitnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk memicu munculnya penyakit berbasis lingkungan seperti diare kronik dan stunting. Pemerintah mencanangkan 5 pilar dalam program Sanitasi Total Berbasis Lingkungan (STBM) untuk mengurangi penyakit tersebut.

5 pilaritu, yakni berhenti buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga.

 “Terkait dengan pendekatan keluarga, lima pilar ini adalah pendekatan untuk perubahan perilaku masyarakat. Tujuannya untuk menurunkan penyakit yang berbasis lingkungan. Termasuk juga stunting akibat diare kronik yang disebabkan kekurangan gizi, Dampaknya, pertumbuhan tubuh terganggu,” kata Direktur Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan RI dr. Imran Agus Nurali, Sp. KO.

Jadi kelima pilar ini, tambahdr. Imran, kita harapkan bersama-sama, tentu mulai dari pilar pertama, masyarakat bisamembuang air besar tidak sembarangan, agar tidak mencemari lingkungan dan air yang akan dikonsumsi. Kemudian cuci tangan dengan sabun, itu dapat diaplikasikan melalui anak sekolah untuk menerapkan kebiasaan hidup bersih, dan pilar lainnya.

 “Ini yang saya sampaikan tentang lima pilar ini dan dengan 12 indikator keluarga sehat yang salah satupoin di dalamnya ada keluarga memiliki/memakai air bersih dan memakai jamban sehat. Tentunya akan memperkuat pencapaian keluarga sehat,” kata dr. Imran.

Selain itu, dr. Imran mengatakan saat ini secara nasional, akses sanitasi yang layak mencapai 68,06% data perhari. Kemudian desa dan kelurahan yang sudah bias berhenti buang air besar sembarang sekitar 8.429 desadari total sekitar 82 ribu desa.“Di DKI Jakarta total 73,69 % keluarganya sudah akses sanitasi yang layak,” tambah dr. Imran.

Untuk mewujudkan akses air bersih dan sanitasi dibutuhkan kemitraan yang harus dibangun bukan hanya dari unsure kesehatan dan lintas sektor pemerintahan. Kementerian yang terlibat dalam program ini, yakni KemenLHK, Kemenkes, KemenESDM, KemenPUPR, dan KemenPerindustrian. Kemenkes dalam hal ini fokus pada perubahan perilaku masyarakat untuk tidak membuang air besar sembarang.

 “Saya rasa ini dari sisi pendekatan sinergitas sektor yang harus diutamakan, memang tema kita adalah kolaborasi dengan pemerintah termasuk kemitraan dengan masyarakat,” kata dr. Imran.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan email kontak@kemkes.go.id.
**Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat - drg. Oscar Primadi, MPH

Sumber: Kementerian Keseharan Republik Indoensia
 


Senin, 20 Maret 2017

[NARASI TUNGGAL] - Asian Games 2018

Wakil Presiden Pimpin Rapat Asian Games 2018 di Kemenpora

Jakarta, 15 Maret 2017 – Pasca ditetapkan sebagai Ketua Tim Pengarah Kepanitiaan Asian Games 2018, Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) telah bergerak cepat melakukan koordinasi agar kepanitiaan Asian Games lebih fokus dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden, awal Maret 2017 lalu, Asian Games harus mampu membangun citra yang baik dari Indonesia di dunia Internasional. "Perhelatan besar ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini juga sekaligus momentum untuk menunjukkan kemampuan kita dalam penyelenggaraan event kelas dunia," ujar Presiden Jokowi saat itu.

Evaluasi atas persiapan yang dilakukan selama ini telah dilakukan oleh Jusuf Kalla setelah tiga kali menggelar Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, dan juga Ketua INASGOC, Erick Thohir.

Dalam perhelatan olahraga terbesar negara-negara di kawasan Asia ini, Indonesia mencanangkan 4 Sukses yang meliputi 1). Sukses Penyelenggaraan. 2). Sukses Prestasi, 3). Sukses Administrasi dan 4). Sukses Ekonomi. Adapun 4 kesuksesan itulah yang diterjemahkan dalam pembagian kerja dan tanggungjawab pada setiap bagian yang ada dalam kepanitiaan Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC) 2018.

Fokus Rapat Asian Games 2018 Pertama Tentang Prestasi

Dengan adanya pembagian tugas ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla berinisiatif melakukan rapat koordinasi yang dilakukan secara bergilir untuk memantau persiapan Asian Games dari waktu ke waktu. Untuk pertama kalinya rapat terkait Asian Games 2018 dilakukan di Kementerian Pemuda dan Olahraga, membahas tentang target pencapaian prestasi Indonesia.

Rapat Koordinasi dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang didampingi oleh Menteri Koordinator PMK, Puan Maharani, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, Ketua Satlak Prima (Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas), Achmad Soetjipto, dan dihadiri oleh perwakilan INASGOC, perwakilan KONI, KOI serta pejabat terkait di jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan penyelenggaraan Asian Games 2018 ini menjadi tantangan bagi Indonesia setelah 56 tahun yang lalu, “Penyelenggaraan Asian Games perlu cost efektif dan harus lebih sederhana agar banyak negara sanggup menjadi penyelenggara. demikian pula dengan penyelenggaraan Olimpiade,” lebih jauh, JK juga mengatakan jika perhelatan ini tidak menjadi perhatian, maka banyak negara akan bangkrut. “Sejauh ini Indonesia telah mengeluarkan anggaran sebesar 30 Triliun untuk Asian Games, Untuk infrastruktur 10 Triliun, Palembang 7 Triliun dan Jakarta kurang lebih 23 Triliun,” ungkapnya.

“Saya kesini untuk mengawal Asian Games agar semua aman dan selamat, dan saya sendiri sudah mencoba menghubungi beberapa sponsor untuk efisiensi anggaran kita,” ungkap JK lagi.


Untuk kesuksesan penyelenggaraan dianggarkan sebesar kurang lebih 4 Triliun yang telah diefisenkan dari anggaran yang diajukan sebelumnya, namun JK juga berharap efisiensi penyelenggaraan ini jangan sampai mengurangi kemeriahan Asian Games di Indonesia.

“Hampir semua pelaksanaan Asian Games menguntungkan bagi negara penyelenggaranya, oleh karena itu dalam Asian Games di Indonesia nanti hitungannya harus jelas untuk keuntungan finansial kita,” harap JK seraya menambahkan bahwa untuk mencapai tujuan ini Indonesia harus berbicara kepada para sponsor baik dalam maupun luar negeri dalam optimalisasi sponsor dalam pembiayaan penyelenggaraan Asian Games karena posisi Indonesia saat ini adalah menggantikan Vietnam yang sebelumnya ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games.

Dengan tingkat partisipasi mencapai 45 negara dan mempertandingkan 484 nomor dari 42 cabang olahraga, sebagai tuan rumah Asian Games 2018, Indonesia ditargetkan mampu menembus urutan 8-10 besar dengan capaian minimal 23 medali emas.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dalam pengantar rapat ini menyampaikan apresiasi tentang upaya percepatan soal Asian Games yang dilakukan oleh Wapres Jusuf Kalla.

“Pak JK terus bergerak cepat memeriksa koordinasi penyeenggaraan Asian Games dengan baik. Paling tidak sudah 3 kali Pak JK melakukan pertemuan dan sidak mendadak pasca dimintanya beliau oleh Presiden mengawal AG,” kata Puan.

Senada dengan itu, Menpora, Imam Nahrawi juga menyampaikan apresiasi atas upaya cepat yang dilakukan oleh Wapres Jusuf Kalla, terkait Asian Games, “Saya sangat apresiasi dukungan dan kehadiran Pak JK di Kemenpora. Ini pertama kalinya dalam sejarah untuk memantau kesiapan kita bersama untuk penyelenggaraan dan persiapan Asian Games,” ujar Menpora.

Lebih lanjut untuk pencapaian prestasi atlet Indonesia, Menpora juga menekankan pentingnya keberadaan wasit dan pelatih bersertifikasi, “Sertifikasi bagi wasit dan pelatih juga penting untuk pencapaian prestasi, demikian pula halnya dengan pendidikan atlet yang perlu menjadi perhatian karena banyak atlet yang belum bisa menyelesaikan jadwal sekolah atau kuliahnya, Saya akan berkoordinasi terus dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kemenristek Dikti, dan telah disetujui oleh Pak Wapres,” jelas Menpora lagi.

Imam juga mengatakan khusus untuk program sertifikasi wasit dan pelatih, Kemenpora sudah menyiapkan secara khusus anggaran untuk itu di tahun 2017.

“Kami juga ingin menjajaki peluang untuk beasiswa bagi atlet melalui program LPDP untuk meningkatkan kualitas, kompetensi dan pendidikan atlet,” jelasnya lagi.

Sebagai persiapan mencapai target tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi memandu pemaparan yang disampaikan oleh Ketua SATLAK PRIMA, Achmad Soetjipto yang menjelaskan sejumlah persiapan yang dilakukan terkait dengan cabang-cabang olahraga yang diikuti oleh Indonesia.

Untuk sukses prestasi Asian Games 2018 secara garis besar dipaparkan melalui sejumlah langkah strategis yang dilakukan oleh SATLAK PRIMA

“Mulai Agustus paling lambat sudah harus dioptimalkan menuju satu tahun jelang Asian Games,” papar Achmad Soetjipto, ketua SATLAK PRIMA.

Satlak PRIMA juga menyampaikan perlunya melakukan efisiensi terhadap beberapa cabang olahraga dan juga perhatian yang tinggi terhadap persoalan doping agar prinsip fair play tetap bisa dijunjung tinggi dalam Asian Games nanti. Indonesia menurutnya berupaya meraih 30 medali emas untuk bisa masuk dalam peringkat 10 besar.

Dipaparkan pula proyeksi meraih medali bagi Indonesia dibagi atas 3 kategori dari sisi performance tinggi, menengah dan kurang, dimana terdapat pada 16 cabang olahraga diantaranya, atletik, panahan, badminton, angkat besi, karate, dayung, menembak, sport climbing, selancar, taekwondo, dan voli pantai.

Selain itu optimalisasi sistem monitoring atlet juga telah dilakukan melalui pemanfaataan sistem informasi teknologi. Mulai tahun 2017 telah dimulai penggunaan aplikasi Integrated Athlete Monitoring System (IAM PRIMA) yang tujuannya memantau performa atlet dari waktu ke waktu dan menjamin kesimbangan antara tuntutan kepelatihan dengan kebutuhan pemulihan kondisi atlet, evaluasi, proses pencapaian goal dan intervensi untuk pencegahan over training yang mengakibatkan resiko cidera.

Selain tentang manajemen pembinaan prestasi Asian Games 2018, dalam rapat ini Menpora juga menyinggung tentang rencana penataan kawasan PPPON Cibubur menjadi kawasan SPORT INDONESIA untuk meningkatkan prestasi atlet nasional dalam mencapai prestasi internasional. Sesuai dengan tujuannya, Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu Indonesia (SPORT INDONESIA) akan mengintegrasikan Sport Science, dan Sport Medicine menjadi sebuah  pusat pengembangan olahraga yang direncanakan akan mulai berjalan pada akhir 2017 mendatang.

Kontak Media
Kepala Biro Humas dan Hukum Kemenpora RI
Amar Ahmad
Tel +62 21 5727422 / 08152528098

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga
 

 


Jumat, 17 Maret 2017

[NARASI TUNGGAL] - Waspada Investasi Ilegal

Waspada Investasi Ilegal Berkedok Koperasi

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengawasan melakukan pengawasan ketat terhadap operasional koperasi untuk mencegah praktek pengumpulan dana masyarakat secara ilegal. Maraknya investasi ilegal disebabkan sebagian masyarakat cenderung ingin mendapat uang dengan cepat dan mudah. Selain itu, masyarakat juga dengan mudah tergiur oleh iming-iming bunga investasi yang tinggi.

Masih ada celah yang dapat memutus mata rantai investasi ilegal berkedok koperasi, salah satunya adalah pengawasan yang optimal. Pelaksanaan pengawasan adalah upaya meningkatkan peran dan pentingnya fungsi pengawasan sehingga disadari sebagai suatu kebutuhan dan kewajiban yang harus dilakukan, agar koperasi tidak menyimpang dari nilai-jatidiri koperasi serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pengawasan koperasi dilakukan dengan berlandaskan pada Permenkop dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan koperasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi. Tujuan lainnya, yakni meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi koperasi berkualitas dengan peraturan yang berlalu.

Untuk melakukan pengawasan yang optimal sekaligus mengantisipasi banyaknya investasi ilegal berkedok koperasi, Kemenkop UKM membentuk Satgas Pengawasan Koperasi. Hingga Maret 2017 Satgas sudah terbentuk sebanyak 1.712, dengan rincian 170 satgas di tingkat provinsi masing-masing 5 orang, dan 1.542 satgas di tingkat kabupaten/kota masing-masing 3 orang. Secara khusus di Jawa Tengah terdapat 110 orang.

"Ke depan diharapkan Satgas Pengawas Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai 'watch dog' namun juga berfungsi selaku problem solver terhadap masalah pengawasan koperasi di lapangan, Satgas tersebut dapat menjalankan peran sebagai konsultan dan katalis dalam mendorong koperasi menerapkan prinsip dan jatidiri perkoperasian yang sejati," kata Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UKM, Suparno.

Masalah keterbatasan SDM menjadi isu yang dominan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan koperasi. Sering mutasi pegawai dan keterbatasan regenerasi pegawai yang memahami perkoperasian menjadi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan koperasi.
Satgas yang dibentuk bersifat ad hoc diharapkan dapat mengatasi kendala tersebut. Oleh karena itu, anggota Satgas perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan yang baik mengenai pengawasan yang sudah diakomodir dalam modul dan diklat yang telah disusun.

Suparno merinci sejumlah kasus penyalahgunaan izin koperasi yang menghimpun dana dari masyarakat itu antara lain dilakukan oleh PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) di Cirebon. PT CSI mendirikan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) menghimpun dana dari masyarakat melalui investasi emas dan tabungan dengan imbal hasil lima persen per bulan. KSPPS BMT CSI Madani Nusantara Kota Cirebon dan KSP Pandawa Mandiri Group di Depok, Jawa Barat juga melakukan praktek yang sama.

Karena itu, lanjut Suparno, upaya preventif dilaksanakan bersama OJK, PPATK, KPPU, dan Bank Dunia. Diharapkan kerjasama ini juga dapat disinergikan dengan pembentukan Satgas Pengawasan Koperasi. Salah satunya dapat ditempuh melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara berkoperasi yang benar.

"Program kami adalah pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan, serta memberikan penilaian kesehatan (koperasi)," katanya.

Pengawasan terhadap koperasi sebelumnya ditandai dengan terbentuknya Deputi Bidang Pengawasan. Filosofi yang mendasari terbentuknya deputi ini mengingat pelaksanaan tugas pembinaan koperasi harus dipisahkan dengan tugas pengawasan koperasi.

Kemenkop UKM juga memiliki fungsi sebagai regulator yang bertugas mengatur, mengawasi, memeriksa, menilai kesehatan dan menerapkan saksi, khususnya kepada Usaha Simpan Pinjam (USP). Peningkatan jumlah koperasi yang begitu pesat, dengan segala variannya, baik untuk sektor keuangan maupun koperasi sektor riil, dimana tidak sedikit praktik usaha koperasi menyimpang dari nilai jatidiri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 


Rabu, 15 Maret 2017

[NARASI TUNGGAL] - Asuransi Nelayan

BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk menjalankan Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Hal itu diwujudkan  melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), sebagai salah satu program prioritas KKP yang juga sejalan dengan Nawacita nomor lima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan apresiasi kepada para nelayan di seluruh Indonesia  atas hasil kerja keras dan upaya untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di sektor kelautan dan perikanan. "Selain sebagai bentuk kehadiran negara, asuransi nelayan juga menjadi bentuk apresiasi pemerintah dengan memberikan hak-hak perlindungan bagi mereka", ungkap Menteri Susi.

Meski nelayan sebagai salah satu faktor kunci dalam sektor kelautan dan perikanan, tapi kondisi nelayan Indonesia masih belum dapat dikatakan sejahtera. Usaha nelayan sangat dipengaruhi oleh faktor alam, hal ini mengakibatkan kontiniutas hasil produksi tidak terjamin. Skala usaha nelayan kecil belum efisien dan memiliki produktifitas usaha yang rendah.

Selain itu, profesi nelayan memiliki risiko yang cukup tinggi, yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan. Saat melakukan kegiatan penangkapan ikan, nelayan seringkali dihadapkan pada cuaca yang tidak bersahabat hingga mengakibatkan kecelakaan, dan seringkali terjadi tabrakan di laut.  

BPAN dimaksudkan untuk menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan sehingga hak-hak dan kewajiban nelayan menjadi jelas serta akan terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya. Manfaat yang diperoleh antara lain ketentraman dan kenyamanan bagi nelayan, dan meningkatnya kesadaran nelayan untuk melanjutkan asuransi secara mandiri.

Adapun calon penerima bantuan asuransi nelayan merupakan nelayan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: memiliki kartu nelayan, berusia maksimal 65 tahun, menggunakan kapal berukuran paling besar 10 GT, tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pemerintah. Sejak digulirkan, KKP  telah menerbitkan 143.600 polis asuransi nelayan di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Di tahun 2017, KKP menargetkan Bantuan Premi Asuransi Nelayan bagi 500.000 jiwa. Dengan nilai manfaat per orang berupa santunan untuk kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan sejumlah Rp 200.000.000 apabila menyebabkan kematian, Rp 100.000.000 apabila menyebabkan cacat tetap, dan Rp 20.000.000 untuk biaya pengobatan. Sementara untuk santunan kecelakaan akibat selain melakukan aktivitas penangkapan ikan, diberikan manfaat  perorang sejumlah Rp 160.000.000 apabila menyebabkan kematian (termasuk kematian akibat selain kecelakaan/kematian alami), Rp 100.000.000 untuk yang mengalami cacat tetap, dan biaya pengobatan sebesar Rp 20.000.000.

Program jaminan perlindungan atas risiko Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam juga telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor  18 Tahun 2016. Dengan landasan tersebut, KKP akan terus berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi para pelaku utama di sektor kelautan dan perikanan  sebagai salah satu dari tiga pilar utama pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia.

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
 


Senin, 13 Maret 2017

[NARASI TUNGGAL] - Komisi Yudisial Kembali Terima Usulan Calon Hakim Agung Tahun 2017

Komisi Yudisial Kembali Terima Usulan Calon Hakim Agung Tahun 2017

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali menerima usulan calon hakim agung (CHA) tahun 2017 untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan surat Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial Nomor 02/WKMA-NY/2/2017 tentang tambahan hakim agung Tahun 2017, MA membutuhkan enam hakim agung untuk mengisi kamar pidana (1 orang), kamar perdata (2 orang), kamar agama (1 orang), kamar militer (1 orang), dan tata usaha negara (1 orang, yang memiliki keahlian hukum perpajakan).

Berdasarkan hasil Rapat Pleno KY pada Senin, 27 Februari 2017, KY akan membuka kesempatan kepada MA, pemerintah, dan masyarakat untuk mengajukan usulan

CHA yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CHA tahun 2017 (persyaratan terlampir) atau dapat diakses melalui website KY www.komisiyudisial.go.id.

Proses pengajuan usulan akan dibuka selama 15 hari, mulai dari tanggal 8 sampai dengan 29 Maret 2017.

Usulan tersebut ditujukan kepada Komisi Yudisial RI up Sekretariat Panitia Seleksi Calon Hakim Agung RI atau dapat diantar langsung atau disampaikan melalui pos ke KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10450 Telp: (021) 31903730 Fax: (021) 3905876-77/31903661, paling lambat 29 Maret 2017 pukul 16.00 WIB (stempel pos).

Dalam mencari enam CHA, KY menekankan pada aspek kapasitas dan integritas calon. Hal ini penting mengingat hakim agung merupakan jabatan mulia yang berperan penting dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan agung.

Para CHA akan menjalani serangkaian tahapan di antaranya: seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, serta wawancara terbuka. Terakhir, KY akan mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Sumber: Komisi Yudisial Republik Indonesia
 


Kamis, 09 Maret 2017

[NARASI TUNGGAL] - Cegah Suap, Selamatkan Indonesia

Cegah Suap, Selamatkan Indonesia

Praktek suap seakan sudah menjadi akar budaya di negeri ini, pelakunyapun sudah merata di setiap golongan masyarakat. Jika hal ini terus dibiarkan maka Indonesia berada dalam tahap kritis, yang akan menjadi korbannya ialah rakyat dan juga generasi penerus bangsa dengan kondisi negara yang carut marut. Pencegahan terhadap praktek suap sudah menjadi hal yang sangat dibutuhkan.  Berangkat dari hal tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN), sebagai lembaga yang bertanggungjawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian senantiasa mengikuti perkembangan isu terkait standar baik di tingkat regional maupun internasional. International Organization for Standardization (ISO) pada bulan Oktober 2016 menerbitkan sebuah standar terbaru terkait anti penyuapan, ISO 37001:2016, Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use.  Melihat isu penyuapan yang masih marak di Indonesia dan kebutuhan akan perlunya acuan bagi stakeholder, maka pada bulan Desember 2016, BSN mengadopsi secara identik dengan metode terjemahan,  standar internasional tersebut menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu SNI ISO 37001:2016, Sistem manajemen anti penyuapan – Persyaratan dengan panduan penggunaan.

Penetapan SNI tersebut sejalan dengan amanah Presiden Republik Indonesia melalui Inpres No 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. SNI ISO 37001 tidak berbeda jauh dengan SNI Sistem Manajemen yang telah ada, seperti SNI ISO 9001, SNI ISO 14001, SNI ISO 27001 atau yang lain. Bagi organisasi yang telah menerapkan SNI Sistem Manajemen, perbedaan yang signifikan adalah menambahkan analisa resiko dengan berorientasi pada anti-penyuapan, termasuk pengendalian keuangan dan non-keuangan. Penerapan SNI ISO 37001 tersebut dapat diterapkan secara luas, baik untuk organisasi kecil, medium dan besar pada semua sektor, termasuk sektor publik, swasta dan nirlaba.

Manfaat bagi organisasi yang menerapkan SNI ISO 37001 adalah bahwa SNI ini merupakan persyaratan minimum dan panduan yang mendukung untuk menerapkan atau benchmarking sistem manajemen anti-penyuapan. Di samping itu memberikan jaminan untuk manajemen, investor, karyawan, pelanggan, dan stakeholder lainnya bahwa suatu organisasi telah mengambil langkah yang wajar untuk mencegah penyuapan. Yang tidak kalah penting adalah sebagai bukti dalam hal penyelidikan bahwa sebuah organisasi telah mengambil langkah untuk mencegah terjadinya anti-penyuapan.

Dengan telah ditetapkannya SNI ISO 37001 tersebut maka BSN berupaya untuk melakukan edukasi dan promosi terkait penerapan SNI ISO 37001 tersebut. Salah satunya melalui kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersama-sama melakukan promosi dan edukasi kepada masyarakat/pemangku kepentingan untuk secara sadar menerapkan standar ini. Mengawali kerjasama ini, BSN menyelenggarakan pelatihan SNI ISO 37001 kepada pegawai KPK selama dua (2) hari yaitu pada tanggal 8 – 9 Maret 2017 di Gedung KPK.

Sumber: Badan Standardisasi Nasional


Rabu, 08 Maret 2017

[NARASI TUNGGAL] - Peran Strategis Kemaritiman Indonesia dalam IORA

Peran Strategis RI Di Bidang Kemaritiman Dalam IORA

Jakarta -- IORA adalah sebuah organisasi regional tingkat menteri yang terdiri atas negara-negara pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Pada 2015 – 2017, Indonesia berkesempatan untuk menjadi Ketua IORA. Dalam masa kepemimpinan tersebut, Indonesia mengusung tema "Strengthening Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable Indian Ocean". Berbagai prakarsa diinisiasi Indonesia pada masa keketuaannya, antara lain pembentukan IORA Concord, penyelenggaraan KTT IORA dan juga the 2nd IORA Blue Economy Ministerial Conference (BEMC).

Indonesia harus mengambil peran aktif di IORA karena Indonesia memiliki berbagai kepentingan, diantaranya adalah untuk mencegah Samudera Hindia dijadikan arena perebutan pengaruh negara-negara besar seperti AS, UK, India dan Tiongkok. Perebutan pengaruh tersebut tentunya dilatar belakangi kepentingan ekonomi, politik dan strategi geopolitik. Dalam konteks mencegah dijadikannya arena perebutan kekuasaan tersebut, maka inilah saatnya indonesia menunjukan kepemimpinannya yang berkelanjutan. Indonesia harus terus memimpin sebelum, pada saat, dan setelah menjadi ketua IORA.

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengungkapkan beberapa inisiatif kepemimpinan yang akan dilakukan oleh Indonesia dalam IORA. “Kita akan membangun networking (jejaring) antar lembaga maritime law enforcement (penegak hukum kemaritiman) antar negara-negara IORA,” ujarnya di Jakarta, Jumat (3/2/2017). Dengan adanya jejaring tersebut, lanjut Havas, upaya untuk mengatasi berbagai ancaman keamanan laut di Samudera Hindia akan semakin mudah.

Lebih jauh, di bidang manajemen perikanan, mantan Dubes RI untuk Belgia itu menyebutkan bahwa Indonesia siap memberikan beragam bantuan penguatan kapasitas untuk negara-negara IORA di berbagai bidang kemaritiman. “Kita siap untuk memberikan bantuan pelatihan dalam bidang aquaculture, pemetaan hidrografi, tsunami early warning system, mitigasi perubahan iklim kawasan pesisir, dan konservasi lingkungan laut,” jelasnya.

Dalam konteks Blue Economy, Indonesia juga siap memberikan bantuan dalam berbagai bidang, diantaranya penguatan kapasitas dalam budidaya perairan, pariwisata laut, dan investasi di bidang kemaritiman. Dalam konteks Blue Economy, Indonesia juga akan menunjukan perannya dengan menjadi tuan rumah dari the 2nd Blue Economy Ministerial Conference yang akan diadakan di Jakarta pada 9-10 Mei 2017. Delegasi Indonesia pada acara tersebut akan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang kemaritiman.

Dengan berbagai inisitatif tersebut, dibarengi dengan sumbangan trust fund IORA yang signifikan, Indonesia diharapkan dapat terus menunjukan kepemimpinannya di IORA dan negara-negara anggotanya. “Kita ingin Indonesia menunjukkan peran besar dan membuat IORA tidak hanya sekadar forum gathering saja namun harus ada efek berkelanjutan,” pungkasnya. (**)

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman


 


Rabu, 08 Maret 2017

[NARASI TUNGGAL] - SKPT Membangun Indonesia dari Pinggiran

SKPT : MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN

JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  berupaya optimal menjalankan visi misi Presiden Joko Widodo, yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyadari, kawasan Indonesia yang dilalui empat samudera dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang beraneka ragam dan begitu besar harus dikawal dengan baik, tidak terkecuali di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan.

KKP sejak dua tahun lalu telah memprioritaskan pembangunan pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). "SKPT merupakan pembangunan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan dengan basis spasial serta sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utamanya", jelas Menteri Susi.
Program yang dicanangkan ini menjadi sangat strategis sebagai perwujudan nyata dari Nawa Cita ke-3 yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

SKPT dimaksudkan untuk mengakselerasikan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan pulau mandiri dan terpadu. Dari sisi kelautan dan perikanan, indikator kinerja yang menjadi acuan antara lain: meningkatnya pendapatan rakyat,  produksi perikanan, nilai investasi, nilai kredit yang disalurkan, ragam produk olahan, utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan nilai ekspor.

Adapun hal yang akan didorong untuk terintegrasi dalam setiap pembangunan SKPT, mulai dari pendaratan hasil kelautan dan perikanan, pengolahan dari hasil kelautan dan perikanan, hingga aspek pemasarannya. Untuk mengejar efektifitas dan efisensi, SKPT juga akan dilengkapi sarana dan pransarana yang dibutuhkan untuk para nelayan kembali melaut, seperti ketersediaan bahan bakar dan kebutuhan logistik untuk melaut lainnya. Aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan juga menjadi hal mutlak yang menjadi target prioritas dalam SKPT. Maka dari itu kebutuhan utama dan penunjang seperti listrik, air bersih, akses jalan, dan rumah singgah nelayan menjadi hal penting yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan SKPT.

Tentu pembangunan SKPT ini tidak hanya menjadi ranah KKP, tetapi juga didukung penuh oleh pemerintah daerah dan kementerian/lembaga/BUMN terkait. Dengan demikian, terjadi sinergi antara sektor kelautan dan perikanan dengan sektor-sektor lainnya di lokasi SKPT dimaksud. "Dari sisi pembiayaan dan investasi, juga perlu dukungan dari perbankan nasional dan bank swasta nasional lainnya", lanjut Susi.

Tahun 2017, SKPT dikembangkan di 12 lokasi utama yang tersebar dari Aceh hingga Papua, yaitu Sabang, Mentawai, Natuna, Nunukan, Talaud, Rote Ndao, Sumba Timur, Saumlaki, Morotai, Merauke, Biak Numfor, dan Mimika.

Di bidang SKPT, dicanangkan terdapat 1.010 bantuan kapal penangkap ikan dan alat penangkap ikan yang akan diberikan. Selain itu, ada pula 10 unit integrated cold storage berkapasitas 500 ton; 450 unit alat budi daya dan 2 unit gudang rumput laut; 36 unit dermaga apung; serta banyak bantuan sarana dan prasarana lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan hasil produksi.

Selain itu, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate  Social Responsibility (CSR) dari berbagai BUMN dan Swasta juga diharapkan dapat disalurkan ke lokasi-lokasi tersebut guna menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan
 


Senin, 06 Maret 2017

[NARASI TUNGGAL] - Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan

KEMENTERIAN PERTAHANAN TERIMA 15 PRODUK PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTAHANAN

Jakarta. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menerima penyerahan 15 Produk First Article (FA) Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan (Bangtekindhan) TA. 2016 yang diserahkan secara simbolis oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemhan) Drs. Sutrimo, M.M., M.Si.

Sebanyak 15 Produk FA yang diserahterimakan tersebut merupakan produk prototipe terseleksi hasil penelitian pengembangan menjadi produk yang siap untuk diproduksi secara massal oleh 13 perusahaan industri pertahanan dalam negeri.

Kegiatan Program Bangtekindhan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan, yang merupakan kegiatan pengembangan yang dilakukan industri pertahanan dalam negeri dengan didukung sumber anggaran Rupiah murni.

Penyusunan Program Bangtekindhan dilakukan dan dikoordinasikan secara terpadu oleh Kemhan melalui Ditjen Pothan Kemhan bekerjasama dengan Mabes TNI dan Angkatan. Program tersebut diarahkan kepada penguasaan teknologi guna menjamin kelangsungan penyediaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) serta kemajuan dan kemandirian industri pertahanan.

Pada tahun 2016, Program Bangtekindhan ini dilaksanakan untuk pertama kalinya dan merupakan program yang sangat mendasar dalam memulai upaya mewujudkan kemandirian Alutsista TNI. Untuk itu, TNI sebagai pengguna diharapkan dapat memanfaatkan produk ini untuk mendukung pembangunan kekuatan.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyampaikan rasa bangganya bahwa karya putra putri bangsa Indonesia mendapat kesempatan dan mampu untuk turut mendukung pembangunan kekuatan pertahanan negara. “Kemampuan industri pertahanan yang ada ini perlu kita hargai, didukung dan diberdayakan untuk membangun kekuatan dan kemampuan TNI secara mandiri”, ungkap Menhan.

Ke 15 Produk FA tersebut siap diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri dan telah lulus uji coba oleh pengguna serta mendapatkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Pusat Kelaikan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan. 15 produk Bangtekindhan tersebut juga telah memenuhi tuntutan Operational Requirement (Opsreq) TNI dan siap untuk diproduksi secara massal.

Ke 15 Produk FA tersebut terdiri dari lima produk Matra Darat, enam produk Matra Laut dan empat produk Matra Udara, meliputi;

Produk Matra Darat :
1.    FA Baterai Tank BMP-3F dari PT. Garda Persada
2.    FA Simulator Meriam 57 mm dari PT. Elektroteknika Utama ITB
3.    FA Mesin Hitung Mortir 81 mm dari PT. Kinarya Acitya
4.    FA Senjata Dooper & Amunisi dari PT. Pindad
5.    FA Posko Dahanud Mobile dari PT. Elektroteknika Utama ITB

Produk Matra Laut :
1.    FA Kapal Selam Tanpa Awak dari PT. Robo Marine Indonesia
2.    FA Identification Frend or Foe dari PT. Len Industri
3.    FA Senjata Serbu Bawah Air 5,6 mm dari PT. Pindad
4.    FA Electronic Support Measure (ESM) dari PT. Infra RCS Indonesia
5.    FA Swamp Boat dari PT. Mega Perkasa Engineering
6.    FA Simulator Latihan Tim Pelaksana Tembakan dari PT. Enindo Mitratama,

Produk Matra Udara :
1.    FA Target Drone dari PT. Indo Pacific Communication and Defence
2.    FA Bateray Pesawat C-130 dari PT. Garda Persada
3.    FA WCP/WPU Pesawat Hawk 209 dari PT. Info Global Teknologi
4.    FA Ground to Air Radio dari PT. CMI Teknologi

Sumber: Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo












 


Maret 2017
Min
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31