Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Pengumuman

Senin, 17 Juli 2017

[NARASI TUNGGAL] - Penguatan Pendidikan Berkarakter

Penguatan Pendidikan Karakter Jadi Pintu Masuk Pembenahan Pendidikan Nasional   

Penguatan karakter menjadi salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam nawa cita disebutkan bahwa pemerintah akan melakukan revolusi karakter bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan penguatan karakter penerus bangsa melalui gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang digulirkan sejak tahun 2016.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pendidikan karakter pada jenjang pendidikan dasar mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan pendidikan yang mengajarkan pengetahuan. Untuk sekolah dasar sebesar 70 persen, sedangkan untuk sekolah menengah pertama sebesar 60 persen.

“Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter sebagai fondasi dan ruh utama pendidikan,” pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Tak hanya olah pikir (literasi), PPK mendorong agar pendidikan nasional kembali memperhatikan olah hati (etik dan spiritual) olah rasa (estetik), dan juga olah raga (kinestetik). Keempat dimensi pendidikan ini hendaknya dapat dilakukan secara utuh-menyeluruh dan serentak. Integrasi proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di sekolah dapat dilaksanakan dengan berbasis pada pengembangan budaya sekolah maupun melalui kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar lingkungan pendidikan.

Lima Nilai Karakter Utama

Terdapat lima nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila, yang menjadi prioritas pengembangan gerakan PPK; yaitu religius, nasionalisme, integritas, kemandirian dan kegotongroyongan. Masing-masing nilai tidak berdiri dan berkembang sendiri-sendiri, melainkan saling berinteraksi satu sama lain, berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi.

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Implementasi nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam sikap cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, anti perundungan dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih.

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Sikap nasionalis ditunjukkan melalui sikap apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama.

Adapun nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Seseorang yang berintegritas juga menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas), serta mampu menunjukkan keteladanan.

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Siswa yang mandiri memiliki etos kerja yang baik, tangguh, berdaya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Diharapkan siswa dapat menunjukkan sikap menghargai sesama, dapat bekerja sama, inklusif, mampu berkomitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong menolong, memiliki empati dan rasa solidaritas, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan.

Penguatan Tri Pusat Pendidikan

"PPK ini merupakan pintu masuk untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap pendidikan kita," disampaikan Mendikbud kepada Tim Implementasi PPK yang terdiri dari berbagai unsur pemangku pendidikan beberapa waktu yang lalu.

Menurut Mendikbud, PPK tidak mengubah struktur kurikulum, namun memperkuat Kurikukum 2013 yang sudah memuat pendidikan karakter itu. Dalam penerapannya, dilakukan sedikit modifikasi intrakurikuler agar lebih memiliki muatan pendidikan karakter. Kemudian ditambahkan kegiatan dalam kokurikuler dan ekstrakurikuler. Integrasi ketiganya diharapkan dapat menumbuhkan budi pekerti dan menguatkan karakter positif anak didik.

"Prinsipnya, manajemen berbasis sekolah, lalu lebih banyak melibatkan siswa pada aktivitas daripada metode ceramah, kemudian kurikulum berbasis luas atau broad based curriculum yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber belajar," tutur Mendikbud.

PPK mendorong sinergi tiga pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga (orang tua), serta komunitas (masyarakat) agar dapat membentuk suatu ekosistem pendidikan. Menurut Mendikbud, selama ini ketiga seakan berjalan sendiri-sendiri, padahal jika bersinergi dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Diharapkan manajemen berbasis sekolah semakin menguat, di mana sekolah berperan menjadi sentral, dan lingkungan sekitar dapat dioptimalkan untuk menjadi sumber-sumber belajar.

Mengembalikan Jati Diri Guru

“Peran guru sangat penting dalam pendidikan dan ia harus menjadi sosok yang mencerahkan, yang membuka alam dan pikir serta jiwa, memupuk nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai keteladanan, nilai-nilai perilaku, nilai-nilai moralitas, nilai-nilai kebhinnekaan. Inilah sejatinya pendidikan karakter yang menjadi inti dari pendidikan yang sesungguhnya,” disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2017 beberapa waktu yang lalu.

Menurut Mendikbud, kunci kesuksesan pendidikan karakter terletak pada peran guru. Sebagaimana ajaran Ki Hajar Dewantara, “ing ngarso sung tuladho, ing madyo mbangun karso, tut wuri handayani”, maka seorang guru idealnya memiliki kedekatan dengan anak didiknya. Guru hendaknya dapat melekat dengan anak didiknya sehingga dapat mengetahui perkembangan anak didiknya. Tidak hanya dimensi intelektualitas saja, namun juga kepribadian setiap anak didiknya.

Tak hanya sebagai pengajar mata pelajaran saja, namun guru mampu berperan sebagai fasilitator yang membantu anak didik mencapai target pembelajaran. Guru juga harus mampu bertindak sebagai penjaga gawang yang membantu anak didik menyaring berbagai pengaruh negatif yang berdampak tidak baik bagi perkembangannya. Seorang guru juga mampu berperan sebagai penghubung anak didik dengan berbagai sumber-sumber belajar yang tidak hanya ada di dalam kelas atau sekolah. Dan sebagai katalisator, guru juga mampu menggali dan mengoptimalkan potensi setiap anak didik.

Saat ini, melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 menjadi PP Nomor 19 Tahun 2017, Kemendikbud mendorong perubahan paradigma para guru agar mampu melaksanakan perannya sebagai pendidik profesional yang tidak hanya mampu mencerdaskan anak didik, namun juga membentuk karakter positif mereka agar menjadi generasi emas Indonesia dengan kecakapan abad ke-21.

Berdasarkan pasal 15 PP Nomor 19 Tahun 2017, pemenuhan beban kerja guru dapat diperoleh dari ekuivalensi beban kerja tugas tambahan. Kegiatan lain di luar kelas yang berkaitan dengan pembelajaran juga dapat dikonversi ke jam tatap muka. "Guru tidak perlu lagi cari-cari jam tambahan mengajar di luar sekolahnya untuk memenuhi beban kerja mengajar. Dia harus bertanggungjawab terhadap perkembangan siswanya." kata Mendikbud. (*)

Jakarta, 17 Juli 2017

*Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

dan Tim Komunikasi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Tim Komunikasi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika

 


Jumat, 14 Juli 2017

[NARASI TUNGGAL- Hari Koperasi Nasional ke-70

Koperasi jadi Institusi Ekonomi Rakyat Di Masa Depan

Makassar - Presiden Jokowi akan menempatkan Koperasi sebagai salah satu instusi ekonomi rakyat yang penting dalam menghadapi tantangan masa depan. Karena itu dalam momentum peringatan Hari Koperasi Nasional ke-70 tahun 2017, Jokowi mengajak seluruh insan koperasi untuk kembali menggelorakan semangat gerakan koperasi.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam puncak peringatan Harkopnas ke-70 di Lapangan Karebosi, Makassar, Sulsel, Rabu (12/7/2017). Peringatan kali ini mengangkat tema "Koperasi Menuju Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan untuk Memperkokoh NKRI".

Turut hadir dalam acara itu, Menteri Koperasi Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Gubenrur Sumsel Sahrul Yasin Limpo, Walikota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, dan Ketua Umum Dekopin - Dewan Koperasi Indonesia Nurdin Halid. Serta dihadiri ribuan pegiat koperasi dari seluruh tanah air, dan para pemangku kepentingan dari Kemenkop UKM, dan dinas-dinas Koperasi dan UKM.

"Kita semua ingin koperasi jadi salah satu instusi ekonomi rakyat yang penting dalam menghadapi tantangan masa depan. Karena itu koperasi harus diperkuat, harus diperdayakan oleh kita semuanya," imbuh Jokowi.

Jokowi mengingatkan agar para penggerak koperasi nasional supaya tidak takut bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Koperasi yang kuat dan mandiri, diyakini akan mampu bersaing dengan korporasi besar dan perusahaan BUMN. Semangat jadikan koperasi sebagai kekuatan bersama, dan gotong royong akan mampu bersaing serta cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

"Untuk itu, dibutuhkan inovasi, karena sekarang ini bukan negara basar yang mengalahkan negara kceil, tapi negara yang cepat mengalahkan negara yang lamban. Karena itu, kita harus bergerak cepat agar bisa bersaing dengan negara lain," kata Presiden.

Dalam perkembangannya, Jokowi mengagumi banyak koperasi Indonesia yang bisa dijadikan sebagai model bagi koperasi lainnya di dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Seperti KUD Denbantas Tabanan, Koperasi Kredit Union Mandiri, Kospin Jasa Pekalongan, Koperasi BMT UGT Sidogiri Jawa Timur.

"Saya titip kepada Menkop dan Ketua Dekopin, contoh seperti ini kita replikasi kepada koperasi yang lain bagaiman bisa mencapai omzet yang tinggi seperti itu, mencapai perputaran uang seperi itu. Ajak koperasi lain, lihat koperasi sepeti itu," tukas Jokowi.

Ke depan Jokowi berharap sumbangan koperasi terhadap perekonomian Indonesia dapat ditingkatkan, mengikuti kemajuan dari beberapa negara luar. Untuk diketahui sumbangan koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 3,99 persen.

"Bandingkan dengan negara lain berapa kontribusi di Perancis 18, Belanda 18, Selandi Baru 20 persen. Di negara kita baru 3,9 persen. Padahal kita selalu teriakan untuk menggerakan koperasi sebagai sokoguru perekonomian kita, inilah pekerjaaan besar kita," tegas Jokowi.

Di tempat yang sama, Menkop UKM Puspayoga mengatakan perjalanan gerakan koperasi di Indonesia selama 70 tahun telah mengalami banyak kemajuan. Koperasi terbukti memberikan kesejahteraan bagi anggotanya, memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi. Koperasi juga turut menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan kesejahteraan.

"Akan kita gerakan terus, bersama Gubernur, Walikota dan gerakan koperasi. Saya yakin dengan melalui pembinaan yang baik, koperasi akan semakin maju," kata Puspayoga.

Kemenkop UKM telah menempuh Reformasi Koperasi, berupa langkah terencana, konsepsional dan berkesinambungan untuk mewujudkan kemandirian koperasi. Reformasi Koperasi terbagai dalam tiga tahapan; Rehabilitasi Koperasi, yakni melakukan pembaharuan organisasi koperasi melalui pemutakhiran data koperasi dengan cara pembekuan dan pembubaran koperasi.

Reorientasi Koperasi dengan melakukan perubahan paradigma dari pendekatan kuantitas menjadi kualitas. Sedangkan Pengembangan dengan melakukan perubahan secara bertahap dan terukur meliputi kajian terhadap regulasi yang menghambat perkembangan koperasi; memperkuat akses pembiayaan, melalui KUR dan dana bergulir LPDB-KUMKM, dan pengembangan koperasi sektor riil.

Puspayoga menegaskan koperasi tersebut memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), Kewirausahaan dan Bisnis e-Commerce.

Apabila kontribusi koperasi tersebut diperhitungkan berdasarkan kontribusi anggota yang merupakan pemilik dan sekaligus pengguna, diperoleh perkiraan kontribusi anggota koperasi pada PDB Nasional pada tahun 2013 mencapai sebesar 13,56 persen.

Dengan demikian, kontribusi total koperasi sebagai suatu lembaga beserta anggotanya pada tahun 2013 mencapai sebesar 15.27 persen. Pada tahun 2016, kontribusi anggota koperasi terhadap PDB Nasional sebesar 20.71 persen. Dengan demikian, kontribusi total koperasi sebagai suatu lembaga beserta anggotanya pada tahun 2016 mencapai sebesar 24,70 persen.

Tak hanya PDB, capaian positif juga terjadi di program kewirausahaan nasional. Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah sudah menjalankan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN). Puspayoga mengatakan GKN adalah gerakan yang tumbuh dari bawah, sehingga memiliki pondasi yang kuat untuk berkembang.

Rasio tingkat aktivitas kewirausahaan Indonesia pada tahun 2013 yang semula sebesar 1,55 persen saat ini telah mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,01 persen. Peningkatan ini menunjukan adanya peningkatan ratio tingkat aktivitas kewirausahaan sebesar 1,46 persen dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Nurdin Halid menambahkan bahwa peringatan hari koperasi ini menjadi tonggak bagi gerakan koperasi untuk melakukan perubahan dengan membangun sinergi bisnis koparasi, modernisasi manajemen koperasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi bagi koparasi.

"Itulah langkah strategis untuk membangun koperasi masa sekarang dan masa depan," kata Nurdin.

Pertumbuhan koperasi aktif sudah sebanyak 151 ribu, dengan jumlah anggota 37 juta orang, serta volume usaha sebesar 266 triliun. Prestasi kinerja koperasi ini patut diapresiasi, karena telah menjadi sokoguru bagi anggotanya.

"Tetapi masih ada tantangan koperasi dalam membangun ekonomi anggotanya. Masih ada pekerjaan rumah kita membangun koperasi seperti masalah permodalan, teknologi, sumber daya manusia dan lain lain," tukas Nurdin.

Harkopnas ke-70 tahun ini juga sekaligus momentum untuk melakukan evaluasi atas pembangunan koperasi. Walaupun diakui dalam perjalanannya koperasi dianggap telah berkiprah membangun ekonomi bangsa. Proses untuk membangun kesejahateraan, mengurangi kesenjangan dan berbagai kekurangan yang ada menjadi tanggung jawab bersama.

"Banyak yang sudah disumbangkan oleh koperasi untuk membangun ekonomi rakyat. Koperasi ada di setiap sudut pelosok tanah air dan telah banyak membangun ekonomi anggotanya," kata Nurdin.‎**

*Kementerian Koperasi dan UKM & Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM & Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo



 


Kamis, 13 Juli 2017

[NARASI TUNGGAL] - Hari Anti Narkotika Internasional 2017

HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL (HANI) 2017

Jakarta, 13 Juli 2017 - Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang diperingati setiap tanggal 26 Juni merupakan bentuk keprihatinan dunia terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berdampak buruk terhadap kesehatan, perkembangan sosial – ekonomi, serta kemanan dan kedamaian dunia.

Penyalahgunaan narkotika menyebabkan sekitar 190.000 orang di dunia mati sia-sia setiap tahunnya. Narkotika juga secara nyata dapat memicu kejahatan lainnya, seperti pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan. Sementara itu, perdagangan dan peredaran gelap narkotika disinyalir menjadi salah satu sumber pendapatan untuk mendukung operasi tindakan terorisme.

Situasi yang sangat mengkhawatirkan ini menjadi masalah dunia yang sangat mendesak untuk segera diatasi bersama. Di Indonesia, Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa Indonesia berada pada kondisi Darurat Narkoba. Pernyataan ini tak hanya sekedar selogan semata. Nyata, bahwa Indonesia saat ini bukan sekedar tempat transit, tetapi sudah menjadi pasar narkotika terbesar di Asia.

Lebih daripada itu, penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjamah hampir seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi umur, pendidikan, strata sosial – ekonomi, profesi maupun level jabatan, dan bahkan peredaran narkotika telah merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai bentuk Tanggap Darurat Narkoba, BNN sebagai lembaga yang dikedepankan dalam penanganan permasalahan narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia, pada tahun 2016 telah menjalankan program-program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) guna menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika, khususnya di kelompok anak-anak, remaja, pelajar, dan mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa.

Sesuai dengan tema dunia dalam peringatan HANI pada tahun 2017, yaitu “LISTEN FIRST : Listening to children and youth is the first step to help them grow healthy and safe – Mendengarkan suara hati anak-anak dan generasi muda merupakan langkah awal untuk membantu mereka tumbuh sehat dan aman dari penyalahgunaan narkotika”, maka upaya pencegahan dan perlindungan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika harus menjadi gerakan yang menyeluruh, baik global, regional, maupun nasional.

Anak-anak dan remaja adalah kelompok yang memegang peranan penting dalam menentukan nasib bangsa dan negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu, negara berkewajiban menciptakan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang mereka. Menjaga mereka dari ancaman bahaya Narkoba adalah pekerjaan yang tidak mudah dan tidak dapat dilakukan secara sektoral. Negara dan masyarakat harus bersama-sama, bahu membahu mewujudnyatakan daya tangkal, daya tolak, dan daya cegah terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda, agar mampu menolak narkotika dan siap menjadi generasi tangguh serta siap menerima tongkat estafet kepemimpinan di negeri ini.

Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diperlukan dukungan dan perhatian sepenuhnya dari semua lembaga pemerintah, baik kementerian maupun non kementerian, dan juga seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, melalui momentum puncak peringatan HANI 2017, diharapkan dapat memperkuat aksi dan kerja sama di semua tingkatan untuk membangun kesadaran nasional agar hidup sehat dan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narot ika di bumi pertiwi, Indonesia. #stopnarkoba

*Badan Narkotika Nasional dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

Sumber: Badan Narkotika Nasional dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo


Selasa, 11 Juli 2017

[NARASI TUNGGAL] - Hari Kependudukan Dunia 2017

HARI KEPENDUDUKAN DUNIA 2017: MASA DEPAN DEMOGRAFI INDONESIA DAN KESEIMBANGAN PERTUMBUHAN PENDUDUK
 

Jakarta (11/7) – Memperingati Hari Kependudukan Dunia 2017 yang jatuh pada 11 Juli setiap tahunnya, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Diskusi Hari Kependudukan 2017 yang mengangkat tema “Demografi Indonesia: Masa Depan yang Diinginkan” di Gedung Bappenas, Selasa pagi. Diskusi dihadiri United Nations Population Fund (UNFPA), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, serta para pemangku kepentingan lainnya. Diskusi diharapkan dapat membahas perkembangan kependudukan untuk mencari terobosan dan inovasi kebijakan dari para pemangku kepentingan agar sumber daya manusia Indonesia dapat berkontribusi secara optimal dalam perekonomian. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, Indonesia perlu menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk di masa mendatang. “Pemerintah perlu strategi khusus dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk, mengingat tren penurunan penduduk dan aging population di masa mendatang dapat memengaruhi keseimbangan fiskal negara,” ujarnya.

Saat ini, kondisi kependudukan antar provinsi di Indonesia sangat bervariasi. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per wanita usia subur (15-49 tahun) di sebagian provinsi, meliputi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Sumatera Utara, masih menyentuh angka cukup tinggi, yakni di atas 2,5. Sementara, di beberapa provinsi lainnya seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta, TFR telah mencapai angka yang cukup rendah, yaitu di bawah 2. Pada 2015, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik mencatat angka 2,28. Pada 2017, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memproyeksikan skenario medium penurunan TFR, yakni hingga hanya 2 anak atau kurang pada 2035. Pada saat yang sama, jumlah penduduk akan menembus 300 juta orang dan Indonesia masih berpredikat negara dengan jumlah penduduk terbesar urutan keempat di dunia. TFR, jika terus menurun, akan mencapai angka yang cukup rendah sehingga jumlah penduduk menurun di masa aging population, yakni periode 2055-2065.

“Terkait menurunnya TFR tersebut, perlu ada pendekatan yang baru dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya jumlah dan kualitas anak yang tepat,”ungkap Menteri Bambang. Selain TFR, tingkat kesehatan masyarakat juga menjadi hal penting dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk karena sangat berpengaruh terhadap angka kematian, terutama Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rates/IMR) dan secara jangka panjang akan meningkatkan Angka Harapan Hidup. PBB mengambil asumsi penurunan IMR terjadi dengan kisaran penurunan sebesar dua persen setiap tahunnya, atau lebih cepat dari tren yang selama ini terjadi. Hal ini menjadikan posisi Indonesia relatif lebih dekat dengan Filipina dalam insiden kematian bayi untuk setiap 1000 kelahiran hidup yaitu sekitar 14 pada 2030.

Mengantisipasi Peluang Bonus Demografi
Penurunan TFR yang terjadi setelah pengenalan program Keluarga Berencana pada 1970-an membuat Indonesia saat ini berada pada tahap terbukanya jendela kesempatan (windows of opportunity), yakni kondisi di mana rasio ketergantungan penduduk Indonesia terus berkurang dan menuju pada titik terendah yang menurut perhitungan akan terjadi pada 2020-2030 (UNFPA, 2015). Sebagai ilustrasi, pada 2015, SUPAS merilis angka ketergantungan penduduk Indonesia sebesar 49,2 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban sebanyak sekitar 49 penduduk usia nonproduktif. Pada 2020-2030 mendatang, kondisi tersebut akan memunculkan bonus demografi, yaitu peluang yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif (usia kurang dari 15 tahun dan di atas 65 tahun).
Dengan persiapan yang baik, bonus demografi bisa dimanfaatkan agar berdampak luas secara jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya, jika tanpa strategi yang matang, bonus demografi dapat berdampak negatif bagi Indonesia. Agar dapat memetik manfaat bonus demografi pada 2020-2030, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah, di antaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia usia produktif sehingga memiliki keterampilan kerja yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja. Selain itu, perluasan lapangan kerja, salah satunya dengan meningkatkan investasi, juga penting untuk menyerap tenaga kerja terampil tersebut. Idealnya, bonus demografi dapat meningkatkan pendapatan penduduk yang memicu pada peningkatan konsumsi maupun pertumbuhan investasi atau tabungan.

Lebih jauh, jika dimanfaatkan dengan baik, bonus demografi dapat mengurangi tingkat ketergantungan, mendorong produktivitas, dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Saat TFR menurun, pertumbuhan pendapatan per kapita untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia anak-anak dapat dialihkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia. Oleh karena itu, penduduk usia produktif harus mampu menjadi mesin pertumbuhan, dan bukan menjadi beban ekonomi. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan agar penduduk produktif mempunyai kompetensi dan keahlian. Kemudian, soft skills juga harus ditingkatkan agar tenaga kerja memiliki sikap yang positif, optimistis, kreatif, dan bersedia maju. Kebijakan sumber daya manusia, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, infrastruktur dan sumber daya alam serta politik hukum dan keamanan juga harus diarahkan dengan tepat. “Pemerintah ingin menekankan improvisasi kebijakan yang terpadu antar kementerian/lembaga dan pihak terkait lainnya dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk, mengantisipasi perubahan struktur penduduk, dan optimalisasi bonus demografi,” tutup Menteri Bambang.

*Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo


 

Sumber: Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo


Senin, 19 Juni 2017

NARASI TUNGGAL- Mudik Guyub Rukun Jadi Semangat Pemerintah Berikan Layanan Maksimal ke Masyarakat

MUDIK BARENG GUYUB RUKUN JADI SEMANGAT PEMERINTAH BERIKAN PELAYANAN MAKSIMAL BAGI MASYARAKAT

Dengan slogan "Mudik Bareng Guyub Rukun" pemerintah berkomitmen untuk menjadikan momen mudik tahun ini berjalan dengan selamat, aman dan nyaman. Pemerintah juga menghimbau penyedia jasa transportasi agar berkomitmen mewujudkan mudik yang selamat, guyub dan rukun.

"Pemerintah berkomitmen untuk menjamin mudik lebaran tahun ini berjalan dengan selamat, aman dan nyaman. Kami ingin masyarakat yang melakukan mudik merasa "enjoy" menikmati perjalanannya," jelas Menhub Budi Karya Sumadi.

Menhub Budi juga berharap kepada seluruh penyelenggara transportasi agar berkomitmen mewujudkan mudik yang selamat, guyub dan rukun.

"Maksudnya adalah menyelenggarakan mudik dengan selamat dan baik menyelesaikan permasalahan mudik secara bersama-sama," ungkapnya.

Untuk memastikan penyelenggaraan mudik berjalan lancar, Menhub Budi menyatakan bahwa, agar dapat fokus memberikan pelayanan yang terbaik meminta seluruh jajarannya dan juga jajaran BUMN sektor transportasi untuk tidak cuti sampai selesainya penyelenggaraan mudik yang berlangsung mulai dari 15 Juni 2017 (H-10) sampai dengan 11 Juli 2017 (H+15).

Lebih lanjut Menhub Budi mengatakan, telah melakukan identifikasi penanganan mudik khsusus di sektor transportasi. Ia mengungkapkan ada tiga faktor utama yang menjadi perhatian. Pertama, kesiapan sarana transportasi. Kedua, kesiapan prasaran transportasi. Dan ketiga, perilaku berkendara, baik pengemudi angkutan umum maupun pengemudi kendaraan pribadi.

"Untuk sarana, tahun ini diprediksi penumpang mudik yang menggunakan angkutan umum meningkat 4 persen lebih atau sekitar 19 juta orang. Untuk itu pada tahun ini kami tingkatkan kapasitas angkutan umumnya baik bus, kereta api, kapal laut dan pesawat agar dapat menampung jumlah penumpang tersebut" jelasnya.

Tidak hanya menambah kapasitas angkutan, Menhub Budi menjelaskan, faktor kelaikan angkutan umum menjadi perhatian utama pihaknya. Untuk itu, Kemenhub telah melakukan pengecekan kelaikan atau ramp chek terhadap seluruh moda transportasi yang disiapkan beroperasi pada masa Angkutan Lebaran tahun 2017.

Menhub Budi menegaskan, bus yang laik jalan diberikan tanda stiker laik jalan yang ditempel pada kaca depan bagian bus. Menhub mengimbau masyarakat yang akan naik bus untuk mudik untuk memastikan bus yang ditumpanginya memiliki tanda stiker tersebut.

Beberapa himbauan lainnya yang sudah berulang kali disampaikan Menhub Budi kepada masyarakat yang ingin mudik yaitu, pertama, agar masyarakat dapat mengatur perjalanan mudik lebih dini dan menghindari melakukan perjalanan pada puncak mudik.

"Kami sudah prediksi puncak mudik akan terjadi pada 23 dan 24 Juni 2017. Kami himbau masyarakat tidak semua beangkat hari itu untuk menghindari penumpukan. Memang jalan tol sekarag sudah dibangun lebih panjang, tapi tetapi tetap memiliki keterbatasan kapasitas," kata Menhub.

Himbauan lainnya yang disampaikan Menhub agar masyarakat sebisa mungkin tidak menggunakan sepeda motor untuk mudik. Apalagi ke tempat tujuan yang menempuh jarak yang cukup jauh. Ia meminta, agar masyarakat memanfaatkan angkutan umum yang sudah disediakan dan memanfaatkan prgram mudik gratis yang disediakan pemerintah maupun swasta. (Biro Komunikasi dan Informasi Publik)

Sumber: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia


Selasa, 13 Juni 2017

[NARASI TUNGGAL] - SNI ISO 37001 - Tonggak Baru Pemberantasan Korupsi di Indonesia

SNI ISO 37001:2016 – Tonggak Baru Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Penyuapan adalah tindakan memberikan atau meminta uang, barang, atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap dengan maksud agar penerima suap memberikan kemudahan berupa tindakan atau kebijakan dalam wewenang penerima suap sesuai dengan kepentingan pemberi suap. Suap dapat membuat orang yang berhak kehilangan haknya, dan orang yang tidak berhak mendapatkannya. Suap adalah sesuatu yang sangat merusak tatanan masyarakat. Apabila jika suap telah menjadi kebiasaan atau tradisi, maka bisa menghancurkan sebuah negara. Yang menjadi korbannya ialah rakyat dan juga generasi penerus bangsa dengan kondisi negara yang carut marut. Suap seperti penyakit yang secara diam-diam menggerus keadilan dan kemanusiaan. Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2001 pemberantasan tindak pidana korupsi, disebutkan dalam pasal 5, 6, dan 7 bahwa pemberi suap dapat diberi hukuman penjara mulai dari 1 hingga 15 tahun tergantung pada jabatan oknum penerima suap. Dan menurut pasal 12 bahwa penerima suap dapat dihukum paling singkat 4-20 tahun penjara.

Mengingat besarnya kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh kegiatan suap terhadap tatanan masyarakat dan negara, maka Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Menindaklanjuti Inpres tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengadopsi secara identik standar ISO 37001: 2016 menjadi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Suap. SNI ISO 37001:2016 dapat digunakan untuk menanamkan budaya anti-suap dalam sebuah organisasi/institusi negara maupun swasta. Standar ini mendeteksi potensi penyuapan, sehingga organisas/institusii bisa melakukan pencegahan sejak dini.

SNI ISO 37001:2016 membahas hal-hal sebagai berikut:

  1. penyuapan di sektor publik, swasta, dan nirlaba;
  2. penyuapan oleh organisasi;
  3. penyuapan oleh personil organisasi yang bertindak atas nama organisasi dan atau keuntungan organisasi;
  4. penyuapan oleh rekan bisnis organisasi yang bertindak atas nama organisasi atau keuntungan organisasi;
  5. penyuapan kepada organisasi;
  6. penyuapan kepada personil organisasi dalam kaitan dengan kegiatan organisasi;
  7. penyuapan kepada rekan bisnis organisasi dalam kaitan dengan kegiatan organisasi;
  8. penyuapan langsung dan tidak langsung (misalnya suap yang ditawarkan atau diterima melalui atau oleh pihak ketiga).

SNI ISO 37001:2016 membantu organisasi mengendalikan praktek penyuapan dengan menyediakan sejumlah langkah penting diantaranya penetapan kebijakan anti-penyuapan, penunjukan petugas yang berkewenangan untuk mengawasi kepatuhan terhadap praktik anti-penyuapan, pembinaan dan pelatihan anggota organisasi, penerapan manajemen resiko pada proyek dan kegiatan organisasi, pengendalian finansial dan komersial, dan pelembagaan laporan prosedur investigasi. Dalam penerapan manajemen anti-suap, kepemimpinan dan masukan dari manajemen puncak adalah kewajiban. Manajemen puncak dianjurkan aktif mencari dan mempertimbangkan rekomendasi berbagai inisiatif anti-penyuapan yang mempromosikan atau mempublikasikan praktik anti-penyuapan.

Untuk memastikan pemenuhan persyaratan pengakuan internasional tersebut, pada tanggal 08 Juni 2017, bertepatan dengan peringatan Hari Akreditasi Dunia, Badan Standardisasi Nasional dan Komite Akreditasi Naisonal (KAN) meluncurkan skema akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan untuk memastikan bahwa lembaga sertifikasi di Indonesia yang memberikan layanan sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan berdasarkan ISO 37001: 2016 telah memenuhi persyaratan ISO/IEC 17021-1: 2015 dan ISO/IEC TS 17021-9. Dengan adanya skema ini, lembaga sertifikasi sistem menajemen anti penyuapan diharapkan akan segera terakreditasi KAN untuk memberikan sertifikasi kepada organsiasi yang akan menerapkan SNI ISO 37001. (Biro Hukum, Organisasi dan Humas – Badan Standardisasi Nasional)

Sumber: Biro Hukum, Organisasi dan Humas – Badan Standardisasi Nasional


Juli 2017
Min
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31