Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Pengumuman

Selasa, 26 September 2017

Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2017

Download file

Sumber: Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan - Deputi Bidang Pengembangan Pemuda


Selasa, 26 September 2017

Pemilihan Pramuka Penegak/ Pandega Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2017

Download file

Sumber: Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan - Deputi Bidang Pengembangan Pemuda


Rabu, 20 September 2017

[NARASI TUNGGAL] - Simulasi Pandemi Influenza

Waspada Pandemi Influenza, Kemenkes Simulasi Siaga

19 September 2017

Indonesia merupakan negara beriklim tropis dengan keanekaragaman hayati, namun ditelisik sebagai pusat pandemi atau terpapar kasus pandemi impor dari luar negeri.

Sebagai komponen kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan wajib menanggapi keadaan darurat kesehatan masyarakat dan ancaman pandemi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Kesehatan lnternasional (IHR) 2005 untuk meningkatkan kapasitas negara dalam melakukan deteksi, verifikasi, pelaporan dan tanggapan terhadap Keadaan Kesehatan Masyarakat Kepedulian lnternasional (PHEIC) yang menekankan peningkatan kapasitas dan kemitraan negara untuk memperbaiki kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.

"Simulasi ini dilakukan untuk menguji kapasitas Indonesia dalam menghadapi pandemi. Dalam kondisi pandemi, kita semua harus siap siaga," terang Menkes RI Prof Nila Moeloek di tengah simulasi yang dilaksanakan di area Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 19-20 September 2017 ini, diakuinya membutuhkan integrasi lintas sektoral, mulai dari kementerian dan lembaga, dunia usaha, dan berbagai unsur publik yang sangat penting. Seperti badan kesehatan dunia WHO, Kemenkes, BNPB, Kementerian Pertanian, Kementerian Kominfo, dan TNI.

Simulasi episenter pandemi influenza terutama untuk mengatasi beberapa jenis virus seperti H5N1 dan H7N9 layak dilakukan karena peta situasi flu burung pada manusia di Indonesia bersifat endemis di sebagian besar pulau Jawa, Sumatera, hingga Nusa Tenggara. Sebelumnya, simulasi serupa dilakukan pada tahun 2008 di Jembrana, Bali dan berlanjut pada tahun 2009 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Pilihan simulasi pandemi ketiga ini dipilih di Tangsel, Banten karena kepadatan distribusi unggas di Jawa Barat dan Banten juga merembet ke DKI Jakarta yang rentan terhadap kasus potensial pandemi impor internasional karena menerima lebih dari 3 juta unggas/bulan dari berbagai sumber.

Dalam konteks mendukung proteksi masyarakat, Kementerian Kesehatan RI secara aktif menjadi salah satu pilar kesiapsiagaan dan respon pandemi dengan mewujudkan koordinasi lintas sektor antara Pilar Komando dan Koordinasi, Surveilans Epidemiologi, Respon Medis, lntervensi Farmasi, lntervensi Non Farmasi, Pengawasan Perimeter, Mobilisasi Sumber Daya, dan Komunikasi Risiko melalui Simulasi Episenter Pandemi Influenza.

Fakta Flu Burung & Simulasi Pandemu

Surveilans AI (Avian Influenza) baru-baru ini pada unggas di Indonesia mendeteksi dua klade Avian Influenza A (H5N1) yang beredar pada unggas (klade 2.3.2.1 dan klade 2.1.3). Hingga saat ini, 199 kasus manusia dengan 84% CFR telah dilaporkan dari 15 provinsi se-Indonesia.

Simulasi kali ini fokus pada pemantauan potensi AH7N9 yang harus diantisipasi. Dalam simulasi, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Non Alam terkait terdeteksinya beberapa kasus tambahan yang  positif Influenza A H7N9, setelah sebelumnya Pemerintah Kota Tangsel menetapkan kondisi kejadian luar biasa (KLB) Influenza A H7N9 sebagai Darurat Bencana (Siaga Darurat) untuk masa 2 minggu (2 kali masa inkubasi).

Berdasarkan analisis risiko penyakit didapatkan sinyal epidemiologi bahwa virus Influenza A H7N9 menular antarmanusia di Kelurahan Setu. Hal ini didasarkan atas temuan satu kasus cluster positif H7N9 dan kasus tambahan tanpa riwayat kontak dengan unggas.

Kasus kluster atas nama A (L, 45 tahun), B (L, 11 tahun), dan T (P, 9 tahun), sementara dua kasus tambahan tanpa riwayat kontak dengan unggas, atas nama A (L, 40 tahun) dan B (L, 36 tahun). Seluruhnya saat ini mendapat perawatan di ruang isolasi RSUD Kabupaten Tangerang. Satu pasien dinyatakan meninggal dan telah dimakamkan sesuai SOP.

Hasil evaluasi tim gerak cepat (TGC) Tangsel membuat pihak terkait mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB) untuk melakukan penanggulangan seperlunya yang meliputi isolasi kasus, surveilans aktif, pelacakan kasus, karantina rumah, pendirian posko penanggulangan tanggap darurat.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan email kontak@kemkes.go.id.

*Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat*

drg.Oscar Primadi, MPH

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia


Senin, 11 September 2017

[NARASI TUNGGAL] - Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial, Kini Masyarakat Legal Mengelola Hutan

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu, 6 September 2017. Membangun Indonesia dari pinggiran, didefinisikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), salah satunya melalui program Perhutanan Sosial, sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Perhutanan Sosial juga menjadi benda legal untuk masyarakat disekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar.

Akses legal pengelolaan kawasan hutan ini, dibuat dalam lima skema pengelolaan, yaitu Skema Hutan Desa (HD) hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa. Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalm rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Hutan Adat (HA), dimana hutan ini adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hutan adat. Skema terakhir adalah Kemitraan Kehutanan, dimana adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Pelaku Perhutanan Sosial adalah kesatuan masyarakat secara sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia, yang tinggal di kawasan hutan, atau di dalam kawasan hutan negara, yang keabsahannya dibuktikan lewat Kartu Tanda Penduduk, dan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan tergantung pada hutan, dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
 
Perhutanan Sosial mulai di dengungkan sejak tahun 1999, keadaan Indonesia yang masih gamang pasca reformasi, menjadikan agenda besar ini kurang diperhatikan. Pada tahun 2007 program Perhutanan Sosial ini mulai dilaksanakan, namun selama lebih kurang tujuh tahun  hingga tahun 2014, program ini berjalan tersendat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat selama periode 2007-2014, hutan yang terjangkau akses kelola masyarakat hanya seluas 449.104,23 Ha. Untuk itu setelah periode tersebut dilakukan percepatan-percepatan, dan selama kurang lebih tiga tahun masa Kabinet Kerja, telah tercatat seluas 604.373,26 Ha kawasan hutan, legal membuka akses untuk dikelola oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya hingga saat ini, sejumlah 239.341 Kepala Keluarga (KK), telah memiliki akses legal untuk mengelola kawasan hutan nusantara, dan sejauh ini sosialisasi dan fasilitasi juga telah dilakukan kepada 2.460 kelompok, dimana fasilitasi yang diberikan adalah dalam bidang Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki target untuk membentuk dan memfasilitasi lebih kurang 5000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di Indonesia hingga tahun 2019.

Niatan menyejahterakan masyarakat Indonesia ini, bukan tidak memiliiki tantangan. Jauhnya masyarakat dari akses infrastruktur menjadi salah satu kendala terlaksananya verifikasi kelompok masyarakat, dan sering kali menjadi hal yang membuat terlambatnya sosialisasi program ini. Dalam pendampingan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan multi pihak, termasuk LSM, dan program ini tentu saja membutuhkan banyak pendamping yang turun ke lapangan, yang memberikan pengetahuan dan pengidentifikasian potensi kawasan hutan, pengembangan usaha, serta pemasaran hasil usaha masyarakat, yang sering kita sebut sebagai akses ekonomi,hingga penguatan legal, sehingga masyarakat mampu mengadvokasi dirinya sendiri.

Akses legal mengelola kawasan hutan ini, diharapkan menjadi jembatan yang mampu memberikan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, dan memberi kesejahteraan bagi masyarkat daerah terdepan Indonesia. Perhutanan Sosial, ini saatnya hutan untuk rakyat.  Ini juga menggambarkan implementasi dari Nawacita ke enam, yang  ertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat serta daya saing di tingkat internasional, sehingga bisa bersaing dengan negara-negara ditingkat ASEAN lainnya. Mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi melalui sektor-sektor ekonomi strategis domestik, juga menjadi landasan dari program Perhutanan Sosial ini dilaksanakan.(***)   

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Djati Witjaksono Hadi - 081375633330
Bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

Sumber: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo


Kamis, 07 September 2017

Sambutan Hari Olahraga Nasional XXXIV 2017

1.  Sambutan Bapak Menpora Republik Indonesia

2.  Sambutan Bapak Presiden Republik Indonesia

Sumber: Asistem Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi - Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

 


Senin, 04 September 2017

[NARASI TUNGGAL] – Wukuf Haji

Wukuf di Arafah, Jemaah Haji wujudkan Nilai-Nilai Kemanusian


Mekah- Jutaan Jemaah haji hari ini, kamis (31/08/2017)  atau 9 Zulhijah 1438 H melakukan wukuf di Arafah, mekah Arab Saudi. Setelah wukuf,  kamis malam akan bergerak ke Muzdalifah dan selanjutnya tengah malam menuju ke Mina.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang juga Amirul Hajj Indonesia mengatakan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi  yang terdiri dari sejumlah Kementerian/ Lembaga/TNI Polri/ Instansi terkait ini, siap mengantarkan jemaah Haji Indonesia melaksanakan rukun dan wajib haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armina).

Menag memberikan pesan khusus kepada jemaah haji Indonesia terkait pelaksanaan puncak ibadah haji,wukuf di Arafah. Menurut Menag, ada dua ciri haji mabrur, yaitu: ith’am ath-tha’am dan ifsa’us-salam, memberi makan dan menebarkan salam. Memberi makan merupakan simbol kepedulian sosial. Sebab agama hadir untuk kepentingan sosial, tidak semata individual. Kepedulian adalah  ciri kemabruran.

Ciri kemabruran kedua adalah menebarkan salam. Menag mengatakan, salam merupakan simbol menebar perdamaian. Menag berharap  sekembalinya di Tanah Air, Jemaah haji mendapat haji mabrur, semakin meningkat kepedulian sosial dan menjadi duta penebar kedamaian di lingkungan masing-masing. Jemaah haji, wujudkan nilai-nilai kemanusiaan.

“ Semoga semua lancar wukufnya, karena tidak ada keinginan setiap jemaah selain mendapatkan kemabruran,” ujar Menag

Hingga saat ini, Indonesia menjadi negara pengirim jemaah haji terbanyak  dunia yaitu 221.000 jemaah. Sedangkan 4 Negara dengan jemaah haji terbanyak lainnya adalah Pakistan 179.000 jemaah, India 170.000 jemaah. Selanjutnya adalah Bangladesh 128.000 jemaah dan Nigeria 95.000 jemaah.  

Fakta lain yang membanggakan, meski  Indonesia dengan negara jumlah jemaah terbanyak tapi Jemaah haji Indonesia terkenal tertib , rapi, dan sopan.  

Patuhi Larangan lontar Jumrah

Di tengah kepadatan Mina dan untuk mengatur pergerakan jemaah ke lokasi lontar jumrah (jamarat), Pemerintah Arab Saudi telah membuat jadwal larangan melontar jumrah. Lebih lanjut lagi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan demi keselamatan  dan ketertiban , jemaah harus mematuhi aturan melontar jumrah.

" Jemaah sebelum berangkat ke jamarat, harus memperhatikan sinyal lampu, merah atau hijau," kata Menag

Sinergi petugas Haji

Sementara itu,  dr.Eka Jusup Singka  Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan mengatakan   Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah  siap melayani jemaah di Arafah dan Mina. Semua petugas kesehatan dapat menjalankan tugasnya secara terintegrasi dan tersistem dalam satu kesatuan komando Armina.

Selain itu, juga telah disiapkan layanan kesehatan mobile melalui pos pos pelayanan kesehatan yang ada di Arafah, Musdalifah dan Mina. Pelayanan kesehatan ini melibatkan tenaga kesehatan yang terhimpun dalam Tim Promotif-Preventif, Tim Gerak Cepat dan Tim Kuratif-Rehabilitatif.

 “Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada jemaah haji dari ketiga KKHI di atas berupa pelayanan kesehatan rawat inap, rawat jalan dan rujukan,”jelasnya.

Hingga tanggal 29/08/ Jumlah data jemaah haji yang meninggal dunia  sejak dari embarkasi dan Saudi Arabia  berjumlah 165 orang. Sedangkan untuk jemaah yang sakit akan disafari wukufkan. Para jemaah  akan diberangkatkan dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia Daker Makkah menuju Arafah menggunakan ambulans.

"Mereka akan berada di Arafah beberapa menit kemudian akan dipulangkan kembali ke KKHI Makkah," katanya.

Penyelenggaran Haji adalah tugas nasional, oleh karena itu  jemaah haji Indonesia akan mendapatkan  pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sejak di tanah air dan tiba di Arab Saudi hingga kembali lagi ke Indonesia.

(Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo)

Sumber: Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo
 


Kamis, 31 Agustus 2017

Perpanjangan Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda Tahun 2017

Download file

Sumber: Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda - Deputi Bidang Pengembangan Pemuda


Senin, 28 Agustus 2017

[NARASI TUNGGAL] – Rakyat Sehat Negara Kuat

Capaian Kinerja Kemenkes RI Tahun 2015-2017

Jakarta, 28 Agustus 2017

Jumlah kasus kematian Bayi turun dari 33.278 di tahun 2015 menjadi 32.007 pada tahun 2016, dan di tahun 2017 di semester I sebanyak 10.294 kasus. Demikian pula dengan angka kematian Ibu turun dari 4.999 tahun 2015 menjadi 4912 di tahun 2016 dan di tahun 2017 (semester I) sebanyak 1712 kasus. Demikian disampaikan Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F. Moeloek, tentang Kinerja Kemenkes RI selama tahun 2015-2017. Keterangan tersebut disampaikan pada acara jumpa pers tentang Penjelasan Nota Keuangan dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta (17/8). Dalam rangka mewujudkan Keluarga Indonesia Sehat, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan berbagai program selama dua tahun terakhir. Seperti capaian di lingkup program Kesehatan Masyarakat (Kesmas) yang meliputi penurunan angka kematian Bayi dan angka kematian Ibu.

Berikut ini adalah capaian kinerja Kemenkes lainnya, yaitu:
Imunisasi
Kemenkes berhasil melindungi bayi dari Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) selama dua tahun bergulir.  “Untuk Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di tahun 2015 mencakup 4.139.903 bayi, kemudian di tahun 2016 meningkat menjadi 4.361.072 bayi. Sedangkan capaian hingga semester I tahun 2017 sebanyak 1.773.440 bayi,” Menkes

Penurunan Angka Balita Stunting
Kasus Balita stunting menjadi fokus utama dalam kinerja Kemenkes selama dua tahun bergulir. Dalam upaya penurunan Balita stunting Kemenkes terus mendorong upaya pemenuhan gizi, salah satunya dengan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu hamil dan Balita. “Angka Balita stunting berhasil diturunkan dari 29,0% di tahun 2015 menjadi 27,5% tahun 2016,” kata Menkes. Untuk pemenuhan gizi pada Balita kurus, Kemenkes telah mendistribusikan 2.014,1 ton PMT kepada 186.481 Balita pada tahun 2015. Di tahun 2016 distribusi PMT naik menjadi 5.554,7 ton untuk 514.320 Balita. Sedangkan progress sampai dengan akhir semester I Tahun 2017 sebanyak 2.225,1 ton telah didistribusikan untuk 206.033 Balita di berbagai daerah di Indonesia.  “Selain untuk Balita, kami juga memperhatikan kesehatan bagi sang Ibu yang sedang mengandung. Karena didalam kandungannya ada generasi emas yang akan membagun negeri,” tukas Menkes. Di tahun 2015 PMT Ibu Hamil telah didistribusikan sebanyak 1.706,5 ton untuk 164.954 Ibu Hamil, 4.952,2 ton untuk 550.248 Ibu Hamil pada tahun 2016 serta 1.424 ton untuk 158.233 Ibu Hamil hingga akhir Semester I tahun 2017.

Pengendalian Penyakit Menular dan Vektor
Kemenkes juga menekan prevalensi HIV/AIDS di angka dibawah 0,5% yaitu sebesar 0,33% (697.142) di tahun 2016. Pada tahun 2015 sebanyak 63.066 ODHA yang mendapat ARV, pada tahun 2016 sebanyak 75.614 ODHA. Nila F.Moeloek memaparkan bahwa hingga Juli Tahun 2017, ODHA yang masih terus mendapatkan ART sebanyak 83.517 kasus. Disisi lain Kemenkes juga berupaya dalam pengendalian penyakit menular Tubercullosis Paru. Dalam capaiannya Indonesia berhasil mempertahankan indikator Angka keberhasilan TB (Success Rate/SR) minimal 85% sejak tahun 1999. Pada Tahun 2016 60% kabupaten/kota yang telah mencapai SR minimal 85%. Data pada triwulan 1-2 Tahun 2017, capaian SR sebesar 85%. Sedangkan dalam upaya pengendalian Malaria di Indonesia, Kemenkes telah berhasil menghentikan penularan malaria di 232 Kab/Kota ditahun 2015 yang kemudian meningkat menjadi 247 kab/kota  di tahun 2016 dan hingga Juli 2017 mencapai 251 kab/kota yang sudah eliminasi malaria.
 
Sanitasi Lingkungan
Untuk perbaikan sanitasi lingkungan, desa yang telah melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) pada tahun 2015 yaitu ada 26.417 desa, meningkat menjadi 33.927 desa di tahun 2016 dan hingga triwulan 2017 sudah mencapai 35.845 desa. Selain itu desa yang sudah melaksanakan stop buang air besar sembarangan atau open defecation free (ODF) selalu meningkat dari 5.447 desa (2015) ke 8.014 desa (2016) kemudian meningkat menjadi 9.212 desa hingga akhir triwulan II tahun 2017. “Akses masyarakat pada sanitasi juga memiliki trend yang meningkat dari 56,08% (2015) menjadi 69,13% (Triwulan II Tahun 2017) serta akses pada sumber air bersih juga meningkat dari 70,97% (2015) naik ke 71,14% (2016),” tutur Menkes RI

Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
“Pemerintah terus meningkatkan perlindungan finansial terutama masyarakat miskin dalam akses pelayanan kesehatan,” kata Menkes RI. Jumlah peserta penduduk termiskin yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah (PBI) meningkat dari 87,8 juta jiwa sebanyak Rp 19,8 T pada tahun 2015 menjadi 91,1 juta jiwa sebanyak Rp 24,8 T di tahun 2016. Angka tersebut meningkat kembali menjadi 92,2 juta jiwa dengan total Rp. 16,9 T yang sudah dibayarkan hingga Juli 2017.   

SDM Kesehatan
Dari sisi Sumber Daya Manusia Kesehatan, upaya pemenuhannya dapat dilihat dari capaian penempatan Nusantara sehat berbasis tim sebanyak 694 orang di Tahun 2015 dan meningkat menjadi 728 orang pada tahun 2016. Sementara sampai dengan Juli 2017 sebanyak 347 orang. “Selain Nusantara Sehat, Pemerintah melakukan pengangkatan PTT Kemenkes menjadi CPNS Daerah sebanyak 39.090 tenaga kesehatan meliputi dokter, dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis dan bidan pada tahun 2017,” ungkap Menkes Nila. Capaian pembangunan fisik sarana dan prasarana puskesmas untuk sarana fisik sebanyak 112 unit dibangun pada tahun 2016 menjadi 1.146 unit pada tahun 2017. Pemenuhan sarana bergerak sebanyak 3.863 unit (2016) sementara pada tahun 2017 pengadaan sarana bergerak sebanyak 2.572 unit. Untuk pengadaan prasarana pada tahun 2016 sebanyak 15.395 unit, sementara pada tahun 2017 pengadaan prasarana sebanyak 14.887 unit.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, dan alamat email kontak@kemkes.go.id


Kepala Biro Komunikasi dan
Pelayanan Masyarakat


drg. Oscar Primadi, MPH
NIP 196110201988031013

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
 


September 2017
Min
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30