Kementerian Pemuda dan Olahraga terus memperkuat sinergi dan tata kelola pengembangan wisata olahraga (sport tourism) yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Kementerian Pemuda dan Olahraga terus memperkuat sinergi dan tata kelola pengembangan wisata olahraga (sport tourism) yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.(foto:latif/deputi4)
Tangerang: Kementerian Pemuda dan Olahraga terus memperkuat sinergi dan tata kelola pengembangan wisata olahraga (sport tourism) yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Salah satu langkah strategis dilakukan melalui Sosialisasi Regulasi Bantuan Pemerintah Bidang Wisata Olahraga yang digelar di Hotel Golden Tulip, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/10). Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada para pemangku kepentingan mengenai kebijakan dan tata kelola penyaluran bantuan pemerintah di bidang wisata olahraga.
Asisten Deputi Wisata Olahraga Kemenpora, Ibnu Hasan, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arah kebijakan pengembangan industri olahraga nasional yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Regulasi bantuan pemerintah harus dipahami secara benar oleh semua pihak agar program wisata olahraga yang dibiayai negara dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, ekonomi kreatif, serta peningkatan kunjungan wisata olahraga di berbagai daerah,” ujar Ibnu Hasan.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora, Raden Isnanta, menegaskan bahwa regulasi bantuan pemerintah disusun sebagai pedoman bagi seluruh pihak agar penyaluran bantuan tepat guna dan berdaya hasil.
“Kami ingin agar bantuan pemerintah tidak sekadar disalurkan, tetapi benar-benar memiliki nilai manfaat dan mendukung pembangunan sektor wisata olahraga. Proposal yang diajukan harus berkualitas, realistis, dan sejalan dengan prioritas nasional,” tegas Isnanta.
Kegiatan sosialisasi yang berlangsung secara hybrid (luring dan daring) ini diikuti oleh seluruh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Pariwisata (Dispar) provinsi se-Indonesia, serta unit terkait di Kemenpora, pemerintah daerah, dan lembaga mitra lainnya.
Hadir sebagai narasumber utama, Yusup Suparman, Asisten Deputi Olahraga Profesional Kemenpora, yang memaparkan secara komprehensif dasar hukum, mekanisme, dan akuntabilitas dalam penyaluran Bantuan Pemerintah. Selain itu, sejumlah praktisi dan akademisi turut memberikan pandangan mengenai regulasi keuangan negara, tata kelola hibah pemerintah, dan praktik baik pengelolaan bantuan di sektor olahraga dan pariwisata.
Kemenpora berharap kegiatan ini dapat menjadi pijakan bagi penyusunan peta jalan (road map) pengembangan wisata olahraga nasional yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, Kemenpora menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia pengelola program, sehingga setiap bentuk dukungan pemerintah benar-benar berjalan efektif, transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kemajuan sport tourism nasional.
(hc/tb)
