Atlet Disabilitas Punya Hak yang Sama, Kemenpora RI Tegaskan Komitmen Pemerintah untuk Kesetaraan Bidang Olahraga

Surakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI menegaskan komitmen Pemerintah untuk kesetaraan bidang olahraga. Dalam hal ini, para atlet penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan para atlet nondisabilitas.

Hal ini ditegaskan Asisten Deputi (Asdep) Olahraga Andalan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora RI Budi Ariyanto Muslim pada konferensi pers di Media Center Peparnas XVII Solo 2024 di Hotel The Royal Surakarta Heritage, Kamis (10/10) siang.

“Kebijakan Pemerintah untuk sekarang ini sudah tidak ada lagi masalah diskriminasi pada olahraga penyandang disabilitas. Jadi semua penyandang disabilitas bisa berpartisipasi, bisa berolahraga,” ujar Asdep Budi.

Hal ini, jelas Asdep, salah satunya tampak pada penghargaan dari Pemerintah berupa bonus untuk atlet penyandang disabilitas berprestasi yang nilainya sudah disetarakan dengan atlet nondisabilitas. Contohnya peraih medali emas pada Paralimpiade silam yang mendapatkan bonus Rp6 miliar, sama dengan bonus atlet Olimpiade. 

“Itu salah satu bentuk bahwa Pemerintah juga fokus dan komitmen terhadap pembinaan olahraga disabilitas, termasuk tentang kesetaraan dalam berolahraga,” sebut Asdep Budi.

Di samping itu, atlet-atlet berprestasi juga berpeluang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pada tahun ini, beber Asdep, total ada sekira 350 orang yang akan diangkat menjadi ASN, di antaranya termasuk atlet-atlet disabilitas.

Kata Asdep, Pemerintah sangat komitmen mendukung pembinaan olahraga disabilitas yang selama ini ada di bawah National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI). Untuk cabang-cabang olahraga (cabor) yang berpotensi mengikuti Paralimpiade misalnya, dilakukan Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) tidak terputus sepanjang tahun.

“Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat seperti pada Paralimpiade Paris kemarin yang memang itu kebanyakan cabang-cabang yang kita pelatnaskan secara tidak terputus,” ungkap Asdep Budi.

Disadari, dukungan dari Pemerintah ini memang belum dirasakan secara maksimal terutama dalam hal pendanaan. Hal ini karena memang untuk pendanaan masih terbatas, tetapi bukan menjadi halangan untuk melakukan pembinaan sebagaimana yang diinginkan NPCI. 

“Pembinaan olahraga menuju berprestasi untuk para atlet kita tidak bisa instan, dan itu jangka panjang. Kami dari Pemerintah itu harus menentukan skala prioritas dengan dana yang terbatas ini,” kata Asdep.

Menurut Asdep Budi, pembinaan ini harus diutamakan. Karena memang tujuan semua atlet penyandang disabilitas adalah bertanding di Paralimpiade. Hal ini menjadi fokus Pemerintah melalui Kemenpora yang komitmen membantu membuatkan regulasinya, kebijakannya, dalam hal pendanaannya untuk pelatnas jangka panjang, serta untuk pengiriman atlet-atlet tersebut ke ajang multievent baik di Asia Tenggara, Asia, maupun tingkat dunia.

Pun demikian, dalam bidang infrastruktur, Pemerintah sedang membangunkan pusat pelatihan atau training center (TC) di Karanganyar yang diperkirakan selesai tahun ini. Pembangunan ini tak luput merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah memajukan olahraga untuk penyandang disabilitas. 

Kesetaraan untuk olahraga disabilitas ini juga telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Selain itu Pemerintah juga telah memiliki roadmap pembinaan jangka panjang untuk olahraga disabilitas, dengan salah satu tujuannya yaitu peningkatan prestasi pada Paralimpiade 2028 di Los Angeles, Amerika Serikat.

“Desain besarnya tertuang di Perpres 86 Tahun 2021. Di sana ada target-target kita di tahun sekarang sampai tahun-tahun berikutnya,” tegas Asdep Budi. (luk)