LKPP Gelar Forum Tematik Bakohumas, Kemenpora Dukung Sosialisasi RUU PBJB Libatkan Peran Pemuda

Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI (LKPP) dengan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) menyelenggarakan Forum Tematik Bakohumas dengan tema “Forum Tematik Bakohumas Melangkah Maju Bersama: Sosialisasi Rancangan Undang-undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik” di Hotel Pullman Jakarta, Kamis (20/6) siang.

Mewakili Ketua Umum Iwan Heriawan selaku Sekretaris Utama LKPP dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik (RUU PBJP) akan meminimalisir praktik korupsi oleh karenanya peran humas pemerintah merupakan tombak dalam memberikan akses informasi kepada publik.

“Disini peran Humas Pemerintah dan juga Bakohumas menjadi penting perannya dalam memberikan akses informasi kepada publik menyebarluaskan manfaat dari disahkannya RUU PBJ agar Masyarakat dapat mengetahui bahkan turut serta berpartisipasi mengimplementasikan RUU tersebut," katanya

"Saya yakin masyarakat akan mendukung RUU PBJ tersebut, sebab dapat menjadi landasan pokok peningkatan transparansi, rancangan tersebut dapat menjadi saluran untuk pemanfaatan teknologi dan informasi LKPP. rancangan tersebut akan mengatur tender secara tepat dan cepat yang dikembangkan dari rancangan pemerintah," tambahnya.

Sementara Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKP, Emin Adhy Muhaemin menjelaskan bahwa Indonesia memiliki data nasional yang berbasis data kependudukan barang dan jasa yang berkaitan dengan urgensi rancangan undang-undang pengadaan publik. 

“Data yang kita miliki adalah potret secara nasional. Harapannya data pengadaan publik tersebut dapat memberikan berbagai manfaat pada Dunia Usaha nasional seperti pertumbuhan ekonomi nasional, memicu aktivitas ekonomi melalui keterlibatan pelaku Usaha mikro, kecil, dan koperasi, menjamin persaingan yang sehat dan mendukung keadilan berusaha, meningkatkan daya saing industri nasional melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN), dan terakhir semoga dapat meningkatan pelayanan publik.” ujarnya

Rencananya RUU ini akan diperluas bagi para pelaku usaha negara BUMN, BUMD, BUMDes. Tak luput institusi swasta dari pembelanjaan negara akan diatur dalam. Bagaimana transportasi digital agar memberikan kemudaan dan transparansi dalam bertransaksi. 

Terkait mengenai Strategi Komunikasi dijelaskan oleh Dwi Rahayu Eka Setyowati Kepala Biro Humas dan Umum LKPP yang menjelaskan terkait penguatan UMKM dan peningkatan nilai manfaat pengadaan barang/jasa publik Rancangan RUU yang komprehensif dan selaras, mengatasi celah hukum dan tingkatkan kepastian hukum demi masa depan pengadaan yang lebih baik.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab. Kemenpora memberikan masukan terkait keterlibatan Organisasi Kepemudaan (OKP), bahwa perlunya keterlibatan pemuda dan stakeholders secara umum dalam sosialisasi rancangan peraturan tersebut. Sehingga anak muda dapat mengikuti dan berperan serta dalam katalog elektronik tersebut. 

Sebanyak 250 peserta hadir dalam kegiatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Bakohumas selain para anggota Bakohumas yang berasal dari Humas Pemerintah di Kementerian dan Lembaga. 

Turut hadir sebagai narasumber Sekretaris Utama LKPP, Iwan Setiawan; Kepala Biro Humas dan Umum LKPP, Dwi Rahayu Eka Setyowati; Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Ermin Adhy Muhaemin; Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP, Shahandra Hanityo; dan Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Kominfo, Hasyim Gautama.(fan)