“Perlambatan Ekonomi: Haruskah Kita Panik?” pertanyaan itu menjadi tema yang menarik diangkat Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Forum Koordinasi Kementerian/Lembaga Badan Koordinasi Humas pada instansi pemerintahan yang diikuti oleh bagian Humas Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui aplikasi Zoom, pada Kamis pagi (1/10).
“Perlambatan Ekonomi: Haruskah Kita Panik?” pertanyaan itu menjadi tema yang menarik diangkat Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Forum Koordinasi Kementerian/Lembaga Badan Koordinasi Humas pada instansi pemerintahan yang diikuti oleh bagian Humas Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui aplikasi Zoom, pada Kamis pagi (1/10).(foto:dok/kemenpora.go.id)
Jakarta : “Perlambatan Ekonomi: Haruskah Kita Panik?” pertanyaan itu menjadi tema yang menarik diangkat Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Forum Koordinasi Kementerian/Lembaga Badan Koordinasi Humas pada instansi pemerintahan yang diikuti oleh bagian Humas Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui aplikasi Zoom, pada Kamis pagi (1/10).
Sebagai tuan rumah, Rahayu Puspa, Kepala Biro Komunikasi Kemenkeu pada sambutannya menyampaikan pentingnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Menurutnya, selama pandemi Covid-19, negara-negara di dunia mengalami perlambatan ekonomi, termasuk di Indonesia, dan komunikasi publik pemerintah terdampak cukup signifikan.
Meski pertumbuhan ekonomi di Indonesia kuartal ketiga masih minus, tetapi optimis masih ada pertumbuhan dan spirit masyarakat menengah untuk berinvestasi. Dan menjadi tugas humas pemerintah untuk berkolaborasi mengedukasi masyarakat mengenai program dan kebijakan pemerintah untuk melalui masa pandemi dengan tetap produktif bersama.
“Kunci keberhasilan pemerintah bukan semata dilihat dari perhitungan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi masyarakat tetap produktif dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Mari humas pemerintah saling berkolaborasi mengedukasi masyarakat mengenai program pemerintah secara terus menerus dan intens di berbagai platform," katanya.
Pada pertemuan yang diselenggarakan secara virtual tersebut, di hadapan 185 peserta undangan Zoom Meeting, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Hidayat Amir menegaskan “Resiko penularan Covid-19 masih cukup tinggi, dan relatif dalam kurun waktu yang panjang, Virus tidak akan hilang, tapi orang mau tidak mau harus diarahkan agar tahan terhadap virus. Untuk itu maka langkah yang perlu dilakukan adalah yang sifatnya membatasi aktivitas," tambahnya.
Ditambahkannya, jika dilihat dari pola yang terjadi di berbagai negara, pergerakan pandemi berbeda, namun secara global masih terus eskalatif. ”Pilihan pengurangan aktivitas masyarakat untuk bertatap muka merupakan hal yang rasional dan menjadi konsekuensi logis jika pertumbuhan ekonomi menjadi terkoreksi. Perekonomian akan mengalami perlambatan, bahkan kontraksi," ujarnya.
Di sisi lain, menurutnya, masih ada yang patut disyukuri bahwa perlambatan perekonomian Indonesia tidak double digit, hal tersebut dikarenakan covid tidak menyerang ke seluruh wilayah di Indonesia sehingga aktivitas masyarakat di beberapa tempat masi cenderung tidak terganggu. Secara global situasi ekonomi membaik. Namun belum sebaik sebelum pandemi. Kata kuncinya masyarakat disarankan tetap produktif dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
Sementara, Kepala Tim Newsroom, Kantor Staf Presiden, Widiarsi Agustina yang juga selaku narasumber mengatakan bahwa Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dilakukan pemerintah untuk penanganan perlambatan ekonomi.
Wanita paruh baya yang 24tahun pernah aktif malang melintang di dunia media&jurnalistik ini berujar bahwa yang lebih berbahaya dari pandemi ini justru bukan semata pada efek virusnya bagi krisis kesehatan, namun kesimpangsiuran dan serba ketidakpastian informasi menciptakan efek bola salju yang berpengaruh pada krisis social dan kemanusiaan, bahkan ekonomi. Lebih jauh dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa kesimpangsiuran informasi menimbulkan banyak kekhawatiran dan kecemasan multidimensi, mengganggu roda ekonomi dan keamanan nasional, mempengaruhi kondisi sosial dan kepanikan di masyarakat, mengikis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, hingga maraknya serbaran informasi hoax.
"Kita mengalami problem krisis komunikasi dan komunikasi krisis. pemerintah perlu menciptaan sinergi komunikasi, komunikasi yang satu suara. Yang firm, confident, dan tidak noise. perlunya kepekaan kesamaan sense of crisis dari seluruh instansi pemerintah. Krisis ini tidak bisa dihadapi pemerintah sendiri. Yang dibutuhkan sekarang adalah pesan semangat kebersamaan," pesan beliau mengakhiri paparan di depan para stakeholder Kemenkeu dan humas pemerintah.(wes)
